Pilpres 2019 Dalam Posisi: Market Leader, Chalanger, Follower dan Nicher

POSISI	URAIAN
Market Leader (Pemimpin pasar)  Strategi Dianggap sebagai pemimpin pasar dimana ia menguasai sebagian besar pangsa pasar.	Partai atau kandidat menjadi pemimpin pasar (diprediksikan akan memenangkan pemilihan), yakni petahana Joko Widodo dengan cawapresnya Ma/ruf Amin
Challenger Strategi dalam kekuatan pasar akan terdapat penantang. Penantang pasar akan  memfokuskan pada strategi penyerangan.	Partai atau kandidat menjadi penantang utama pemimpin pasar (market leader). Chalangger bisa berubah menjadi market leader. Sebaliknya, market leader jika tidak bisa mempersuasi pemilih bisa berubah menjadi challanger. Dalam Pilpres 2019, challenger nya adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno
Follower Strategi pasar pengikut yaitu hanya dalam bentuk mengekor, bukan berarti ia tidak  memiliki strategi untuk mempertahankan pasarnya.	Berada di luar market leader dan challanger. Sering mendapat limpahan suara dari pemilih yang tidak puas dengan kinerja dengan market leader atau challanger. Meski hanya diikuti oleh dua orang pasangan calon, namun banyak juga followers yang dipilih atau diaspirasikan masyarakat untuk dapat bisa bertarung dalam Pilpres 2019, utamanya posisi cawapres.
Nicher Strategi yang harus memiliki keahlian khas berkaitan dengan pasar,  konsumen, produk dan lain-lain. Kunci keberhasilan nicher adalah kemampuan dan ketelatenan kandidat  untuk mengenal kebutuhan pelanggan/konsumennya sehingga perusahaan mampu  melayani konsumen dengan sepenuh hati. Tugas strategi ini adalah mencari ceruk  atau celah yang tidak terjangkau oleh partai besar.	Partai atau kandidat mengambil ceruk kecil pemilih, mempunyai basis pemilih yang loyal di segmen spesifik dari pemilih. Dalam Pilpres 2019. posisi nicher lebih pada posisi partai PKS

Analisis kasus di dunia, Bagaimana Market Oriented Party dapat membawa Kemenangan bagi Partai yang sebelumnya kalah atau menjadi Oposisi dengan Strategi memahami Keinginan Pasar untuk Perubahan.

Selain kasus di inggris, penekanan dan pemakaian strategi yang berbasis pada Market Oriented Party (MOP)  yang mempu membawa kemenangan bagi partai yang sebelumnya kalah juga terjadi di Malaysia. Pasalnya, kemenangan koalisi partai oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu Malaysia 2018 merupakan hal tidak diduga sebelumnya termasuk oleh sejumlah pengamat. Sebelumnya, sejumlah pengamat memperkirakan koalisi partai pendukung pemerintah Malaysia, Barisan Nasional, yang dipimpin Najib Razak, masih akan memenangkan pemilu ini meskipun dengan selisih tipis melawan koalisi oposisi Pakatan Harapan, yang dipimpin Mahathir Mohamad.

Ada sejumlah isu yang berkontribusi terhadap kemenangan koalisi pimpinan Mahathir Mohamad, isu-isu dirangkum berdasarkan intelejen pasar yang dialkukan pihaknya sesuai dengan kebutuhan khalayak atau pasar. Seperti Manifesto PH menawarkan kebijakan populis yang akan dikerjakan dalam 100 hari pertama pemerintahan seperti menghapuskan pajak Goods and Services Tax (GST).

GST sendiri dituding oleh kalangan masyarakat kecil Malaysia sebagai penyebab utama naiknya harga barang kebutuhan pokok. Najib Razak meluncurkan kebijakan ini sejak 2-3 tahun lalu dan mendapat kecaman keras masyarakat. Isu lainnya yang membantu koalisi PH mendapat dukungan suara publik yang luas adalah kurangnya lapangan kerja, harga minyak yang naik dan investasi Cina. Adapun Isu besar lainnya yang menjadi perhatian publik dan menjadi tema kampanye PH adalah pengusutan kasus dugaan korupsi pada skandal 1MDB. Ini merupakan singkatan dari 1 Malaysia Development Berhad, yang merupakan perusahaan investasi milik pemerintah.

Ada dugaan kuat triliunan rupiah uang rakyat yang dikelola pemerintah raib dan dibagi-bagi ke sejumlah petinggi Barisan Nasional. Nama Najib Razak, bekas Perdana Menteri Malaysia, disebut-sebut dalam kasus ini.

Mahathir berhasil menggalang persatuan sejumlah partai agar mau berkoalisi. Ini menambah jumlah kursi yang dikuasai PH menjadi mayoritas sederhana atau diatas 50 persen dari total kursi parlemen 222 kursi. Partai-partai itu seperti Partai Pribumi Bersatu Malaysia, yang dibentuk Mahathir sendiri, Partai Keadilan Rakyat, yang dibentuk bekas anak didiknya yaitu Anwar Ibrahim, Democratic Action Party, yang berbasis komunitas Cina, Partai Amanah dan Partai Warisan Sabah. 

Pada pemilu Malaysia 2018 ini, Pakatan Harapan meraih 112 kursi dan Barisan Nasional mendapat 79 kursi. Mayoritas kursi Pakatan Harapan berasal dari daerah pemilihan Semenanjung Malaya. Pemilihan umum ini menandai kekalahan bersejarah bagi koalisi Barisan Nasional, yang tidak pernah kehilangan kekuasaan atas pemerintahan Malaysia selama 61 tahun sejak kemerdekaan negara itu pada tahun 1957. Pemilihan umum ini mengantar Mahathir Mohamad kembali sebagai Perdana Menteri Malaysia berikutnya.

Analisis Capres saat ini (2019) di Indonesia Apakah telah menggunakan marketing intellegence yang tepat?

Penelitian Pasar (marketing intellegence)  merupakan aktivitas yang amat penting yang dilakukan dalam dunia pemasaran, tak terkecuali pada marketing politik. Hal ini dillakukan untuk mengetahui seberapa besar tanggapan khalayak terhadap partai/kandidat berdasarkan segmen serta pendekatan komunikasi apa yang sebaiknya digunakan. Penelitian atau riset pasar (marketing intellegence) akan menginformasikan dua hal sekaligus mengenai komunikasi yang sedang berlangsung dan tahap kampanye yang sedang berlangsung. Dengan demikian, marketing intellegence akan memastikan bahwa kampanye berjalan tertib, aktual, terealisasi, dan terpadu.  Langkah ini dilakukan bukan hanya untuk memperkuat argumen tetapi untuk meyakinkan khalalyak. 

Pendekatan MOP berangkat dari marketing intellegence, yang bertujuan untuk mengetahui pola perilaku khalayak, keinginan, kebutuhan, dan prioritas dari khalayak melalui beragam metode pengumpulan data seperti  Poling/survey, snapsot, Focus Groups Discussion (FGD), konsultasi publik, dan dialog.

Marketing intellegence menjadi penting untuk dilaksanakan karena akan sangat berpengaruh pada tahapan selanjutnya. Misalnya saja pada tahap product adjusment, penyesuaian peroduk akan dilakukan berdasarkan marketing intellegence. Hingga tahap deliver, yang merupakan tahap penyampaian/aktualisasi produk politik. Oleh karenanya marketing intellegence penting dilakukan untuk menjamin dan memastian produk disesuaikan dengan kebutuhan khalayak/pasar.

Penyelidikan pasar (Market Intelligence) adalah kata kunci dalam pemasaran politik. Tanpa mengetahui apa yang diinginkan oleh pasar (pemilih), kita tidak akan mendapat gambaran mengenai bagaimana membuat produk politik yang sesuai dengan keinginan pemilih.

Kedua Capres pada Pilpres tahun 2019 di Indonesia sama-sama menggunakan marketing intellegence. Namun tingkat keberhasilannya berbeda.

Hal ini dibuktikan dengan dimenangkannya pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin melalui Hasil rekapitulasi yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dari jumlah suara yang sah itu, pasangan 01 memperoleh 85.607.362 atau 55,50% suara, sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50% suara. 

PASANGAN 01

- Salah satu hal yang dipandang bagian dari strategi kubu Jokowi untuk tetap berkuasa adalah memasukkan KH. Ma'ruf Amin, tokoh Nahdatul Ulama yang saat di Majelis Ulama Indonesia, hal ini tak terlepas dari isu agama atau untuk menargetkan suara dari agama dan kalangan tertentu. Sehingga market intellegence juga ditargetkan untuk lebih mendpaatkan suara dari kalangan cendekiawan muslim, mulimat NU, kalangan santru, dll.

- Salah satu bagian kerja dari market intellegence dimana hasil survey menunjukan pasangan nomor urut 01 disukai oleh kalangan menengah ke bawah dan masyarakat menyukai sosok pemimpin yang sederhana dan 'merayat' Hal ini ditunjukan dengan hasil prduk yang dihasilkan, dari mulai slogan kampanye sampai produk kampanye yang ditawarkan berikut ini >> Tim pemenangan paslon menciptakan slogan kampanye, gaya busana dan gaya bicara maupun materi yang diorasikan untuk memperoleh simpati pemilih. Positioning juga dilakukan dengan membuat paslon sebagai sosok mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, Paslon 01 kerap identik dengan warna putih "Putih adalah Kita" termasuk penggunaan atribut dalam setiap kampanye dan debat yang kerap menggunakan warna putih, hal ini ditafsirkan atau dlaam rangka mencitrakan diri sebagai 'orang yang sederhana'. Sementara untuk materi kampanye lebih banyak menawarkan berbagai macam 'kartu' untuk kemudahan dan kesejahteraan masyarakat.

PASANGAN 02

- Bergabungnya alumni 212, FPI, dan sejumlah ulama yang mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 02 dipadnang sebagai salah satu strategi dlama mengumpulkan suara dari kalangan tertentu. Sehingga market intellegence juga ditargetkan untuk lebih mendpaatkan suara dari kalangan muslim tertentu seperti Majelis Rasulullah, dll, sehingga produk kampanye diarahkan seperti market intellegence.

- Salah satu bagian kerja dari market intellegence dimana hasil survey menunjukan pasangan nomor urut 02 disukai oleh kalangan intelektual dan kaum 'emak-emak' . Hal ini ditunjukan dengan hasil produk yang dihasilkan, dari mulai slogan kampanye sampai produk kampanye yang ditawarkan berikut ini >> Dalam tahap pelaksanaan tim pemenangan membuat atribut yang membedakan ia dengan kandidat lainnya. Tim pemenangan paslon menciptakan slogan kampanye, gaya busana dan gaya bicara maupun materi yang diorasikan untuk memperoleh simpati pemilih. Dalam hal ini, paslon 02 kerap menggunakan jas untuk mencitrakan diri sebagai kamum 'elite/intelektual' untuk menjaring pemilih tertentu yang ditargetkan serta dan kerap membawa kalangan perempuan atau ibu-ibu yang disapa 'emak-emak' dalam kampanye. Sementara itu, materi kampanye yang dipilih lebih banyak pada sisi ekonomi dan enterpreneur.

Market intellegence kedua pasangan tersebut telah tepat dilakukan, sesuai dengan langkah yang dilakukan dan implementasi dalam produknya. Namun, tepat saja tidaklah cukup, market intellegence merupakan ujung tombak keberhasilan sebuah marketing politik. Dengan dimenangkannya pesta demokrasi oleh pasangan nomor urut 01, maka praktis market intellegence tim pemenangan 01 lebih berhasil dibandingkan 02.

Analisis Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam mengatasi pandemi Covid--19, Jika Dapat dikaitkan dengan konsekuensi politik.

Dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja seiring dengan meningkatknya jumlah korban akibat Novel Coronavirus (yang berarti coronavirus jenis baru, disingkat 2019-nCov) yang  dikenal juga sebagai virus Flu Wuhan atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keadaan dan psikologis masyarakat semakin memburuk ketika Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah merilis status infeksi virus 2019-nCov ini sebagai fenomena outbreak atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) guna meningkatkan kewaspadaan tingkat global.

Angka kejadian penyakit terus dilaporkan perkembangannya, dan sejauh ini kasus terkonfirmasi terbanyak ada di Amerika Serikat, sementara kasus kematian terbesar di Italy, sementara Indonesia mengalami peningkatan kejadian jumlah korban yang teinfeksi maupun meninggal dunia akibat virus yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO itu sejak diumumkan pertama kali.

Keadaan diperburuk dengan keluarnya data yang dilansir dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang mengutip WHO, Sabtu (4/4/2020) yang memperlihatkan tingkat kematian akibat virus corona di Wuhan, China, tempat infeksi ini pertama kali ditemukan, ternyata hanya 4.02%. Angka ini jauh lebih rendah dari angka kematian akibat virus corona di seluruh dunia yang menurut WHO adalah 5.17%. Apalagi bila dibandingkan dengan tingkat kematian di Indonesia 9.13%  dan Italia 12.08  per tanggal 4 April 2020.

Lambannya kebijakan yang dibuat Pemerintah Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu penyebab tingginya angka korban di tanah air. Hal ini diperparah dengan buruknya komunikasi pemerintah yang kian membuat warga terpukul di tengah upaya memerangi virus corona.

Buruknya komunikasi pemerintah dalam menghadapi Covid-19 juga ditunjukan dengan berbagai pernyataan ‘nyeleneh’ dari beberapa pejabat publik seperti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang kerap melontarkan pernyataan yang mengundang banyak komentar publik. Tak sedikit masyarakat berkomentar mengenai buruknya komunikasi pemerintah dalam menangani Covid-19, kepanikan masyarakat semakin bertambah melihat aksi dan komunikasi Pemerintah dalam menanganai wabah yang seolah tidaklah serius. Berkali-kali pemerintah meminta masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapai pandemi, namun justru masyarakat kian panik melihat cara Pemerintah dalam menyikapi pandemi tersebut.

Pernyataan dan komunikasi Pemerintah pun semakin liar hingga akhirnya Pemerintah menunjuk Achmad Yurianto  sebagai Juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19  dan Kepala BNPB Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sehingga komunikasi menjadi satu pintu.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan wabah Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam Undang-Undang Bencana Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan terdapat 3 (tiga) jenis bencana, yakni Bencana Alam, Non-Alam, dan Sosial. Contoh bencana Non-Alam adalah wabah/pandemic, sehingga kondisi Indonesia saat ini dalam posisi tanggap darurat Bencana Non-Alam pandemi Covid-19. Sayangnya penetapan itu baru diumumkan pada (14/3/2020), setelah banyaknya korban di Indonesia.

Dengan ditetapkannya sebagai Bencana Nasional Non-Alam, penanganan Covid-19 harusnya ditangani dengan serius, dengan kebijakan-kebijakan yang mampu diakomodir dan diterima publik. Untuk dapat diterima oleh publik, sebuah kebijakan haruslan dapat dikomunikasikan dengan baik agar mencapai kesepahaman bersama (mutual understanding). Komunikasi yang efektif dan tepat sasaran dalam hal ini, akan menjadi ujung tombak dari berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menanganai pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, keputusan pemerintah untuk tidak memberlakukan karantina wilayah (lockdown) sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan malah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) juga menuai kontroversi. 

Dalam PP tersebut, yang dimaksud PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19. Pemerintah daerah pun dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Dalam aturan tersebut, juga membolehkan kepala daerah melakukan pembatasan sosial dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Pembatasan sosial yang dimaksud, termasuk membatasi pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi, kabupaten atau kota. PP tersebut mengatur pembatasan sosial harus dilakukan berdasarkan pertimbangan epidemologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. PSBB juga harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan, dan terdapat kaitan epidemologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Dikeluarkannya PP tersebut semakin menuai kritik dari berbagai pihak, Pemerintah dianggap plin-plan dalam membuat kebijakan, sementara beberapa Pemerintah Daerah lebih responsif dalam menghadapi wabah yang telah ditetapkan sebagai pandemik oleh WHO itu. Buktinya, beberapa pemerintah daerah telah menerapkan protokol dan kebijakan tertentu untuk mengahdapi Covid-19 jauh sebelum Pemerintah Pusat mengambil sikap.

Buruknya komunikasi pemerintah pusat juga terlihat dari tidak konsistennya antara pernyataan satu dan dua orang lainnya yang mewakili pihak Istana. Dalam kasus dan kebijakan mudik misalnya, semula Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyebut pemerintah membolehkan masyarakat mudik dengan syarat. Namun, pernyataan itu akhirnya di klarifikasi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, menurutnya, pernyataan yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik, namun sayangnya hal itu masih berupa imbauan.

Buruknya pengelolaan komunikasi tersebut mencerminkan 'istana' tidak memiliki protokol yang jelas untuk merespon pandemi saat ini, sementara aturan yang dikeluarkan hanya berupa himbauan yang terkesan melimpahkan permasalahan pada setiap pemerintah daerah. Padahal idealnya sebuah kebijakan publik adalah kebijakan yang memiliki konsekuensi logis dalam implementasinya, sehingga ada muatan hukuman atau sanksi apabila tidak dijalankan. Bila melihat terminologi kebijakan publik yang mensyaratkan kebijakan yang dibuat oleh Pemrintah atas dasar kebutuhan dan aspirasi publik, kebijakan ini jelas tak mencerminkan kebijakan yang baik. Hal ini bisa dilihat dari respon negatif yang diisyaratkan masyarakat dalam berbagai lini dan platform.

Dari pemaparan di atas, kebijakan pemerintah pusat ini tentu berimpikasi pada kehidupan politik, terutama modal sosial atau trust dari masyarakat kepada pemerintah yang berkurang dan turun signifikan sejak melihat respon pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini nantinya berakibat pada ketidaksatablilan kehidupan politik di tanah air, padahal trust merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan politik dan pemerintahan yang berkuasa. Tentu ini akan sangat lebih menarik jika dilakukan survey untuk melihat elemen trust masyarakat kepada pemerintah sejak Indonesia terdampak wabah ini. 

Analisis Mengapa Marketing Politik Merupakan "Perkawinan" antara Marketing dan Politik.

Kita kerap bertanya-tanya bagaimana pemasaran dapat diterapkan pada politik ketika dua bidang praktik (bisnis dan politik) dan dua disiplin ilmu (pemasaran dan ilmu politik) tampak sangat berbeda.

Meski demikian, kita bisa melihat bahwa apa yang membuat politik menerima perspektif pemasaran adalah interaksi antara elit (seperti halnya terpilih dan pemimpin politik) dan pasar, seperti memenangkan pangsa pasar politik, calon pemilih dan partai; relawan, dan audiens dan media. Kedua disiplin ilmu ini memiliki  prinsip yang sama yang bertujuan untuk memahami atau menentukan  pasarnya. Diantaranya menyediakan alat dan informasi tentang bagaimana dapat membantu dan merespons pasarnya lebih efektif untuk mencapai pembicaraan. Dalam hal ini Politik juga berbagi tentang sistem politik yang memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat: Jones dan Moran (1994: 17). 

Pemasaran politik, bagaimanapun, merupakan bidang pertimbangan yang terpisah. Pertama karena pemasaran menghubungkan dengan pemilihan (election) dan oleh karena itu berkenaan dengan pemerintah dan keputusan tentang siapa yang akhirnya mengendalikan  pemerintahan;

 Kedua karena ada disiplin ilmu yang lebih tua, studi politik atau ilmu politik, yang ada sebelum munculnya bisnis, manajemen atau riset pemasaran. Kedua disiplin ilmu memiliki aturan, norma tersendiri.

Lees-Marshment (2001b) menyebut proses menggabungkan kedua disiplin ini sebagai 'perkawinan', karena literatur pemasaran politik perlu mengacu pada kedua disiplin tersebut. Atau, dengan kata lain, mungkin politik dan pemasaran adalah orang tua, dan pemasaran politik adalah bayi yang dihasilkan dari perkawinan dan memiliki beberapa sifat orangtuanya tetapi merupakan entitas yang terpisah sendiri. Seringkali, pemasaran hanya dilihat sebagai seperangkat alat atau teknik nyata, terukur, seperti intelijen pasar, segmentasi pasar, surat langsung dan penargetan. Namun, meski alat-alat seperti itu penting, harus juga dipahami bahwa  penelitian, kampanye, merupakan entitas yangsaling berinteraksi.

 Agar efektif, pemasaran politik bukan hanya tentang memetik satu atau dua bit dari pemasaran, lebih dari itu, hal ini adalah tentang keseluruhan kerangka kegiatan yang saling terkait yang dapat digunakan politisi untuk mencapai berbagai tujuan dengan cara yang mereka sukai. Konsep lain yang ditawarkan pemasaran meliputi, misalnya, manajemen pelanggan, perilaku konsumen, manajemen persaingan, pemasaran hubungan, pengembangan produk, siklus hidup produk, e-pemasaran, hubungan masyarakat, pemasaran internal, komunikasi pemasaran terpadu dan pemasaran hubungan. Tidak semua dari mereka telah dipelajari secara akademis.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, Lees Marshment, mendefinisikan marketing politik sebagai hasil perkawinan antara marketing dan politik, secara empiris, keduanya mewakili serapan area politik oleh marketing. Terkait dengan marketing dan politik, terdapat beberapa definisi dari beberapa ahli mengenai orientasi pasar, Sehingga beberapa ahli menggunakan istilah-istilah yang berbeda dan dalam model yang berbeda pula, diantaranya adalah (Newman: Candidate and campaigne theories, Jennifer Lees Marshment, market oriented Framework, Ormrod : Extended Political Market orientation).

Namun Less mendefinisikannya sebagai berikut :

a market-orientation is about trying to ensure the product satisfies market demands in order to achieve your goals—so to win an election (Less-Marshment).

Lees-Marshment menekankan bahwa marketing politik berkonsentrasi pada hubungan antara produk politik sebuah organisasi dengan permintaan pasar. Pasar merupakan kunci sukses dari marketing politik, sehingga pasar menjadi titik kunci dalam teori ini.

Menurut Lees, marketing politik tidak saja menginformasikan bagaimana cara berkampanye, namun juga bagaimana politisi mendesain kebijakan-kebijakannya atau organisasi mereka supaya bisa diterima oleh pasar. Lees menambahkan, konsep-konsep serta teknik-teknik marketing tidak saja bisa digunakan sebagai panduan bagi partai untuk mengkomunikasikan “produk” mereka namun juga bisa memandu bagaimana partai menentukan apa yang akan mereka produksi dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku terhadap pasar politik mereka.

Marketing politik menurut Lees Marshment, terdapat dua set model. Model pertama berfokus pada prinsip-prinsip pemasaran yang diaplikasikan pada komunikasi, dan yang lainnya berfokus pada marketing kandidat atau partai secara keseluruhan, termasuk produk, tidak hanya bagaimana produk tersebut dibuat.

Lees Marshment mengatakan bahwa untuk memperoleh sebuah kekuasaan, para pemimpin politik harus berorientasi pasar. Prinsip dasar dari market oriented adalah melibatkan politisi atau pihak-pihak yang saling berhubungan di dalam proses marketing politik ini diantaranya adalah :

1. menyentuh dengan masalah pemilih

2. Tertarik pada pandangan publik

3. Responsif pada public concern

4. Mampu mendemonstrasikannya dalam cara mereka berprilaku. Bukan hanya terletak pada bagaimana mereka menjual produk mereka.

Model marketing politik menambah konsep yang lebih spesifik lagi untuk dapat menjadikan politisi yang berorientasi pasar termasuk dengan mengadakan hal-hal berikut :

1. Mengadakan market intelligence untuk mengerti public opinion

2. Membangun kebijakan dan posisi yang respon terhadap public

Menurut Lees-Marshment, produk partai politik terdiri atas delapan komponen yang menyangkut perilaku politik di semua tingkatan politik :

1. Kepemimpinan (leadership) yang mencakup kekuasaan, citra, karakter, dukungan, pendekatan,hubungan dengan anggota partai, dan hubungan dengan media.

2. Anggota parlemen (members of parliament) yang terdiri atas sifat kandidat, hubungan dengan konstituen.

3. Keanggotaan (membership) dengan komponen-komponen kekuasaan, rekrutmen, sifat (karakter ideologi, kegiatan, loyalitas, tingkah laku, dan hubungan dengan pemimpin.

4. Staf (staff), termasuk di dalamnya peneliti, para profesional, dan penasihat.

5. Simbol (symbol) yang mencakup nama, logo, lagu/ himne.

6. Konstitusi (constitution) berupa aturan resmi dan konvensi.

7. Kegiatan (activities), di antaranya konferensi, rapat partai.

8. Kebijakan (policies) berupa manifesto dan aturan yang berlaku dalam partai.

Seandainya kedelapan produk itu yang dipasarkan kepada konstituen, dengan sendirinya akan berlangsung proses pendidikan politik. Konstituen menjadi mengerti apa yang menjadi gagasan, karsa, dan karya serta orang-orang sebuah parpol. Bilamana semua parpol melakukan hal yang sama tentu khalayak dapat membandingkan isi perut antarparpol; partai mana yang lebih menjanjikan perubahan dan partai mana yang hanya membual saja. Dampak pemasaran politik bersifat resiprokal artinya politik mempengaruhi pemasaran yang pada akhirnya fungsi pemasaran akan mempengaruhi opini untuk membangun dukungan politik (Candif & Hilger 1982)

Marketing literature menganalogikan produk politik dengan menambahkan komponen lebih lanjut pemilih dalam produk :

1. Service offering : bukan hanya kebijakan tetapi keahlian management yang tepat untuk mengimplementasikannya

2. Representasi : bagaimana partai dikomunikasikan atau diwakili termasuk control dan kpengendalian komunikasi

3. Akomodasi : partai butuh untuk mengerti dan merespon kebutuhan pemilih, mendorong peran serta partisipan di semua level dan menunjukkannya dengan politisi di semua level yang diakses dan terbuka

4. investment: partai/kandidat membutuhan pengembalian investasi pemilih, ini bervariasi tergantung pada seberapa banyak investasi atau saham pemilih

5. ini adalah mengenai price of good, tetapi dalam politik melibatkan keanggotaan atau donasi, waktu dan energy yang dihabiskan dalam membantu calon baik melalui kebijakan pemerintah baik yang terwujud maupun tidak terwujud

6. hasil : adalah tentang pengiriman janji pemilu, dalam politik sering dibicarakan tentang produk potensial maka hanya dalam pemerintah itu dapat disampaikan.

Pasar dalam konsep ini bukan hanya didalamnya terdapat pemilih yang selalu diusahakan para actor politik untuk memebuhi segala keinginannya, tetapi didalamnya juga terdapat juga stakeholders, media dan factor lingkungan) untuk mengevaluasi produk politik yang berbeda.

Contohnya dalam Pilpres 2019, Tim pemenangan pasangan Prabowo-Sandiaga misalnya saja menyapa para ibu-ibu dengan sapaan "emak-emak", hal ini merupakan salah satu upaya untuk menargetkan pemilih dari kalangan perempuan dan ibu-ibu.

Referensi :

Lees-Marshment, Jennifer. (2009). Political Marketing: Principles and Applications. New York: Routledge, Chapter II yang dikutip dari Modul

http://www.lees-marshment.org/

Firmanzah, 2008, Marketing Politik antara pemahaman dan Realitas, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Analisis Perbedaan Marketing Politik Dalam Pilpres 2019 antara Pasangan 01 dan Pasangan 02.

Marketing Politik

Menurut Gun Gun Heryanto (2013: 28-29), marketing politik harus dipahami secara komprehensif: pertama, marketing politik lebih dari sekedar komunikasi politik. Kedua, marketing politik diaplikasikan dalam seluruh organisasi politik. Ketiga, marketing politik menggunakan konsep marketing secara luas, tidak hanya terbatas pada teknik marketing, namun juga strategi marketing, dari teknik publikasi, menawarkan ide dan program, dan desain produk sampai ke market intelligent, serta pemrosesan ide dan program, dan desain produk sampai ke market intelligent, serta pemrosesan informasi. Keempat, marketing politik banyak melibatkan disiplin ilmu dalam pembahasannya, seperti sosiologi dan psikologi. Kelima, marketing politik bisa diterapkan dalam berbagai situasi politik, mulai dari pemilihan umum sampai ke proses lobi di parlemen. Dengan demikian, marketing politik bukan dimaksudkan menjual kontestan kepada publik, melainkan sebagai teknik memelihara hubungan dengan publik agar tercipta hubungan dua arah yang langgeng.

Pendekatan pemasaran (marketing) memang tidak menjamin kemenangan, namun pemasaran memberikan konsep untuk memudahkan bagaimana partai, kandidat dan program politik ditawarkan sebagaimana menawarkan produk komersial (Cangara: 2009). Partai politik dan kandidat peserta pemilihan umum menyusun strategi yang tepat dengan disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku agar dapat memenangkan pemilihan umum.

Pemilu 2019 dan Perbedaan Strategi Kampanye Capres 01 & Capres 02

Pemilu Serentak 2019 merupakan Pemilu terbesar sepanjang sejarah negera Indonesia berdiri. Pada perhelatan demokrasi itu, menyatukan berbagai pemilihan dari mulai pemilihan Capres/Cawapres, DPR RI, DPRD tingkat I dan II, serta DPD RI. Salah satu yang menarik perhatian dan ta pernah luput dari sorotan adalah Pilpres yang mempertemuakan dua kandidat pasangan capres dan cawapres yang mengikuti kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Pasangan calon (paslon) yang pertama kali mendaftarkan diri ialah Joko Widodo dengan cawapresnya Ma’ruf Amin. Disusul dengan paslon Prabowo Subianto dengan cawapresnya Sandiaga Uno. Dengan keberadaan kedua paslon capres dan cawapres tersebut maka kontestasi Pilpres 2019 resmi dimulai. Masing-masing paslon serta partai pendukung juga mulai menyiapkan tim pemenangan untuk menghadapi masa kampanye hingga pemilihan. Setiap partai politik (parpol) juga mulai melakukan konsolidasi dan strategi untuk memenangkan pasangan calonnya. 

Kedua paslon menerapkan strategi yang berbeda dalam pemenagannya, adapun perbedaan tersebut saya uraikan sebagai Berikut:

Paslon 01

- Kubu pasangan bakal capres-cawapres petahana Presiden 01 menggunakan istilah Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk Pilpres 2019. Dalam susunan itu juga telah tertera nama Ketua Inasgoc Erick Tohir sebagai Ketua TKN. Tim kampanye Jokowi-Ma'ruf juga memiliki 11 Direktorat yang masing-masing dipimpin pengurus partai pendukung. Serta ada juga beberapa pengurus partai yang berada di divisi tugas khusus. Posisi dewan penasihat di TKN diisi sembilan Ketua Umum partai pendukung Jokowi-Ma'ruf. Mulai dari Megawati Soekarnoputri, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Surya Paloh, Romahurmuziy, Osman Sapta Oedang, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, dan Grace Natalie. Kemudian posisi dewan pengarah ditempati Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Try Sutrisno, Puan Maharani, Pramono Anung Wibowo, Sri Mulyani, Agung Laksono, Akbar Tandjung, Dimyati Rais, Siswono Yudhohusodo, Suharso Monoarva, Sidarto tanusubroto, Laksamana TNI Purn Prof Marsetyo. Sedangkan para Sekjen partai pendukung masing-masing duduk di posisi Wakil Ketua TKN dan akan membantu kinerja Erick Tohir sebagai Ketuanya.

- Upaya pemenangan paslon Jokowi-Ma’ruf, gabungan partai pendukung membentuk tiga formasi tim yaitu tim pemenangan lintas parpol, tim pemenangan di internal parpol, serta tim penghubung dengan relawan, misalnya saja Projo (Pro-Jokowi). Jika emak-emak identik dengan paslon 02, maka sebutan 'Ibu Bangsa' digaungkan oleh paslon 02 sebagai strategi untuk memikat calon pemilih perempuan.

- Salah satu hal yang dipandang bagian dari strategi kubu Jokowi untuk tetap berkuasa adalah memasukkan KH. Ma'ruf Amin, tokoh Nahdatul Ulama yang saat di Majelis Ulama Indonesia, hal ini tak terlepas dari isu agama atau untuk menargetkan suara dari agama dan kalangan tertentu.

- Dalam tahap pelaksanaan tim pemenangan juga perlu melakukan kerjasama yang solid dalam membuat positioning yang mengena pada masyarakat. Positioning dilakukan dengan cara membuat atribut yang membedakan ia dengan kandidat lainnya. Tim pemenangan paslon perlu menciptakan slogan kampanye, gaya busana dan gaya bicara maupun materi yang diorasikan untuk memperoleh simpati pemilih. Positioning juga dilakukan dengan membuat paslon sebagai sosok mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, Paslon 01 kerap identik dengan warna putih "Putih adalah Kita" termasuk penggunaan atribut dalam setiap kampanye dan debat yang kerap menggunakan warna putih, hal ini ditafsirkan atau dlaam rangka mencitrakan diri sebagai 'orang yang sederhana'. Sementara untuk materi kampanye lebih banyak menawarkan berbagai macam 'kartu' untuk kemudahan dan kesejahteraan masyarakat.

- Kebijakan ekonomi Paslon 01 terkait dengan infrastruktur 

- Cenderung mengendalikan media mainstream, hal ini didukung dengan 2 grup besar meda yakni MNC Group milik Ketua Umum Perindo Hary Tanoe Sudibjo dan Media Group milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang bergabung masuk ke koalisi.

Paslon 02

- Berbeda dengan 01, kubu 02 menggunakan istilah Badan Pemenangan Nasional (BPN). Sedikitnya terdapat 15 direktorat yang diisi kader partai politik Koalisi Indonesia Adil Makmur. Daftar nama pengisi 15 direktorat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi di antaranya, Direktur Konsolidasi Nasional, Fuad Bawazier; Direktur Pengamanan dan Pengawasan, Letjen (Purn) Yayat Sudrajat; Direktur Satuan Tugas, Toto Utomo Budi Santoso. Kemudian Direktur Penggalangan, Mayjen (Purn) Glenny Kairupan; Direktur Relawan, Netty Prasetyani Heryawan; Direktur Kampanye, Sugiono; Direktur Materi dan Debat, Ferry Mursyidan Baldan; Direktur Logistik; Aryo Djojohadikusumo.

- Tim pemenangan pasangan Prabowo-Sandiaga berasal dari unsur parpol, relawan, serta juga akan melibatkan ulama sebagai pendamping pasangan calon, relaman disini misalnya saja para ibu-ibu yang kerap disapa "emak-emak", ini juga untuk menargetkan pemilih dari kalangan perempuan.

- Bergabungnya alumni 212, FPI, dan sejumlah ulama yang mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 02 dipadnang sebagai salah satu strategi dlama mengumpulkan suara dari kalangan tertentu.

-- Dalam tahap pelaksanaan tim pemenangan juga perlu melakukan kerjasama yang solid dalam membuat positioning yang mengena pada masyarakat. Positioning dilakukan dengan cara membuat atribut yang membedakan ia dengan kandidat lainnya. Tim pemenangan paslon perlu menciptakan slogan kampanye, gaya busana dan gaya bicara maupun materi yang diorasikan untuk memperoleh simpati pemilih. Positioning juga dilakukan dengan membuat paslon sebagai sosok mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, paslon 02 kerap menggunakan jas untuk mencitrakan diri sebagai kamum 'elite/intelektual' untuk menjaring pemilih tertentu yang ditargetkan. Sementara itu, materi kampanye yang dipilih lebih banyak pada sisi ekonomi dan enterpreneur.

- Kebijakan Ekonomi lebih pada UMKM, enterpreneur, dll

- Lebih mengutamakan publikasi dan kampanye lewat media sosial hingga berkali-kali memuncaki tranding topic nasional. 

Pertarungan incumbent dengan penantang, dalam pemilu presiden di Indonesia.

Pertarungan antara incumbent  (petahana) dan penantang dalam  pemilu di Indonesia memang menarik untuk dikaji. Terlebih, sejak pemilihan umum presiden diselenggarakan dan dipilih oleh rakyat langsung, Indonesia telah memiliki 3 (kali) kali masa pertarungan yang mempertemukan petahana dan penantang, yakni:

1. Pilpres 2004 yang mempertemukan petahana Megawati Soekarno Putri yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi, berhadapan dengan penantang utama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Jusuf Kalla.
2. Pilpres 2009 yang mempertemukan petaha Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Boediono, dengan Megawati Soekoarno Putri yang berpasangan dengan Prabowo Subianto, dan Jusuf Kalla yang berpasangan dengan Wiranto.
3. Pilpres 2019 mempertemukan petahana Joko Widodo sebagai pemenang pada Pilpres 2014 dan berpasangan dengan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019, berhadapan dengan penantangnya yang kalah pada Pilpres 2014 yakni Prabowo Subianto yang kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Meski dalam catatan sejarah demokrasi kita, tidak semua penantang memiliki catatan kemenangan dalam kontestasi pemilu. Misalnya saja pada Pillpres 2004, petahana Megawati dikalahkan oleh penantangnya SBY di putaran kedua dengan perolehan suara yang cukup telak yakni 60.62% dan 39.38%. Namun, kemenangan petahana pada 2 contoh kasus berikutnya yakni pada Pilpres 2019 dan Pilpres 2019 menjadi menarik perhatian.

Petahana, dinilai memiliki relasi kuasa yang menguntungkan pihaknya dalam perjalanan kampanye dan merebut hati pemilih. Terlebih, petahana juga memiliki sumber daya yang dapat digunakan pihaknya sebagai ajang  "kampanye gratis." Hal ini, dari segi biaya,  tentu memiliki keuntungan tersendiri dibandingkan dengan penantangnya untuk kampanye. Disisi lain, dukungan yang dimiliki incumbent atau petahana juga dapat  menimbulkan keuntungan yang unik dengan kemampuan untuk terlibat dengan kelompok kepentingan atau elit di tingkat lokal maupun nasional.

Mengutip (Ristian, 2016: 193-194) menyebutkan bahwa pada umumnya ada beberapa keuntungan yang diperoleh incumbent dalam pertarungan dalam kompetisi pemilu yakni:
Pertama, kelesuan politik: pemilih cenderung memilih incumbent yang relevan dengan pepatah "Jika tidak pecah, jangan memperbaikinya". 
Kedua, dapat belajar dari pengalaman kampanye pemilu sebelumnya ke- berhasilan biaya, apapun pekerjaan politik selama masa jabatannya, dan kesalahan perbaikan untuk bersaing lagi.
Ketiga, incumbent mampu menyatukan pihak, sehingga kesulitan penantang memperbaiki keretakan pada saat pemilu
Keempat mampu mengendalikan setiap peristiwa, merangsang ekonomi, dan mampu mengendalikan agenda. 
Kelima, harus mampu kampanye tanpa kampanye  “Kampaye siluman” hal ini biasanya dilakukan menjelang pemilu dengan pemasangan iklan layanan masyarakat yang itu dibiayai oleh APBN. 
Keenam, mengklaim sebagai calon yang mampu melewati perubahan “Beribukti bukan janji atau lanjutkan…!”

Pada Pilpres 2019, keuntungan itu semakin terasa manakala Mahkamah Konstitusi (MK) menolak secara keseluruhan tuntutan enam mahasiswa dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, terkait aturan kampanye bagi calon presiden petahana. Dengan kata lain, MK memutuskan bahwa presiden tak perlu cuti kampanye. Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan dalam pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), terkait dengan aturan kampanye calon presiden-wakil presiden bagi petahana adalah konstitusional. 
Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa hak kampanye bagi calon presiden-wakil presiden petahana tidak akan dikurangi. Menurut Mahkamah Konstitusi, bila calon presiden-wakil presiden petahana tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye, justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu karena akan menimbulkan perlakuan berbeda terhadap para capres dan cawapres. Dengan demikian, hal ini juga bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi petahana untuk melakukan 'kampanye terselubung' di tengah jabatannya sebagai presiden. 

Kampanye petahana juga kerap disebut sebagai Kampanye permanen (permanent campaign),adalah bentuk kampanye yang dilakukan oleh pejabat yang tengah memerintah (incumbent) dengan memanfaatkan posisi dan kantor pemerintahnnya (lihat Steger, 1999). Berbeda dengan kandidat lain, kandidat politik (DPR, presiden, kepala daerah) yang tengah memerintah (tengah menjabat)  mempunyai kedudukan yang memungkinkan mereka melakukan kampanye secara terus menerus sepanjang masa pemerintahannya. Kunjungan kerja, mendatangi pemilih, membuat kebijakan, mendengarkan keluhan dan aspirasi publik, selain menjadi tugas pejabat yang tengah memerintah juga bisa dilihat sebagai bentuk kampanye agar kandidat bisa terpilih kembali dalam periode pemilihan berikutnya. Incumbent juga bisa memanfaatkan sumber daya yang terdapat di kantor (kantor, staf, dana) untuk menjangkau pemilih. Karena kampanye itu punya potensi dilakukan secara terus menerus, bentuk kampanye ini disebut sebagai kampanye permanen (permanent campaign). Ini untuk membedakan dengan kampanye yang dilakukan oleh kandidat yang bukan incumbent. Umumnya kampanye dilakukan menjelang pemilihan. Kampanye juga tidak dilakukan melalui kantor pemerintahan, seperti halnya dalam kampanye yang diakukan oleh incumbent.

Strategi Incumbent dan Penantang, Simbolik dan Fragmatis dalam Kasus Pilpres 2019 di Indonesia.

Pada Pilpres 2019, keuntungan bagi petahana itu semakin terasa manakala Mahkamah Konstitusi (MK) menolak secara keseluruhan tuntutan enam mahasiswa dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, terkait aturan kampanye bagi calon presiden petahana. Dengan kata lain, MK memutuskan bahwa presiden tak perlu cuti kampanye. Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan dalam pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), terkait dengan aturan kampanye calon presiden-wakil presiden bagi petahana adalah konstitusional. 

Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa hak kampanye bagi calon presiden-wakil presiden petahana tidak akan dikurangi. Menurut Mahkamah Konstitusi, bila calon presiden-wakil presiden petahana tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye, justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu karena akan menimbulkan perlakuan berbeda terhadap para capres dan cawapres. Dengan demikian, hal ini juga bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi petahana untuk melakukan 'kampanye terselubung' di tengah jabatannya sebagai presiden. 

Kampanye petahana juga kerap disebut sebagai Kampanye permanen (permanent campaign), adalah bentuk kampanye yang dilakukan oleh pejabat yang tengah memerintah (incumbent) dengan memanfaatkan posisi dan kantor pemerintahnnya (lihat Steger, 1999). Berbeda dengan kandidat lain, kandidat politik (DPR, presiden, kepala daerah) yang tengah memerintah (tengah menjabat)  mempunyai kedudukan yang memungkinkan mereka melakukan kampanye secara terus menerus sepanjang masa pemerintahannya. Kunjungan kerja, mendatangi pemilih, membuat kebijakan, mendengarkan keluhan dan aspirasi publik, selain menjadi tugas pejabat yang tengah memerintah juga bisa dilihat sebagai bentuk kampanye agar kandidat bisa terpilih kembali dalam periode pemilihan berikutnya. Incumbent juga bisa memanfaatkan sumber daya yang terdapat di kantor (kantor, staf, dana) untuk menjangkau pemilih. Karena kampanye itu punya potensi dilakukan secara terus menerus, bentuk kampanye ini disebut sebagai kampanye permanen (permanent campaign). Ini untuk membedakan dengan kampanye yang dilakukan oleh kandidat yang bukan incumbent. Umumnya kampanye dilakukan menjelang pemilihan. Kampanye juga tidak dilakukan melalui kantor pemerintahan, seperti halnya dalam kampanye yang diakukan oleh incumbent.

Pilpres 2019 mempertemukan petahana Joko Widodo sebagai pemenang pada Pilpres 2014 dan berpasangan dengan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019, berhadapan dengan penantangnya yang kalah pada Pilpres 2014 yakni Prabowo Subianto yang kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Menurut Tret and Friedenberg (2000), strategi incumbent  terutama berpusat pada usaha untuk menekankan keberhasilan dan kinerja pemerintahan. Ini dilakukan pada level simbolik dengan memberikan citra mengenai legitimasi dan kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah. Citra yang banyak diangkat juga kharisma dari pejabat pemerintah, misalnya dekat rakyat, perhatian, jujur dan sebagainya. Selain aspek simbolik, pejabat yang tengah memerintah (incumbent) juga menciptakan stratregi pragmatois untuk menarik dukungan pemilih. Ini dilakukan paling tidak lewat lima cara (lihat Tret and Friedenberg (2000). 

Pertama, menciptakan persitiwa untuk mengontrol perhatian media. Pejabat bisa melakukan kunjungan, melemparkan sutau isu, atau rencana kebijakan tertentu agar mendapatkan perhatian dan liputan luas dari media. 

Kedua, membuat janji. Pejabat incumbent dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki bisa membuat kebijakan atau merencanakan kebijakan yang bisa langsung menarik perhatian pemilih. Misalnya, incumbent membuat kebijakan yang populis seperti kesehatan dan pendidikan murah agar mendapat dukungan dari mayoritas pemilih yang berpendidikan rendah.

Ketiga, pemberian dana dan bantuan. Menurut Tret and Friedenberg (2000), incumbent umumnya bisa memberikan bantuan kepada wailayah tertentu dan mencitrakan seolah-olah bantuan itu adalah wujud dari kepedulian kandidat. Misalnya, ketika ada bencana atau kerusakan di satu wilayah, pemerintah daerah bisa memberikan bantuan dan melajukan perbaikan kerusakan secepatnya. Bantuan itu bisa diitrakan sebagai bentuk kepedulian dari pejabat pemerintah (incumbent).

Keempat, incumbent juga bisa menciptakan ukungan dari tokoh-tokoh masyarakat. Dengan posisi sebagai pejabat dan berhubungan dengan banyak kalangan, incumbent umumnya membuat strategi pencitraan bagaimana dirinya didukiung oleh banyak kalangan. Misalnya dengan melakukan kunjungan ke pesantren, gereja, atau kelompok sosial lain dalam masyarakat. Kelima, incumbent juga bisa ”memanipulasi” persoalan ekonomi dan persoalan domentik lain. Misalnya dengan mengatakan pertumbuhan ekonomi yang rendah akibat krisis global dan sebagainya. Akses pada media memungkinkan incumbent melakukan hal tersebut.

Strategi Incumbent (Kampanye Permanen) (Joko Widodo)	Strategi Penantang (Prabowo Subianto)
SIMBOLIK
1. Legitimasi pemerintahan, misalnya dengan mengkampanyekan keberhasilan pembangunan infrastruktur	1. Mencitrakan sebagai tokoh perubahan (change), misalnya dengan membangun isu pemerintah telah gagal dalam membangun pertumbuhan ekonomi. Sementara Prabowo bersiap membangun pertumbuhan ekonomi tersebut.
2. Kemampuan dan kinerja pemerintah, misalnya dengan mengkampanyekan capaian dan kinerja pemerintah selama menjabat dengan iklan di bioskop-bioskop,dll.	2. Mencitrakan sebagai tokoh masa depan dan membangun optimisme di masa mendatang, misalnya dengan mengemukakan hutan luar negeri yang kian parah, dan bisa diatasi dibawah kepemimpinan Prabowo jika terpilih
3. Menciptaan image dan kharisma dari kantor pemerintahan, misalnya  dengan mencitrakan diri sebagai sosok yang dekat dengan rakyat, sederhana/	3. Image memenang nilai-nilai tradisional, misalnya mencitrakan diri sebagai sosok yang tegas namun dekat dengan rakyat dan mengakomodir kepentingan rakyat, misalnya konsep 'emak-emak' yang diusungnya.
PRAGMATIS
4. Menciptakan peristiwa untuk mengontrol perhatian media, misalnya dengan melakukan blusukan ke berbagai daerah, melakukan kunjungan kerja ke daerah yang terkena bencana dengan berfoto dan mengunggahnya di sosial media dengan caption menarik.	4. Menyerang pretasi dan kinerja pemerintah, misalnya dengan terus menggemborkan bahwa pemerintah gagal dalam melindungi aset bangsa misalnya kasus Indosat dan lebih pro terhadap tenaga kerja asing.
5. Membuat janji, misalnya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur, mengelurkan sejumlah kartu sakti seperti kartu prakerja	5. Menyerang posisi dan kebijakan pemerintah (incumbent) misalnya dengan mengatakan kebijakan pembangunaninfrastruktur tidak tepat apalagi dananya bersumber dari hutang luar negeri
6. Pemberian dana atau bantuan, misalnya dengan memberikan bantuan sosial.  Diketahui, total anggaran pemerintah yang dipakai untuk pos bantuan sosial hingga akhir Maret 2019 (kuartal I-2019)  mencapai Rp 37 triliun, atau 36,2% terhadap APBN 2019. Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat, atau 106,6% terhadap realisasi bantuan sosial kuartal I-2018 yang hanya Rp 17,9 triliun.	6. Menyerang karakter / kepribadian lawan, misalnya dengan mencitrakan karakter Jokowi sebagai sosok yang 'lembek' 'lemah' dan terlalu pro asing.
7. Dukungan dari tokoh politik dan masyarakat, misalnya dengan mempublikasikan dukungan sejumlah tokoh nasional dan public figure, serta relawan dari kalangan masyarakat. Contoh dukungan dari Jusu Kalla, dan dari kalangan artis	7. Dukungan dari tokoh politik dan masyarakat, misalnya dengan mempublikasikan dukungan sejumlah tokoh nasional dan public figure, serta relawan dari kalangan masyarakat. Contoh, dukungan dari Amien Rais dan relawan yang mereka sebut sebagai 'Emak-Emak'
8. Manipulasi persoalan ekonomi dan persoalan domestik lain, misalnya dengan mengklaim perteumbuhan ekonomi meningkat tajam seiring dnegan meningkatnya konektivitas akibat pembangunan infrastruktur	8. Manipulasi persoalan ekonomi dan persoalan domestik lain, misalnya dengan menyebut pemerintah gagal menaikan pertumbuhan ekonomi, dan menyebut pengangguran semakin meningkat.

Kandidat lawan, menurut Tret and Friedenberg (2000) punya strategi yang berbeda untuk menarik dukungan pemilih. Pada level simbolik, kandidat penantang umumnya menampilkan dirinya sebagai sosok yang berbeda dengan pejabat yang tengah memerintah. Sosok yang kerap ditampilkan adalah sosok sebagai tokoh perubaan (change). Kandidat juga mencitrakan dirinya sebagai tokoh masa depan, yang bisa memberikan harapan dan optimisme bagi pemilih. Citra lain yang umumnya ditekankan oleh kandidat penantang adalah sosok yang membawa nilai-nilai tradisional misalnya menampilkan dirinya sebagai sosok yang cinta keluarga, beriman, dan sebagainya.

Selain pada level simbolik, kandidat penantang juga melakukan strategi kampanye pada level pragmatis. Umumnya, menurut Tret and Friedenberg (2000) strategi yang dilakukan oleh kandidat penantang adalah menyerang prestasi dan kebijakan yang dibuat oleh kandidat incumbent. Yang diserang pertama kali adalah prestasi dan kinerja incumbent. Bahkan tidak ada perubahan yang berarti selama incumbent mempimpin. Jika prestasi dan kinerja incumbent bagus, kandidat penantang umumnya akan menyerang di sini kebijakan. Kandidat mengambil satu atau beberapa kasus kebijakan dan menunjukkan kepada khalayak pemilih bahwa kebijakan yang diambil oleh incumbent itu salah. Jika strategi ini tidak berhasil, kandidat akan menyerang karakter dan kepribadian kandidat misalnya sosoknya, affair dan skandal yang pernah dilakukan, kasus korupsi dan sebagainya.

Dinamika Marketing Politik Brazil tahun 1989 & Indonesia sejak reformasi

Marketing Politik di Brazil

Negara Brazil merupakan negara Amerika Latin yang masih terhitung baru dalam menerapkan demokrasi. Ideologi dan tradisi demokrasi mereka diibaratkan sedang pada usia remaja sejak redemokrasi pada tahun 1980, setelah lebih dari dua puluh tahun dipimpin oleh rezim kediktatoran militer. Pembangunan demokrasi dengan membuat teori politik pemasaran dan model Lees Marshment tak mempengaruhi perkembangan Brazil. Pemasaran politik sudah diterapkan di Brazil, namun tidak berhasil karena politik yang mereka pakai dan implementasikan adalah politik pemasaran ala Inggris dan Amerika Serikat memiliki lingkungan pasar politik yang sangat berbeda. Namun perubahan itu perlahan-lahan bisa dilakukan oleh Partai Buruh (Partido dos Trabalhadores/PT) yang dipimpin oleh Luiz Inacio Lula da Silva. Dan itu terbukti mengubah perilaku politik di Brazil dengan memenangkan pemilihan presiden tahun 2002.

Pemilihan presiden pertama, setelah 21 tahun menjalankan rezim militer, dilangsungkan pada tahun 1989. Sistem politik Brazil dengan jumlah pemilih sebanyak 115juta orang menunjukkan pergeseran politik yang kontras, inkonsisten, maju, dan sekaligus mundur. Aturan dan undang-undang Pemilu Brazil terbilang rumit dan tidak efisien.

Perkenalan undang-undang dasar baru di 1988 menetapkan bahwa Brazil memiliki sistem pemerintahan presidensial dan sistem Pemilu yang membolehkan penarikan suara sebanyak dua putaran di tingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan aturan Pemilu untuk presiden dan pemerintah daerah, dan untuk pemilihan kepala daerah dengan jumlah penduduk lebih dari 200 ribu, pemilihan putaran kedua dilakukan jika kandidat tidak berhasil memenangkan suara lebih dari 50 persen pada putaran pertama. Dalam kasus tersebut, dua kandidat dengan suara terbanyak di putaran pertama bertarung di putaran kedua. Pemilu tahun 1989 melangsungkan dua putaran ketika Fernando Collor de Mello menang,

Adapun pokok-pokok penting yang dapat dipelajari dari pemasaran politik di Brazil setelah tahun 1989 adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan presiden pertama dilakukan tahun 1989.
2. Sistem politik Brazil menunjukkan pergeseran politik yang kontras, inkonsisten, maju mundur.
3. Aturan dan undang-undang Pemilu Brazil terbilang rumit dan tidak efisien dan instabilitas politik yang berakibat pada peningkatan disorientasi pemilih
4. Dalam abad ke-21 di Brazil, gagasan partai politik harus merancang produknya supaya lebih disukai pemilih, mungkin dilihat sebagai penentu tingkat kedewasaan partai.
   
5. Perubahan pendekatan dan pergeseran politik Brazil yang lebih berorientasi pada pasar.
   
6. Partai Buruh  mengadopsi demokrasi dengan menganalisis perubahan di dalam lingkungan politik dan, serta memperbarui dan mengadopsi kebijakan baru dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan.
   
7. Partai Buruh (PT), Lula da Silva dapat memenangkan pemilihan presiden di Brazil tahun 2002 dengan menerapkan orientasi pasar. Tak diragukan lagi, kemenangannya merupakan kejayaan bagi demokrasi di Brazil. Pemilihannya menarik perhatian dunia internasional dan kemenangannya dirayakan di seluruh Brazil, dan menjadi objek penelitian internasional.
8. Buku Political Marketing and Electoral Persuasion, akademisi Brazil menulis bahwa akhir-akhir ini sangat tidak mungkin untuk menjalankan kampanye Pemilu presiden dan Pemilu daerah di Brazil tanpa mengimplementasikan teknik pemasaran politik yang moderen.
9. Figueiredo dan Coutinho (2003) mendaftar, ada 70 survei yang dikeluarkan antara Januari dan awal Oktober 2002: 23 dari IBOPE, 15 dari Datafolhz, 12 dari Instituto Sensus dan 20 dari Vox Populi.
10. Analisis Figueiredo (2003) lebih fokus pada penggunaan pemasaran politik untuk komunikasi dan kampanye, sebaliknya, Model Lees-Marshment lebih mengacu pada pertimbangan pengaruh dari pemasaran dan opini publik pada perilaku politik atau desain produk
11. Sebelum 2002, elemen pemasaran politik digunakan tapi belum secara komprehensif.

Marketing Politik di Indonesia Sejak Reformasi

Jika dibandingkan dengan Brazil, marketing politik di indonesia pasca reformasi meangalami kemajuan dan pertumbuhan yang pesat. Di Indonesia penerapan marketing politik secara terbuka sejak 1998 Pada masa yang dikenal reformasi ini banyak partai yang berrnunculan mencapai 150 partai Namun partai yang lolos pemilu 1999 hanya 48 partai Selanjutnya pada pemilu 2004 jumlah partai politik yang ikut pemilu menyusut setengah dari jurnlah sebelumnya yaitu sebanyak 24 partai Penyusutan ini tidak terlepas dari strategi masing masing partai untuk mempertahankan dan mengembangkan partai politik di masyarakat Di sinilah marketing politik bermain. Tak hanya itu di era ini, mudahnya orang berpindah partai dan membuat partai baru memberikan kelonggaran sehingga semakin banyak partai bermunculan di era reformasi

Pasca reformasi Indonesia telah mengadakan proses demokrasi pemilihan umum secara langsung yang di pilih oleh rakyat pada tahun 1999 dan berlanjut pada tahun 2004, 2009,  2014, dan 2019.

Di Indonesia, khususnya setelah reformasi konsep marketing politik mulai populer dan diterapkan dalam menghadapi Pemilu. Persaingan Parpol yang jumlahnya banyak memaksa setiap elite politik untuk senantiasa membuat kreasi unik dan menarik demi memikat perhatian publik. Salah satu proses kampanye yang penting dilakukan ketika jumlah partai sangat banyak adalah membangun diferensiasi antara satu dengan yang lainnya.

Disamping itu, pada era reformasi ini dengan sistem multipartai yang ekstrem tidak memperhitungkan kondisi psikologis masyarakat yang dibuat bingung dengan keberadaan partai yang banyak ini Akibatnya banyak masyarakat yang lebih bersikap skeptis golput daripada menjadi pemilih partai politik atau kontestan tertentu yang pada akhirnya dikhawatirkan akan mematikan demokrasi yang telah susah payah diperjuangkan Kondisi ini haruslah memacu partai partai politik untuk lebill berinisiatif dengan ide atau gagasan gagasan barn dalam mempromosikan partainya sehingga menarik perhatian publik dan pada akhirnya dapat membangun kepercayaan publik kembali Di sinilah peran marketing dalam dunia politik dibutuhkan.

Pasca bergulirnya reformasi peta politik di Indonesia mengalami perubahan yang ditandai dengan munculnya partai-partai baru. Hal ini terlihat pada Pemilu 1999 yaitu Pemilu pertama pada masa reformasi yang diikuti oleh 48 Parpol dan perolehan suara dimenangkan oleh PDIP sebesar 33,74 persen. Pelaksanaan Pemilu 2004 merupakan sejarah penting dalam politik Indonesia karena memungkinkan rakyat memilih wakil mereka untuk menjabat di DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004, yang selanjutnya disebut Pemilu Legislatif diikuti oleh 24 Parpol peserta yang dimenangkan oleh Partai Golkar dengan perolehan suara sebesar 21,58 persen diikuti PDIP pada posisi kedua sebesar 18,53 persen dan diikuti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan suara 10,57 persen. Partai Demokrat yang notabene partai baru dan dibentuk pada masa reformasi ini sudah menempati posisi 5 (lima) besar dan mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon presiden.

Pada Pemilu Legislatif 2009 jumlah peserta Pemilu meningkat dibandingkan sebelumnya. Pemilu ini diikuti oleh 44 Parpol yaitu 38 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Pemilu Legislatif 2009 ini dimenangkan oleh Partai Demokrat yang ditopang oleh sosok SBY sebagai dewan pembina partai dan juga sebagai presiden RI periode 2004-2009 dengan meraih 20,85 persen suara. Lahirnya Parpol baru pada awal-awal reformasi dan setelah Pemilu tahun 2004 meningkatkan persaingan dalam Pemilu. Dengan sosok sentral seperti Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan juga Wiranto yang diusung Partai Hanura sekaligus ketua umum partai, membuat publik mudah untuk mengenal partai-partai baru ini. Dalam perolehan suara Pemilu Legislatif 2009 masing-masing menempati peringkat ke-8 dan peringkat ke-9.

Pelaksanaan Pemilu 2014 merupakan pemilihan wakil-wakil rakyat secara langsung yang ketiga kalinya di Indonesia. Peserta Pemilu Legislatif 2014 diikuti oleh 12 Parpol. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampil sebagai pemenang dengan memeroleh jumlah suara 18,95 persen, posisi kedua ditempati oleh Partai Golkar dengan jumlah suara 14,75 persen, dan Partai Gerindra menempati posisi ketiga dengan jumlah suara 11,81 persen.

Sedangkan, Pilpres 2019 menjadi bagian dari pemilihan umum (Pemilu) serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dari keempat kelima pascareformasi dapat dilihat bahwa Pemilu akan senantiasa diikuti banyak Parpol. Dalam kondisi seperti ini, para pemilih tak akan mampu mengingat begitu banyak nama partai dan program-program utama serta nama-nama para kandidat yang ditawarkan suatu partai. Dengan demikian, mayoritas partai-partai yang ikut Pemilu akan sulit dikenal pemilih, apalagi membedakannya dengan partai lain. Cukup beralasan untuk mengatakan bahwa partai-partai tidak gampang mencapai target sasaran dengan cara-cara kampanye dan kegiatan kehumasan konvensional. Tantangan besar khususnya akan dihadapi partai-partai baru. Tanpa langkah terobosan, partai-partai baru akan sulit untuk meraih suara, bahkan hanya sekadar untuk dikenal baik oleh pemilih. Langkah-langkah terobosan itu hanya bisa dilakukan dengan strategi yang jitu, termasuk menerapkan pemasaran politik.

Berdirinya partai-partai baru tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu indikator bahwa Indonesia semakin demokratis. Hal itu memberikan dampak positif bagi perkembangan politik di Indonesia. Semakin banyak Parpol memberikan peluang lebih besar kepada masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Rakyat memiliki alternatif pilihan yang lebih beragam kepada partai yang dianggap dapat mewakili suaranya. Kondisi demikian sulit diperoleh saat Pemilu di masa Orde Baru. Reformasi politik yang terjadi juga berdampak pada berubahnya struktur pasar Parpol di Indonesia.

Budaya Parochial Masih Sangat Berpengaruh di Indonesia, Mengapa?

Budaya politik suatu masyarakat tertentu berbeda dengan budaya politik masyarakat lainnya. Berdasarkan hal tersebut, tipe-tipe budaya politik dapat digolongkan dalam beberapa tipe antara lain: Budaya Politik Parokial, Budaya Politik Subjek/Kaula, Budaya Politik Partisipan dan Budaya Politik Campuran.

Budaya politik parokial (parochial political culture), yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. Dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kiai, atau dukun, yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis, maupun religius (Saleh & Munif, 2015:315).

Budaya politik parokial artinya terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit misalnya yang bersifat provinsial. Dalam masyarakat tradisional dan sederhana, di mana spesialisasi sangat kecil, para pelaku politik sering serempak dengan melakukan peranannya dalam bidang ekonomi, keagamaan, dan lainnya. Dalam masyarakat yang bersifat parokial ini, karena terbatasnya diferensiasi tidak terdapat peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri, sebagai contoh pemimpin suku (tribe), yang sekaligus mengemban berbagai peranan dalam masyarakatnya. Pada kebudayaan seperti ini, anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu, yaitu terhadap tempat di mana ia terikat secara sempit (Rusadi, 1977: 32). Keadaan yang mutlak, di mana anggota  masyarakat  tidak  menaruh  minat terhadap objek-objek politik secara sepenuhnya, kecuali terhadap objek- objek dalam skala yang kecil sekali, memang tidak akan pernah ada. Yang nyata- nyata menonjol dalam budaya politik parokial ialah adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan/kekuasaan politik dalam masyarakatnya (Rusadi, 1977: 33).

 Mengapa Budaya Politik Parokial masih beratahan di Indonesia?

Indonesia yang wilayahnya sangat luas, merupakan sebuah negara besar yang dihuni oleh penduduk dalam jumlah yang besar pula, yakni lebih dari 260 juta jiwa. Penduduk di wilayah tersebut terdiri atas sejumlah kelompok masyarakat yang tinggal menyebar di berbagai pulau yang membentang dari ujung barat hingga ke ujung timur. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut memiliki latar belakang budaya yang berbeda satu sama lainnya, dan perbedaan tersebut dapat memberikan gambaran jati diri yang khas bagi setiap kelompok masyarakat yang memilikinya. Sudah tentu beragamnya kelompok masyarakat berikut karakteristik budaya yang mereka miliki mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sangat heterogen, sudah tentu tidaklah mudah untuk menciptakan kondisi yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Ada kemungkinan karena mereka dapat menerima pembaharuan atau modernisasi, baik yang berasal dari program-program pembangunan maupun yang diperoleh melalui arus informasi akibat desakan globalisasi yang terjadi pada saat ini. Namun tak bisa dipungkiri pula kalau hingga kini pun masih tersisa sejumlah kelompok masyarakat yang tak perduli dengan hal yang berbau modern. Misalnya saja Kelompok masyarakat yang menggambarkan kondisi tersebut adalah masyarakat baduy dalam yang hidup dalam sebuah lingkungan adat yang sangat dipatuhinya. Mereka hidup dalam kelompok yang memisahkan diri secara formal dari tatanan budaya pada umumnya. Hal ini menjadi salah satu sebab mengapa budaya politik parokial masih ada dan bertahan di Indonesia. 

Tak hanya itu, sifat ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu. Salah satu petunjuk masih kukuhnya ikatan primordial dapat dilihat dari pola budaya politik yang tercermin dalam struktur vertikal masyarakat di mana usaha gerakan elite politik langsung mengeksploitasi dan menyentuh substruktur sosial dan subkultur untuk tujuan perekruitmen (recruitment) dukungan juga menjadi penyubang mengapa budyaa parokial masih ada di tanah air.

 

 

Koalisi dan Sisi Pragmatisme Koalisi Parpol

Koalisi adalah salah satu cara sebuah kelompok yang mencoba untuk mempengaruhi orang-orang di luar kelompoknya dengan menggabungkan sumber daya dan kekuatan kelompoknya sendiri (McShane & Von Glinow, 2010).  Dalam ranah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih yang memiliki tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan (Masdiyan, 2017). Koalisi partai politik dapat dimaknai dengan upaya penggabungan kelompok individu yang saling berinteraksi dan sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal.

Koalisi sendiri terdiri dari keanggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi kepada isu atau masalah, memfokuskan pada tujuan di luar koalisi, serta memerlukan aksi bersama para anggota (Arendt dalam Masdiyan, 2017). Jadi, dapat disimpulkan bahwa koalisi mendukung sebuah partai politik untuk menjadi lebih kuat dan berani maju untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat digunakan untuk mengubah posisi orang lain.

Koalisi berpengaruh dalam berbagai cara.Pertama, koalisi membantu partai politik untuk mengumpulkan kekuatan dan sumber daya. Dengan demikian, koalisi berpotensi memiliki pengaruh lebih besar. Kedua, koalisi menciptakan isu yang akan mendapat perhatian karena memiliki dukungan yang luas. Ketiga, koalisi adalah kelompok yang menganjurkan seperangkat norma dan perilaku baru. Jika koalisi memiliki keanggotaan dari berbagai organisasi, seseorang atau kelompok, maka para anggotanya mengidentifikasi keanggotaan tersebut. Orang yang dipengaruhi diharapkan akan menerima gagasan yang diusulkan oleh koalisi.

Secara teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan bila kesepakatan tersebut dibangun di atas landasan pemikiran yang layak dan realistis. Jadi, ketika koalisi sudah berjalan untuk mempengaruhi atau mendukung, maka seseorang atau sebuah kelompok yang akan didukung secara otomatis akan menjalankan tugasnya untuk melakukan perubahan yang diminta. Perubahan yang diminta dapat berupa perubahan yang positif maupun negatif - tergantung dari bagaimana peran yang mempengaruhi dan peran orang yang dipengaruhi. Mereka akan terus berjalan sesuai rencana sampai masa kerja sama di antara mereka sudah tidak berlaku lagi atau dapat dikatakan masa kerja sama mereka telah habis. Partai politik berkoalisi juga dengan tujuan untuk mendukung dan juga memperkuat modal politik yang nantinya akan mereka pergunakan.

Di sisi lain, dalam Sistem pemerintahan presidensil atau presidential government atau "nonparliamentary executive system"atau "fixed executive system, disebut sebagaifixed executive, yang disertai pemilihan langsung akan memperkuat posisi presiden dalam hal berhadapan dengan legislative oleh karena dalam masa jabatan, Presiden sebagai kepala eksekutif secara politik tidak dapa dijatuhkan dari jabatannya. Dengan demikian keseimbangan dalam hubungan Presiden dan Parlemen tergantung pada kekuatan yang dimiliki oleh presiden, yaitu kekuatan presiden tersebut dimiliki dari tiga sumber, pertama kekuasaan yang disebutkan dalam konstitusi, kedua adalah kekuatan partai pendukung presiden di parlemen dan ketiga adalah kekuatan legitimasi dalam pemilihan umum, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Koalisi yang dibangun dalam Pemilu Presiden bukan hanya kepentingan sesaat dalam pergelaran pemilu presiden namun koalisi akan dikembangkan dalam merebut kekuasaan dilegislatif. Bahkan koalisi akan memberikan tempat yang menguntungkan bagi partai politik yang mengusung presiden terpilih. Posisi keberadaan koalisi saat pemilu presiden dan akan berlanjut dalam pembentukan kabinet oleh presiden.

Relasi presiden dan parlemen dapat dipengaruhi oleh komposisi koalisi parpol, hal ini yang menjadi kekuatan dari presiden dalam berhadapan dengan parlemen. Bangunan relasi antara presiden dan parlemen dikarenakan koalisi parpol pendukung pemerintah menguasai parlemen sehingga memberikan perlindungan terhadap pemerintah dalam hal ini presiden dapat mewujudkan fungsi checks and balances diantara pihak eksekutif dan parlemen. Kompensasi dukungan dari parlemen tidak ada yang gratis atau cuma-cuma tetapi dapat dilihat dari koalisi parpol pendukung pemerintah yang mendapatkan jatah menteri dalam kabinet presiden. Posisi tawar yang menarik dari presiden terhadap parpol adalah posisi menteri yang tidak dapat ditolak parpol. Wujud bergabung dalam kekuasaan membuat jatah menteri menjadi bahan yang menarik bagi presiden dalam mencari dukungan parlemen. Jumlah kursi parpol adalah perimbangan dalam memberikan jatah kekuasaan kepada parpol.

Kedudukan parpol dalam koalisi pemerintah baik dikabinet dan parlemen memberikan gambaran adanya politik transaksional diantara pihak-pihak yang saling membutuhkan untuk memperoleh kekuasaan atapun mempertahankan kekuasaan. Hal ini tidak dapat dipungkiri, peluang dari peraturan memberikan jalan untuk membentuk kekuasaan dalam koalisi parpol yang berujung presiden dalam pusaran kekuasaan parpol koalisi.

Namun sayangnya Koalisi juga  dapat mengorbankan (sacrifing) partai.  Atau setidaknya menekankan kebijakan yang menarik bagi pendukung sendiri, tetapi kutukan bagi pemilih koalisi potensial mitra. Koalis juga kerap membiarkan pihak marginal. Bahkan mereka dengan di bawah 10 persen suara secara keseluruhan, memiliki peran dalam pemerintahan.

Market-Oriented Party yang dilakukan oleh Bush (Partai Republik) tahun 2000 dalam melakukan pemahaman pasar pada tipe pemilih di Amerika Serikat.

George Walker Bush

George Walker Bush (lahir di New Haven, Connecticut, Amerika Serikat, 6 Juli 1946) adalah Presiden Amerika Serikat ke-43. Ia dilantik 20 Januari 2001 setelah terpilih lewat pemilu presiden tahun 2000 dan terpilih kembali pada pemilu presiden tahun 2004. Jabatan kepresidenan kedua kalinya berakhir pada 20 Januari 2009. Sebelumnya, ia adalah Gubernur Texas ke-46 (1995-2000). Jabatan ini ditinggalkan sesaat setelah dirinya terpilih sebagai presiden.  Bush pertama-tama dipilih pada tahun 2000 dan diusung oleh Partai Republik, dan menjadi presiden keempat dalam sejarah AS yang dipilih tanpa memenangkan suara rakyat setelah 1824, 1876, dan 1888.

Partai Republik

partai republik merupakan partai konservative dengan segmentasi pemilih adalah masyarakat profesional kelas menengah. Meski partai ini pernah menjadi pemenang dalam pemilu tahun 1998, namun partai republik pernah gagal mengusung Bill Clinton dua kali. Skandal yang menyeret nama Bill Clinton tentu berpengaruh pada hasil pemilu dan membuat partai demokrat memiliki kesempatan untuk menjatuhkan partai republik. Namun pada pemilu legislatif, partai republik berhasil mendulang kursi.

Market Oriented Party

Bush berhasil memenangkan pemilihan gubernur dengan perolehan suara sebanyak 69% dari jumlah pemilih. Tak cuma variasi pemilih (GOP), namun Bush berhasil menarik perhatian pemilih dengan merumuskan kebijakan publik. Untuk itulah, penulis lebih mendalami MOP strategi atau market oriented, strategi yang berorientasi pada ‘pasar’. Atau lebih lengkap lagi Less-Marshment (2005) mengungkapkan jika untuk memenangkan suatu pemilu, suatu partai/seseorang kandidat harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan memahami selera pasar sebelum merancang sebuah ‘produk’. MOP tidak berusaha untuk mengubah apa yang orang pikirkan, tetapi lebih kepada memang ‘menyampaikan’ apa yang orang inginkan. Dengan kata lain bukan menawarkan ‘ideologi’ baru, tetapi lebih kepada menawarkan ‘kerja sama’ dengan menyampain berbagai kebijakan dan struktur yang akan memenuhi kebutuhan pasarnya. 

Tahap 1: pemahaman pasar: tipe pemilih di Amerika Serikat

Dengan mengadopsi MOP, tujuan dari partai pengusung dalam hal ini partai republik ialah mencari kandidat yang sejalan dengan para pemilih dan partai. Tentu ini merupakan hal yang sulit, namun partai republik melihat George W.Bush mampu berbuat demikian. Tak bisa dipungkiri, nama baik dari ayahnya membuat George W.Bush begitu dekat dengan pemilih. Ditambah lagi visi yang disampaikan oleh Bush sejalan dengan pemilih (bidang pendidikan) dan partai (pemotongan pajak). Bush juga didukung oleh gubernur-gubernur lain dari Parta Republik yang juga berhasil dengan menggunakan model MOP, seperti John Engler di Michigan, Tom Ridge di Pennsylvania, George Pataki di New York, dan Tommy Thompson di Wisconsin. Satu kelemahannya, Bush menciptakan sendiri ‘produk’ itu dan mungkin saja hanya memuaskan sebagian pemilih. Perlu digarisbawahi , bahwa ciri konsumen politik di Amerika Serikat menginginkan kampanye yang berkenaan dengan isu spesifik.

Setidaknya terdapat 9 poin tentang strategi yang dilakukan oleh partai dan melihat dampak dari strategi tersebut utamanya dalam penerimaan baik dalam tubuh internal partai maupun pemilih.

Tahap 2: Menciptakan ‘produk politik

Kandidat presiden . George W.Bush dipilih oleh partai secara keseluruhan, langkahnya mulus bahkan pemilihan strategi pemasaran politik market-oriented semakin membuka jalannya untuk dipilih oleh GOP (Grand Old Party). Popularitas Bush juga tinggi, ia dinilai sebagai politisi yang baik dan berbeda, penyatu bukan pemecah belah.

Pemilihan wakil presiden. Dick Cheney terpilih menjadi wakil presiden Bush dengan ekspektasi mampu menguatkan jiwa konservatif dari Bush. Cheney juga mendapatkan hasil voting yang konsisten dalam pemilu legislatif, ia juga memiliki hubungan yang baik dengan anggota kongres partai Demokrat dan berpengalaman di pemerintahan. Cheney juga mampu mengimbangi kelemahan dari Bush dengan pengalamannya di dalam bidang politik luar negeri dan pertahanan.

Kebijakan. Kebijakan berdasarkan keinginan konservativ dinilai terlalu lambat, dan ini merupakan suatu bentuk kelemahan. Alasannya karena pemilih menginginkan agenda yang jelas. Namun, Bush berhasil fokus pada isu yang beredar selama masa pemilu tahun 2000. Isu ini diantaranya pendidikan, keamanan sosial dan kesehatan. Bush juga memasukan unsur ‘tradisional’ yang lekat dengan partai republik yaitu pemotongan pajak, pemerintahan yang lebih kecil dan militer yang lebih kuat dan pelayanan masyarakat yang dinilai memberi tekanan pada pemilih baru partai republik.

Simbol dan slogan. ‘Compassionate conservative’ menjadi tema slogan yang disampaikan oleh Bush, ini menguatkan pesan bahwa Bush berbeda dengan lawannya yang dinilai tidak populer di kalangan pemilih. Berbagai sumber menyebutkan , compassionate conservative adalah suatu filsafat politik yang menekankan penggunaan langkah konservatif yang tradisional dan konsep dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Konvensi nasional partai republik. Konvensi partai menjadi ‘ajang’ terpenting bagi sebuah partai , untuk menekankan pilihan tema kandidat, apa yang ingin diusung oleh partai berikut visi misinya. Partai menggunakan ini sebagai kesempatan untuk memperkenalkan ‘produk’ politiknya, dalam hal ini compassionate conservative (konservative penuh kasih sayang/ solidaritas)

Pencapaian. Calon wakil presiden yang lebih berpengalam , Dick Cheney, membantu Bush dalam penyampaiannya di kampanye pemilu.

 Reaksi internal. Rancangan produk berupa kebijakan visi dan misi nampaknya lebih mendapat respon dari internal partai dibandingkan pemilih. Ini terlihat dari beberapa pro kontra yang muncul misalnya saja dari John McCain. Penulis menyebut bahwa hal yang sulit untuk menyeimbangkan juga mengatur antara internal dan eksternal partai sekaligus memasukan semua kemauan keduanya (pasar).

 Kompetisi. Bush memiliki strategi sebagai bentuk respon terhadap lawannya Wakil Presiden AlGore. Gore mengklaim bahwa ia memiliki citra sebagai seseorang dari keluarga pekerja, dan ‘Old Democrat’ (Partai demokrat tua. Baca: lama, kolot) . Penulis menyebutkan persaingan ini dilogikakan sebagai ‘Partai Republik Baru’ melawan ‘Partai Demokrat Tua’.

Analisa dukungan. Sebuah langkah dilakukan untuk mengeruk suara dari segmen ‘pasar’ baru, dalam hal ini meliputi pemilih minoritas termasuk pemilih kulit hitam utamanya pemilih yang tumbuh di Hispanic –seseorang yang berbahasa Spanyol namun menetap di Amerika Serikat- (jumlah pemilih signifikan berdasarkan hasil riset di California, Florida, dan Texas). Target ini semakin diperkuat selama konvensi nasional partai. Belum lagi, respon positif dari pemilih wanitam moderat dan independent (mandiri). Intinya adalah Bush dan partai republik menciptakan produk politik yang siap untuk mengembalikan semangat compassionate conservative, menetralisir keuntungan demokrasi dalam bidang pendidikan, kesehatan dan keamanan sosial dan menjadi Bush sebagai sosok presiden yang siap untuk memerintah.

Tahap 3: Product 

Tahap 4: menjaga semua orang mengerti pesan - implementasi

Kemudahan yang membuat Bush bisa mengamankan tempat adalah bahwa partai siap untuk menjalankan pendekatan market-oriented. Meski muncul beberapa kritik internal namun dalam konvensi nasional terlihat bahwa partai republik siap untuk bangkit. Hal ini tergambar dari keinginan untuk kembali memenangkan white house (parlemen). Secara keseluruhan Bush sukses dalam menyatukan partai.

Tahap 5: membangun hubungan jangka panjang dengan pemilih-komunikasi

Stigma bahwa partai republik sangat kolot diusahakan untuk diubah menjadi partai republik yang berfilosofi baru. Penanaman pemahaman pemilih terhadap ‘produk’ baru partai republik ini dikuatkan dengan tema-tema yang dihadirkan setiap malam konvensi nasional:

- senin: kesempatan dengan tujuan , tidak meninggalkan anak-anak dibelakang

- selasa: kekuatan dan keamanan dengan tujuan: melindungi rumah kita dan dunia

- rabu: kemakmuran dengan tujuan , menjaga warga Amerika tetap berjaya dan makmur dan melindungi keamanan pensiunan

- jumat (malam final) : pidato penerimaan Bush : presiden dengan tujuan, pemimpin yang kuat yang mampu menyatukan negara dan menjaga semuanya berjalan dengan baik.

Pidato Bush dalam konvensi menekankan compassionate conservative dan posisinya dalam beberapa hal dalam isu yang diangkat partai republik seperti aborsi, pemotongan pajak, kesiapan militer dan tabungan pensiunan. Terbukti elektabilitas Bush melonjak setelah malam konvensi. Dalam market-oriented, merespon pada isu-isu pemilih tentu menjadi hal yang wajib dan penting untuk difikirkan dan dimasukan dalam strategi kampanye.

Bush juga menggunakan strategi komunikasi dalam menggaet ‘pasar’ baru. Salah satu langkahnya ialah menampilkan perwakilan dari masing-masing pasar tersebut pada saat konvensi, sebut saja J.C Watts sebagai african-american, Jennifer Dunn perwakilan dari perempuan dan Henry Bonilla perwakilan hispanic, begitu juga pembicara perwakilan dari kaum minoritas.

Tahap 6: kesempatan terakhir untuk menjual ‘produk’ – kampanye

Kampanye hari pertama dimulai tepat dengan hari buruh. Bush tetap pada jalurnya mengangkat tema-tema yang sedangn menjadi isu dikalangan pemilih. Iklan di televisi juga menjadi strategi komunikasi utama dalam pemilu di Amerika Serikat. Menurut Mark McKinnon, creative director Maverick Media, agensi periklanan digunakan oleh Bush untuk kampanye. Konten-konten positif dirancang untuk mengkomunikasikan bahwa Bush merupakan sosok ‘Republican’ yang berbeda.

Kampanye Bush juga diproduksi oleh iklan televisi dalam bahasa Spanyol untuk menyentuh segmen Hispanic tadi. Iklan lain juga berbicara tentang kepercayaan yang menghadirkan Bush berbicara di depan kamera tentang tanggung jawab, keamanan sosial, pendidikan, kelebihan anggaran dan pemangkasan pajak. Kata ‘trust’ atau kepercayaan digunakan sebagai 6 kali hingga akhir pernyataan.

Tahap 7: hasil pemilu

Sejak tahun 1954 untuk pertama kalinya GOP (Grand Old Party) akhirnya mampu kembali mengontrol parlemen (gedung putih) sekaligus pemilu presiden, apalagi setelah sempat terpuruk. Analisa detail tentang hasil pemilu dapat dilakukan dengan melihat angka voting, tingkah laku dan persepsi pemilih terhadap kandidat 2 partai utama. Berikut ini pembagian kelompok pemilih sesuai dengan segmen utama target pasar kandidat yakni perempuan, african-american, hispanic dan swing voters. Tak lupa juga hasilnya dibandingkan dengan pesaingnya saat itu yakni AlGore. Penulis menilai strategi Bush nampaknya berhasil mendulang suara. Terbukti Bush berhasil mendapatkan 49% suara perempuan kulit putih, 35% suara dari hispanic (pertama kali dalam sejarah Partai Republik), 47% suara dari independents dan 44% suara dari moderat. Meskipun demikian, AlGore juga sempat mendapatkan angka lebih tinggi dari Bush , utamanya pada swing voter yakni pada kalangan moderat dengan perolehan suara 52%. Ada satu hal yang didapat dari survey ini ialah strategi compassionate conservative ini ternyata tidak berhasil mendapatkan hati kulit hitam. Bush hanya mendapatkan 9% suara dari african-american.

Hal ini menyimpulkan bahwa pemasaran politik ini mungkin berhasil pada margin/ batas di dalam pilpres tahun 2000, meskipun batas/margin itu bisa membuat perbedaan antara kemenangan dan kekalahan.

Tak cuma masalah angka, isu dan karakteristik kandidat juga jadi tolak ukur dan hal penting bagi pemilih. 5 dari 7 isu , ternyata Gore lebih unggul dibandingkan Bush. Beberapa isu yang dianggap penting oleh Bush, tidak dianggap penting oleh pemilih. Hanya sebagian pemilih saja yang tertarik pada isu itu, sedangkan isu pendidikan milik Bush sangat diapresiasi pemilih. Namun demikian, segi karakteristi kandidat lebih berpengaruh dibandingkan apapun, terlebih karakteristik jujur dan dapat dipercaya. Bush mendapatkan vote 80% atas poin ini. Dapat disimpulkan bahwa Bush berhasil karena pemilih menyukai Bush sebagai dirinya sendiri , bukan menyukai Bush karena membawa nama partai republik

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bush benar-benar mengikuti strategi ‘berorientasi pasar’ atau market oriented ini. Kampanye dari Bush dikatakan sebagai ‘blueprint’ atau pola aturan untuk kampanye Partai Republik di masa depan. Meski Bush tetap membawa tipikal konservatif, namun kemampuan berbicarannya ternyata mampu membuat pengangkatan isu yang biasanya dihindari Partai Republik ini berhasil, setidaknya ini terlihat pada pertengahan masa pemilu di tahun 2002. ‘Masa kepemilikan’ politik Amerika Serikat telah usai, penulis menilai antara demokrat dan republik akhirnya seimbang. Partai Republik berhasil dalam mengangkat tema kesehatan dan pendidikan.

Ideologi Bush yang ‘compassion conservative’ menjadi pembelajaran baru untuk politis lainnya, sebut saja Duncan Smith. Hal yang perlu digarisbawahi ialah, bahwa pemilu presiden tahun 2000 merupakan pemilu pertama yang menggunakan 2 strategi pemasaran politik ‘market-oriented’ ini dan kandidatna dari kedua partai pun akhirnya harus head to head, bersaing ‘berhadap-hadapan’ . berhasil atau tidak, bisa ditentukan oleh hasil poling. Sehingga banyak juga yang menyebut bahwa pemilu di tahun 2000 ini bagaikan berada di antara dua kandidat yang sedang ‘test pasar’.