Koalisi adalah salah satu cara sebuah kelompok yang mencoba untuk mempengaruhi orang-orang di luar kelompoknya dengan menggabungkan sumber daya dan kekuatan kelompoknya sendiri (McShane & Von Glinow, 2010). Dalam ranah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih yang memiliki tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan (Masdiyan, 2017). Koalisi partai politik dapat dimaknai dengan upaya penggabungan kelompok individu yang saling berinteraksi dan sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal.
Koalisi sendiri terdiri dari keanggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi kepada isu atau masalah, memfokuskan pada tujuan di luar koalisi, serta memerlukan aksi bersama para anggota (Arendt dalam Masdiyan, 2017). Jadi, dapat disimpulkan bahwa koalisi mendukung sebuah partai politik untuk menjadi lebih kuat dan berani maju untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat digunakan untuk mengubah posisi orang lain.
Koalisi berpengaruh dalam berbagai cara.Pertama, koalisi membantu partai politik untuk mengumpulkan kekuatan dan sumber daya. Dengan demikian, koalisi berpotensi memiliki pengaruh lebih besar. Kedua, koalisi menciptakan isu yang akan mendapat perhatian karena memiliki dukungan yang luas. Ketiga, koalisi adalah kelompok yang menganjurkan seperangkat norma dan perilaku baru. Jika koalisi memiliki keanggotaan dari berbagai organisasi, seseorang atau kelompok, maka para anggotanya mengidentifikasi keanggotaan tersebut. Orang yang dipengaruhi diharapkan akan menerima gagasan yang diusulkan oleh koalisi.
Secara teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan bila kesepakatan tersebut dibangun di atas landasan pemikiran yang layak dan realistis. Jadi, ketika koalisi sudah berjalan untuk mempengaruhi atau mendukung, maka seseorang atau sebuah kelompok yang akan didukung secara otomatis akan menjalankan tugasnya untuk melakukan perubahan yang diminta. Perubahan yang diminta dapat berupa perubahan yang positif maupun negatif - tergantung dari bagaimana peran yang mempengaruhi dan peran orang yang dipengaruhi. Mereka akan terus berjalan sesuai rencana sampai masa kerja sama di antara mereka sudah tidak berlaku lagi atau dapat dikatakan masa kerja sama mereka telah habis. Partai politik berkoalisi juga dengan tujuan untuk mendukung dan juga memperkuat modal politik yang nantinya akan mereka pergunakan.
Di sisi lain, dalam Sistem pemerintahan presidensil atau presidential government atau "nonparliamentary executive system"atau "fixed executive system, disebut sebagaifixed executive, yang disertai pemilihan langsung akan memperkuat posisi presiden dalam hal berhadapan dengan legislative oleh karena dalam masa jabatan, Presiden sebagai kepala eksekutif secara politik tidak dapa dijatuhkan dari jabatannya. Dengan demikian keseimbangan dalam hubungan Presiden dan Parlemen tergantung pada kekuatan yang dimiliki oleh presiden, yaitu kekuatan presiden tersebut dimiliki dari tiga sumber, pertama kekuasaan yang disebutkan dalam konstitusi, kedua adalah kekuatan partai pendukung presiden di parlemen dan ketiga adalah kekuatan legitimasi dalam pemilihan umum, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Koalisi yang dibangun dalam Pemilu Presiden bukan hanya kepentingan sesaat dalam pergelaran pemilu presiden namun koalisi akan dikembangkan dalam merebut kekuasaan dilegislatif. Bahkan koalisi akan memberikan tempat yang menguntungkan bagi partai politik yang mengusung presiden terpilih. Posisi keberadaan koalisi saat pemilu presiden dan akan berlanjut dalam pembentukan kabinet oleh presiden.
Relasi presiden dan parlemen dapat dipengaruhi oleh komposisi koalisi parpol, hal ini yang menjadi kekuatan dari presiden dalam berhadapan dengan parlemen. Bangunan relasi antara presiden dan parlemen dikarenakan koalisi parpol pendukung pemerintah menguasai parlemen sehingga memberikan perlindungan terhadap pemerintah dalam hal ini presiden dapat mewujudkan fungsi checks and balances diantara pihak eksekutif dan parlemen. Kompensasi dukungan dari parlemen tidak ada yang gratis atau cuma-cuma tetapi dapat dilihat dari koalisi parpol pendukung pemerintah yang mendapatkan jatah menteri dalam kabinet presiden. Posisi tawar yang menarik dari presiden terhadap parpol adalah posisi menteri yang tidak dapat ditolak parpol. Wujud bergabung dalam kekuasaan membuat jatah menteri menjadi bahan yang menarik bagi presiden dalam mencari dukungan parlemen. Jumlah kursi parpol adalah perimbangan dalam memberikan jatah kekuasaan kepada parpol.
Kedudukan parpol dalam koalisi pemerintah baik dikabinet dan parlemen memberikan gambaran adanya politik transaksional diantara pihak-pihak yang saling membutuhkan untuk memperoleh kekuasaan atapun mempertahankan kekuasaan. Hal ini tidak dapat dipungkiri, peluang dari peraturan memberikan jalan untuk membentuk kekuasaan dalam koalisi parpol yang berujung presiden dalam pusaran kekuasaan parpol koalisi.
Namun sayangnya Koalisi juga dapat mengorbankan (sacrifing) partai. Atau setidaknya menekankan kebijakan yang menarik bagi pendukung sendiri, tetapi kutukan bagi pemilih koalisi potensial mitra. Koalis juga kerap membiarkan pihak marginal. Bahkan mereka dengan di bawah 10 persen suara secara keseluruhan, memiliki peran dalam pemerintahan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar