Analisis kasus di dunia, Bagaimana Market Oriented Party dapat membawa Kemenangan bagi Partai yang sebelumnya kalah atau menjadi Oposisi dengan Strategi memahami Keinginan Pasar untuk Perubahan.

Selain kasus di inggris, penekanan dan pemakaian strategi yang berbasis pada Market Oriented Party (MOP)  yang mempu membawa kemenangan bagi partai yang sebelumnya kalah juga terjadi di Malaysia. Pasalnya, kemenangan koalisi partai oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu Malaysia 2018 merupakan hal tidak diduga sebelumnya termasuk oleh sejumlah pengamat. Sebelumnya, sejumlah pengamat memperkirakan koalisi partai pendukung pemerintah Malaysia, Barisan Nasional, yang dipimpin Najib Razak, masih akan memenangkan pemilu ini meskipun dengan selisih tipis melawan koalisi oposisi Pakatan Harapan, yang dipimpin Mahathir Mohamad.

Ada sejumlah isu yang berkontribusi terhadap kemenangan koalisi pimpinan Mahathir Mohamad, isu-isu dirangkum berdasarkan intelejen pasar yang dialkukan pihaknya sesuai dengan kebutuhan khalayak atau pasar. Seperti Manifesto PH menawarkan kebijakan populis yang akan dikerjakan dalam 100 hari pertama pemerintahan seperti menghapuskan pajak Goods and Services Tax (GST).

GST sendiri dituding oleh kalangan masyarakat kecil Malaysia sebagai penyebab utama naiknya harga barang kebutuhan pokok. Najib Razak meluncurkan kebijakan ini sejak 2-3 tahun lalu dan mendapat kecaman keras masyarakat. Isu lainnya yang membantu koalisi PH mendapat dukungan suara publik yang luas adalah kurangnya lapangan kerja, harga minyak yang naik dan investasi Cina. Adapun Isu besar lainnya yang menjadi perhatian publik dan menjadi tema kampanye PH adalah pengusutan kasus dugaan korupsi pada skandal 1MDB. Ini merupakan singkatan dari 1 Malaysia Development Berhad, yang merupakan perusahaan investasi milik pemerintah.

Ada dugaan kuat triliunan rupiah uang rakyat yang dikelola pemerintah raib dan dibagi-bagi ke sejumlah petinggi Barisan Nasional. Nama Najib Razak, bekas Perdana Menteri Malaysia, disebut-sebut dalam kasus ini.

Mahathir berhasil menggalang persatuan sejumlah partai agar mau berkoalisi. Ini menambah jumlah kursi yang dikuasai PH menjadi mayoritas sederhana atau diatas 50 persen dari total kursi parlemen 222 kursi. Partai-partai itu seperti Partai Pribumi Bersatu Malaysia, yang dibentuk Mahathir sendiri, Partai Keadilan Rakyat, yang dibentuk bekas anak didiknya yaitu Anwar Ibrahim, Democratic Action Party, yang berbasis komunitas Cina, Partai Amanah dan Partai Warisan Sabah. 

Pada pemilu Malaysia 2018 ini, Pakatan Harapan meraih 112 kursi dan Barisan Nasional mendapat 79 kursi. Mayoritas kursi Pakatan Harapan berasal dari daerah pemilihan Semenanjung Malaya. Pemilihan umum ini menandai kekalahan bersejarah bagi koalisi Barisan Nasional, yang tidak pernah kehilangan kekuasaan atas pemerintahan Malaysia selama 61 tahun sejak kemerdekaan negara itu pada tahun 1957. Pemilihan umum ini mengantar Mahathir Mohamad kembali sebagai Perdana Menteri Malaysia berikutnya.

Analisis Capres saat ini (2019) di Indonesia Apakah telah menggunakan marketing intellegence yang tepat?

Penelitian Pasar (marketing intellegence)  merupakan aktivitas yang amat penting yang dilakukan dalam dunia pemasaran, tak terkecuali pada marketing politik. Hal ini dillakukan untuk mengetahui seberapa besar tanggapan khalayak terhadap partai/kandidat berdasarkan segmen serta pendekatan komunikasi apa yang sebaiknya digunakan. Penelitian atau riset pasar (marketing intellegence) akan menginformasikan dua hal sekaligus mengenai komunikasi yang sedang berlangsung dan tahap kampanye yang sedang berlangsung. Dengan demikian, marketing intellegence akan memastikan bahwa kampanye berjalan tertib, aktual, terealisasi, dan terpadu.  Langkah ini dilakukan bukan hanya untuk memperkuat argumen tetapi untuk meyakinkan khalalyak. 

Pendekatan MOP berangkat dari marketing intellegence, yang bertujuan untuk mengetahui pola perilaku khalayak, keinginan, kebutuhan, dan prioritas dari khalayak melalui beragam metode pengumpulan data seperti  Poling/survey, snapsot, Focus Groups Discussion (FGD), konsultasi publik, dan dialog.

Marketing intellegence menjadi penting untuk dilaksanakan karena akan sangat berpengaruh pada tahapan selanjutnya. Misalnya saja pada tahap product adjusment, penyesuaian peroduk akan dilakukan berdasarkan marketing intellegence. Hingga tahap deliver, yang merupakan tahap penyampaian/aktualisasi produk politik. Oleh karenanya marketing intellegence penting dilakukan untuk menjamin dan memastian produk disesuaikan dengan kebutuhan khalayak/pasar.

Penyelidikan pasar (Market Intelligence) adalah kata kunci dalam pemasaran politik. Tanpa mengetahui apa yang diinginkan oleh pasar (pemilih), kita tidak akan mendapat gambaran mengenai bagaimana membuat produk politik yang sesuai dengan keinginan pemilih.

Kedua Capres pada Pilpres tahun 2019 di Indonesia sama-sama menggunakan marketing intellegence. Namun tingkat keberhasilannya berbeda.

Hal ini dibuktikan dengan dimenangkannya pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin melalui Hasil rekapitulasi yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dari jumlah suara yang sah itu, pasangan 01 memperoleh 85.607.362 atau 55,50% suara, sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50% suara. 

PASANGAN 01

- Salah satu hal yang dipandang bagian dari strategi kubu Jokowi untuk tetap berkuasa adalah memasukkan KH. Ma'ruf Amin, tokoh Nahdatul Ulama yang saat di Majelis Ulama Indonesia, hal ini tak terlepas dari isu agama atau untuk menargetkan suara dari agama dan kalangan tertentu. Sehingga market intellegence juga ditargetkan untuk lebih mendpaatkan suara dari kalangan cendekiawan muslim, mulimat NU, kalangan santru, dll.

- Salah satu bagian kerja dari market intellegence dimana hasil survey menunjukan pasangan nomor urut 01 disukai oleh kalangan menengah ke bawah dan masyarakat menyukai sosok pemimpin yang sederhana dan 'merayat' Hal ini ditunjukan dengan hasil prduk yang dihasilkan, dari mulai slogan kampanye sampai produk kampanye yang ditawarkan berikut ini >> Tim pemenangan paslon menciptakan slogan kampanye, gaya busana dan gaya bicara maupun materi yang diorasikan untuk memperoleh simpati pemilih. Positioning juga dilakukan dengan membuat paslon sebagai sosok mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, Paslon 01 kerap identik dengan warna putih "Putih adalah Kita" termasuk penggunaan atribut dalam setiap kampanye dan debat yang kerap menggunakan warna putih, hal ini ditafsirkan atau dlaam rangka mencitrakan diri sebagai 'orang yang sederhana'. Sementara untuk materi kampanye lebih banyak menawarkan berbagai macam 'kartu' untuk kemudahan dan kesejahteraan masyarakat.

PASANGAN 02

- Bergabungnya alumni 212, FPI, dan sejumlah ulama yang mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 02 dipadnang sebagai salah satu strategi dlama mengumpulkan suara dari kalangan tertentu. Sehingga market intellegence juga ditargetkan untuk lebih mendpaatkan suara dari kalangan muslim tertentu seperti Majelis Rasulullah, dll, sehingga produk kampanye diarahkan seperti market intellegence.

- Salah satu bagian kerja dari market intellegence dimana hasil survey menunjukan pasangan nomor urut 02 disukai oleh kalangan intelektual dan kaum 'emak-emak' . Hal ini ditunjukan dengan hasil produk yang dihasilkan, dari mulai slogan kampanye sampai produk kampanye yang ditawarkan berikut ini >> Dalam tahap pelaksanaan tim pemenangan membuat atribut yang membedakan ia dengan kandidat lainnya. Tim pemenangan paslon menciptakan slogan kampanye, gaya busana dan gaya bicara maupun materi yang diorasikan untuk memperoleh simpati pemilih. Dalam hal ini, paslon 02 kerap menggunakan jas untuk mencitrakan diri sebagai kamum 'elite/intelektual' untuk menjaring pemilih tertentu yang ditargetkan serta dan kerap membawa kalangan perempuan atau ibu-ibu yang disapa 'emak-emak' dalam kampanye. Sementara itu, materi kampanye yang dipilih lebih banyak pada sisi ekonomi dan enterpreneur.

Market intellegence kedua pasangan tersebut telah tepat dilakukan, sesuai dengan langkah yang dilakukan dan implementasi dalam produknya. Namun, tepat saja tidaklah cukup, market intellegence merupakan ujung tombak keberhasilan sebuah marketing politik. Dengan dimenangkannya pesta demokrasi oleh pasangan nomor urut 01, maka praktis market intellegence tim pemenangan 01 lebih berhasil dibandingkan 02.

Analisis Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam mengatasi pandemi Covid--19, Jika Dapat dikaitkan dengan konsekuensi politik.

Dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja seiring dengan meningkatknya jumlah korban akibat Novel Coronavirus (yang berarti coronavirus jenis baru, disingkat 2019-nCov) yang  dikenal juga sebagai virus Flu Wuhan atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keadaan dan psikologis masyarakat semakin memburuk ketika Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah merilis status infeksi virus 2019-nCov ini sebagai fenomena outbreak atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) guna meningkatkan kewaspadaan tingkat global.

Angka kejadian penyakit terus dilaporkan perkembangannya, dan sejauh ini kasus terkonfirmasi terbanyak ada di Amerika Serikat, sementara kasus kematian terbesar di Italy, sementara Indonesia mengalami peningkatan kejadian jumlah korban yang teinfeksi maupun meninggal dunia akibat virus yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO itu sejak diumumkan pertama kali.

Keadaan diperburuk dengan keluarnya data yang dilansir dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang mengutip WHO, Sabtu (4/4/2020) yang memperlihatkan tingkat kematian akibat virus corona di Wuhan, China, tempat infeksi ini pertama kali ditemukan, ternyata hanya 4.02%. Angka ini jauh lebih rendah dari angka kematian akibat virus corona di seluruh dunia yang menurut WHO adalah 5.17%. Apalagi bila dibandingkan dengan tingkat kematian di Indonesia 9.13%  dan Italia 12.08  per tanggal 4 April 2020.

Lambannya kebijakan yang dibuat Pemerintah Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu penyebab tingginya angka korban di tanah air. Hal ini diperparah dengan buruknya komunikasi pemerintah yang kian membuat warga terpukul di tengah upaya memerangi virus corona.

Buruknya komunikasi pemerintah dalam menghadapi Covid-19 juga ditunjukan dengan berbagai pernyataan ‘nyeleneh’ dari beberapa pejabat publik seperti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang kerap melontarkan pernyataan yang mengundang banyak komentar publik. Tak sedikit masyarakat berkomentar mengenai buruknya komunikasi pemerintah dalam menangani Covid-19, kepanikan masyarakat semakin bertambah melihat aksi dan komunikasi Pemerintah dalam menanganai wabah yang seolah tidaklah serius. Berkali-kali pemerintah meminta masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapai pandemi, namun justru masyarakat kian panik melihat cara Pemerintah dalam menyikapi pandemi tersebut.

Pernyataan dan komunikasi Pemerintah pun semakin liar hingga akhirnya Pemerintah menunjuk Achmad Yurianto  sebagai Juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19  dan Kepala BNPB Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sehingga komunikasi menjadi satu pintu.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan wabah Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam Undang-Undang Bencana Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan terdapat 3 (tiga) jenis bencana, yakni Bencana Alam, Non-Alam, dan Sosial. Contoh bencana Non-Alam adalah wabah/pandemic, sehingga kondisi Indonesia saat ini dalam posisi tanggap darurat Bencana Non-Alam pandemi Covid-19. Sayangnya penetapan itu baru diumumkan pada (14/3/2020), setelah banyaknya korban di Indonesia.

Dengan ditetapkannya sebagai Bencana Nasional Non-Alam, penanganan Covid-19 harusnya ditangani dengan serius, dengan kebijakan-kebijakan yang mampu diakomodir dan diterima publik. Untuk dapat diterima oleh publik, sebuah kebijakan haruslan dapat dikomunikasikan dengan baik agar mencapai kesepahaman bersama (mutual understanding). Komunikasi yang efektif dan tepat sasaran dalam hal ini, akan menjadi ujung tombak dari berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menanganai pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, keputusan pemerintah untuk tidak memberlakukan karantina wilayah (lockdown) sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan malah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) juga menuai kontroversi. 

Dalam PP tersebut, yang dimaksud PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19. Pemerintah daerah pun dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Dalam aturan tersebut, juga membolehkan kepala daerah melakukan pembatasan sosial dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Pembatasan sosial yang dimaksud, termasuk membatasi pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi, kabupaten atau kota. PP tersebut mengatur pembatasan sosial harus dilakukan berdasarkan pertimbangan epidemologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. PSBB juga harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan, dan terdapat kaitan epidemologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Dikeluarkannya PP tersebut semakin menuai kritik dari berbagai pihak, Pemerintah dianggap plin-plan dalam membuat kebijakan, sementara beberapa Pemerintah Daerah lebih responsif dalam menghadapi wabah yang telah ditetapkan sebagai pandemik oleh WHO itu. Buktinya, beberapa pemerintah daerah telah menerapkan protokol dan kebijakan tertentu untuk mengahdapi Covid-19 jauh sebelum Pemerintah Pusat mengambil sikap.

Buruknya komunikasi pemerintah pusat juga terlihat dari tidak konsistennya antara pernyataan satu dan dua orang lainnya yang mewakili pihak Istana. Dalam kasus dan kebijakan mudik misalnya, semula Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyebut pemerintah membolehkan masyarakat mudik dengan syarat. Namun, pernyataan itu akhirnya di klarifikasi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, menurutnya, pernyataan yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik, namun sayangnya hal itu masih berupa imbauan.

Buruknya pengelolaan komunikasi tersebut mencerminkan 'istana' tidak memiliki protokol yang jelas untuk merespon pandemi saat ini, sementara aturan yang dikeluarkan hanya berupa himbauan yang terkesan melimpahkan permasalahan pada setiap pemerintah daerah. Padahal idealnya sebuah kebijakan publik adalah kebijakan yang memiliki konsekuensi logis dalam implementasinya, sehingga ada muatan hukuman atau sanksi apabila tidak dijalankan. Bila melihat terminologi kebijakan publik yang mensyaratkan kebijakan yang dibuat oleh Pemrintah atas dasar kebutuhan dan aspirasi publik, kebijakan ini jelas tak mencerminkan kebijakan yang baik. Hal ini bisa dilihat dari respon negatif yang diisyaratkan masyarakat dalam berbagai lini dan platform.

Dari pemaparan di atas, kebijakan pemerintah pusat ini tentu berimpikasi pada kehidupan politik, terutama modal sosial atau trust dari masyarakat kepada pemerintah yang berkurang dan turun signifikan sejak melihat respon pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini nantinya berakibat pada ketidaksatablilan kehidupan politik di tanah air, padahal trust merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan politik dan pemerintahan yang berkuasa. Tentu ini akan sangat lebih menarik jika dilakukan survey untuk melihat elemen trust masyarakat kepada pemerintah sejak Indonesia terdampak wabah ini. 

Analisis Mengapa Marketing Politik Merupakan "Perkawinan" antara Marketing dan Politik.

Kita kerap bertanya-tanya bagaimana pemasaran dapat diterapkan pada politik ketika dua bidang praktik (bisnis dan politik) dan dua disiplin ilmu (pemasaran dan ilmu politik) tampak sangat berbeda.

Meski demikian, kita bisa melihat bahwa apa yang membuat politik menerima perspektif pemasaran adalah interaksi antara elit (seperti halnya terpilih dan pemimpin politik) dan pasar, seperti memenangkan pangsa pasar politik, calon pemilih dan partai; relawan, dan audiens dan media. Kedua disiplin ilmu ini memiliki  prinsip yang sama yang bertujuan untuk memahami atau menentukan  pasarnya. Diantaranya menyediakan alat dan informasi tentang bagaimana dapat membantu dan merespons pasarnya lebih efektif untuk mencapai pembicaraan. Dalam hal ini Politik juga berbagi tentang sistem politik yang memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat: Jones dan Moran (1994: 17). 

Pemasaran politik, bagaimanapun, merupakan bidang pertimbangan yang terpisah. Pertama karena pemasaran menghubungkan dengan pemilihan (election) dan oleh karena itu berkenaan dengan pemerintah dan keputusan tentang siapa yang akhirnya mengendalikan  pemerintahan;

 Kedua karena ada disiplin ilmu yang lebih tua, studi politik atau ilmu politik, yang ada sebelum munculnya bisnis, manajemen atau riset pemasaran. Kedua disiplin ilmu memiliki aturan, norma tersendiri.

Lees-Marshment (2001b) menyebut proses menggabungkan kedua disiplin ini sebagai 'perkawinan', karena literatur pemasaran politik perlu mengacu pada kedua disiplin tersebut. Atau, dengan kata lain, mungkin politik dan pemasaran adalah orang tua, dan pemasaran politik adalah bayi yang dihasilkan dari perkawinan dan memiliki beberapa sifat orangtuanya tetapi merupakan entitas yang terpisah sendiri. Seringkali, pemasaran hanya dilihat sebagai seperangkat alat atau teknik nyata, terukur, seperti intelijen pasar, segmentasi pasar, surat langsung dan penargetan. Namun, meski alat-alat seperti itu penting, harus juga dipahami bahwa  penelitian, kampanye, merupakan entitas yangsaling berinteraksi.

 Agar efektif, pemasaran politik bukan hanya tentang memetik satu atau dua bit dari pemasaran, lebih dari itu, hal ini adalah tentang keseluruhan kerangka kegiatan yang saling terkait yang dapat digunakan politisi untuk mencapai berbagai tujuan dengan cara yang mereka sukai. Konsep lain yang ditawarkan pemasaran meliputi, misalnya, manajemen pelanggan, perilaku konsumen, manajemen persaingan, pemasaran hubungan, pengembangan produk, siklus hidup produk, e-pemasaran, hubungan masyarakat, pemasaran internal, komunikasi pemasaran terpadu dan pemasaran hubungan. Tidak semua dari mereka telah dipelajari secara akademis.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, Lees Marshment, mendefinisikan marketing politik sebagai hasil perkawinan antara marketing dan politik, secara empiris, keduanya mewakili serapan area politik oleh marketing. Terkait dengan marketing dan politik, terdapat beberapa definisi dari beberapa ahli mengenai orientasi pasar, Sehingga beberapa ahli menggunakan istilah-istilah yang berbeda dan dalam model yang berbeda pula, diantaranya adalah (Newman: Candidate and campaigne theories, Jennifer Lees Marshment, market oriented Framework, Ormrod : Extended Political Market orientation).

Namun Less mendefinisikannya sebagai berikut :

a market-orientation is about trying to ensure the product satisfies market demands in order to achieve your goals—so to win an election (Less-Marshment).

Lees-Marshment menekankan bahwa marketing politik berkonsentrasi pada hubungan antara produk politik sebuah organisasi dengan permintaan pasar. Pasar merupakan kunci sukses dari marketing politik, sehingga pasar menjadi titik kunci dalam teori ini.

Menurut Lees, marketing politik tidak saja menginformasikan bagaimana cara berkampanye, namun juga bagaimana politisi mendesain kebijakan-kebijakannya atau organisasi mereka supaya bisa diterima oleh pasar. Lees menambahkan, konsep-konsep serta teknik-teknik marketing tidak saja bisa digunakan sebagai panduan bagi partai untuk mengkomunikasikan “produk” mereka namun juga bisa memandu bagaimana partai menentukan apa yang akan mereka produksi dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku terhadap pasar politik mereka.

Marketing politik menurut Lees Marshment, terdapat dua set model. Model pertama berfokus pada prinsip-prinsip pemasaran yang diaplikasikan pada komunikasi, dan yang lainnya berfokus pada marketing kandidat atau partai secara keseluruhan, termasuk produk, tidak hanya bagaimana produk tersebut dibuat.

Lees Marshment mengatakan bahwa untuk memperoleh sebuah kekuasaan, para pemimpin politik harus berorientasi pasar. Prinsip dasar dari market oriented adalah melibatkan politisi atau pihak-pihak yang saling berhubungan di dalam proses marketing politik ini diantaranya adalah :

1. menyentuh dengan masalah pemilih

2. Tertarik pada pandangan publik

3. Responsif pada public concern

4. Mampu mendemonstrasikannya dalam cara mereka berprilaku. Bukan hanya terletak pada bagaimana mereka menjual produk mereka.

Model marketing politik menambah konsep yang lebih spesifik lagi untuk dapat menjadikan politisi yang berorientasi pasar termasuk dengan mengadakan hal-hal berikut :

1. Mengadakan market intelligence untuk mengerti public opinion

2. Membangun kebijakan dan posisi yang respon terhadap public

Menurut Lees-Marshment, produk partai politik terdiri atas delapan komponen yang menyangkut perilaku politik di semua tingkatan politik :

1. Kepemimpinan (leadership) yang mencakup kekuasaan, citra, karakter, dukungan, pendekatan,hubungan dengan anggota partai, dan hubungan dengan media.

2. Anggota parlemen (members of parliament) yang terdiri atas sifat kandidat, hubungan dengan konstituen.

3. Keanggotaan (membership) dengan komponen-komponen kekuasaan, rekrutmen, sifat (karakter ideologi, kegiatan, loyalitas, tingkah laku, dan hubungan dengan pemimpin.

4. Staf (staff), termasuk di dalamnya peneliti, para profesional, dan penasihat.

5. Simbol (symbol) yang mencakup nama, logo, lagu/ himne.

6. Konstitusi (constitution) berupa aturan resmi dan konvensi.

7. Kegiatan (activities), di antaranya konferensi, rapat partai.

8. Kebijakan (policies) berupa manifesto dan aturan yang berlaku dalam partai.

Seandainya kedelapan produk itu yang dipasarkan kepada konstituen, dengan sendirinya akan berlangsung proses pendidikan politik. Konstituen menjadi mengerti apa yang menjadi gagasan, karsa, dan karya serta orang-orang sebuah parpol. Bilamana semua parpol melakukan hal yang sama tentu khalayak dapat membandingkan isi perut antarparpol; partai mana yang lebih menjanjikan perubahan dan partai mana yang hanya membual saja. Dampak pemasaran politik bersifat resiprokal artinya politik mempengaruhi pemasaran yang pada akhirnya fungsi pemasaran akan mempengaruhi opini untuk membangun dukungan politik (Candif & Hilger 1982)

Marketing literature menganalogikan produk politik dengan menambahkan komponen lebih lanjut pemilih dalam produk :

1. Service offering : bukan hanya kebijakan tetapi keahlian management yang tepat untuk mengimplementasikannya

2. Representasi : bagaimana partai dikomunikasikan atau diwakili termasuk control dan kpengendalian komunikasi

3. Akomodasi : partai butuh untuk mengerti dan merespon kebutuhan pemilih, mendorong peran serta partisipan di semua level dan menunjukkannya dengan politisi di semua level yang diakses dan terbuka

4. investment: partai/kandidat membutuhan pengembalian investasi pemilih, ini bervariasi tergantung pada seberapa banyak investasi atau saham pemilih

5. ini adalah mengenai price of good, tetapi dalam politik melibatkan keanggotaan atau donasi, waktu dan energy yang dihabiskan dalam membantu calon baik melalui kebijakan pemerintah baik yang terwujud maupun tidak terwujud

6. hasil : adalah tentang pengiriman janji pemilu, dalam politik sering dibicarakan tentang produk potensial maka hanya dalam pemerintah itu dapat disampaikan.

Pasar dalam konsep ini bukan hanya didalamnya terdapat pemilih yang selalu diusahakan para actor politik untuk memebuhi segala keinginannya, tetapi didalamnya juga terdapat juga stakeholders, media dan factor lingkungan) untuk mengevaluasi produk politik yang berbeda.

Contohnya dalam Pilpres 2019, Tim pemenangan pasangan Prabowo-Sandiaga misalnya saja menyapa para ibu-ibu dengan sapaan "emak-emak", hal ini merupakan salah satu upaya untuk menargetkan pemilih dari kalangan perempuan dan ibu-ibu.

Referensi :

Lees-Marshment, Jennifer. (2009). Political Marketing: Principles and Applications. New York: Routledge, Chapter II yang dikutip dari Modul

http://www.lees-marshment.org/

Firmanzah, 2008, Marketing Politik antara pemahaman dan Realitas, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Analisis Perbedaan Marketing Politik Dalam Pilpres 2019 antara Pasangan 01 dan Pasangan 02.

Marketing Politik

Menurut Gun Gun Heryanto (2013: 28-29), marketing politik harus dipahami secara komprehensif: pertama, marketing politik lebih dari sekedar komunikasi politik. Kedua, marketing politik diaplikasikan dalam seluruh organisasi politik. Ketiga, marketing politik menggunakan konsep marketing secara luas, tidak hanya terbatas pada teknik marketing, namun juga strategi marketing, dari teknik publikasi, menawarkan ide dan program, dan desain produk sampai ke market intelligent, serta pemrosesan ide dan program, dan desain produk sampai ke market intelligent, serta pemrosesan informasi. Keempat, marketing politik banyak melibatkan disiplin ilmu dalam pembahasannya, seperti sosiologi dan psikologi. Kelima, marketing politik bisa diterapkan dalam berbagai situasi politik, mulai dari pemilihan umum sampai ke proses lobi di parlemen. Dengan demikian, marketing politik bukan dimaksudkan menjual kontestan kepada publik, melainkan sebagai teknik memelihara hubungan dengan publik agar tercipta hubungan dua arah yang langgeng.

Pendekatan pemasaran (marketing) memang tidak menjamin kemenangan, namun pemasaran memberikan konsep untuk memudahkan bagaimana partai, kandidat dan program politik ditawarkan sebagaimana menawarkan produk komersial (Cangara: 2009). Partai politik dan kandidat peserta pemilihan umum menyusun strategi yang tepat dengan disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku agar dapat memenangkan pemilihan umum.

Pemilu 2019 dan Perbedaan Strategi Kampanye Capres 01 & Capres 02

Pemilu Serentak 2019 merupakan Pemilu terbesar sepanjang sejarah negera Indonesia berdiri. Pada perhelatan demokrasi itu, menyatukan berbagai pemilihan dari mulai pemilihan Capres/Cawapres, DPR RI, DPRD tingkat I dan II, serta DPD RI. Salah satu yang menarik perhatian dan ta pernah luput dari sorotan adalah Pilpres yang mempertemuakan dua kandidat pasangan capres dan cawapres yang mengikuti kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Pasangan calon (paslon) yang pertama kali mendaftarkan diri ialah Joko Widodo dengan cawapresnya Ma’ruf Amin. Disusul dengan paslon Prabowo Subianto dengan cawapresnya Sandiaga Uno. Dengan keberadaan kedua paslon capres dan cawapres tersebut maka kontestasi Pilpres 2019 resmi dimulai. Masing-masing paslon serta partai pendukung juga mulai menyiapkan tim pemenangan untuk menghadapi masa kampanye hingga pemilihan. Setiap partai politik (parpol) juga mulai melakukan konsolidasi dan strategi untuk memenangkan pasangan calonnya. 

Kedua paslon menerapkan strategi yang berbeda dalam pemenagannya, adapun perbedaan tersebut saya uraikan sebagai Berikut:

Paslon 01

- Kubu pasangan bakal capres-cawapres petahana Presiden 01 menggunakan istilah Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk Pilpres 2019. Dalam susunan itu juga telah tertera nama Ketua Inasgoc Erick Tohir sebagai Ketua TKN. Tim kampanye Jokowi-Ma'ruf juga memiliki 11 Direktorat yang masing-masing dipimpin pengurus partai pendukung. Serta ada juga beberapa pengurus partai yang berada di divisi tugas khusus. Posisi dewan penasihat di TKN diisi sembilan Ketua Umum partai pendukung Jokowi-Ma'ruf. Mulai dari Megawati Soekarnoputri, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Surya Paloh, Romahurmuziy, Osman Sapta Oedang, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, dan Grace Natalie. Kemudian posisi dewan pengarah ditempati Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Try Sutrisno, Puan Maharani, Pramono Anung Wibowo, Sri Mulyani, Agung Laksono, Akbar Tandjung, Dimyati Rais, Siswono Yudhohusodo, Suharso Monoarva, Sidarto tanusubroto, Laksamana TNI Purn Prof Marsetyo. Sedangkan para Sekjen partai pendukung masing-masing duduk di posisi Wakil Ketua TKN dan akan membantu kinerja Erick Tohir sebagai Ketuanya.

- Upaya pemenangan paslon Jokowi-Ma’ruf, gabungan partai pendukung membentuk tiga formasi tim yaitu tim pemenangan lintas parpol, tim pemenangan di internal parpol, serta tim penghubung dengan relawan, misalnya saja Projo (Pro-Jokowi). Jika emak-emak identik dengan paslon 02, maka sebutan 'Ibu Bangsa' digaungkan oleh paslon 02 sebagai strategi untuk memikat calon pemilih perempuan.

- Salah satu hal yang dipandang bagian dari strategi kubu Jokowi untuk tetap berkuasa adalah memasukkan KH. Ma'ruf Amin, tokoh Nahdatul Ulama yang saat di Majelis Ulama Indonesia, hal ini tak terlepas dari isu agama atau untuk menargetkan suara dari agama dan kalangan tertentu.

- Dalam tahap pelaksanaan tim pemenangan juga perlu melakukan kerjasama yang solid dalam membuat positioning yang mengena pada masyarakat. Positioning dilakukan dengan cara membuat atribut yang membedakan ia dengan kandidat lainnya. Tim pemenangan paslon perlu menciptakan slogan kampanye, gaya busana dan gaya bicara maupun materi yang diorasikan untuk memperoleh simpati pemilih. Positioning juga dilakukan dengan membuat paslon sebagai sosok mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, Paslon 01 kerap identik dengan warna putih "Putih adalah Kita" termasuk penggunaan atribut dalam setiap kampanye dan debat yang kerap menggunakan warna putih, hal ini ditafsirkan atau dlaam rangka mencitrakan diri sebagai 'orang yang sederhana'. Sementara untuk materi kampanye lebih banyak menawarkan berbagai macam 'kartu' untuk kemudahan dan kesejahteraan masyarakat.

- Kebijakan ekonomi Paslon 01 terkait dengan infrastruktur 

- Cenderung mengendalikan media mainstream, hal ini didukung dengan 2 grup besar meda yakni MNC Group milik Ketua Umum Perindo Hary Tanoe Sudibjo dan Media Group milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang bergabung masuk ke koalisi.

Paslon 02

- Berbeda dengan 01, kubu 02 menggunakan istilah Badan Pemenangan Nasional (BPN). Sedikitnya terdapat 15 direktorat yang diisi kader partai politik Koalisi Indonesia Adil Makmur. Daftar nama pengisi 15 direktorat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi di antaranya, Direktur Konsolidasi Nasional, Fuad Bawazier; Direktur Pengamanan dan Pengawasan, Letjen (Purn) Yayat Sudrajat; Direktur Satuan Tugas, Toto Utomo Budi Santoso. Kemudian Direktur Penggalangan, Mayjen (Purn) Glenny Kairupan; Direktur Relawan, Netty Prasetyani Heryawan; Direktur Kampanye, Sugiono; Direktur Materi dan Debat, Ferry Mursyidan Baldan; Direktur Logistik; Aryo Djojohadikusumo.

- Tim pemenangan pasangan Prabowo-Sandiaga berasal dari unsur parpol, relawan, serta juga akan melibatkan ulama sebagai pendamping pasangan calon, relaman disini misalnya saja para ibu-ibu yang kerap disapa "emak-emak", ini juga untuk menargetkan pemilih dari kalangan perempuan.

- Bergabungnya alumni 212, FPI, dan sejumlah ulama yang mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 02 dipadnang sebagai salah satu strategi dlama mengumpulkan suara dari kalangan tertentu.

-- Dalam tahap pelaksanaan tim pemenangan juga perlu melakukan kerjasama yang solid dalam membuat positioning yang mengena pada masyarakat. Positioning dilakukan dengan cara membuat atribut yang membedakan ia dengan kandidat lainnya. Tim pemenangan paslon perlu menciptakan slogan kampanye, gaya busana dan gaya bicara maupun materi yang diorasikan untuk memperoleh simpati pemilih. Positioning juga dilakukan dengan membuat paslon sebagai sosok mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, paslon 02 kerap menggunakan jas untuk mencitrakan diri sebagai kamum 'elite/intelektual' untuk menjaring pemilih tertentu yang ditargetkan. Sementara itu, materi kampanye yang dipilih lebih banyak pada sisi ekonomi dan enterpreneur.

- Kebijakan Ekonomi lebih pada UMKM, enterpreneur, dll

- Lebih mengutamakan publikasi dan kampanye lewat media sosial hingga berkali-kali memuncaki tranding topic nasional. 

Politik Pencitraan

Politik pencitraan adalah cara-cara berpolitik yang mengedepankan citra. Sebagian besar usaha diarahkan untuk menciptakan citra yang baik, bahkan diusahakan sekuat tenaga untuk bisa menciptakan citra yang lebih baik dari kondisi yang sebenarnya.

Berbeda dengan cara berpolitik pada umumnya yang mengejar prestasi kerja maksimal agar bisa membuahkan citra yang bagus di mata masyarakat, politik pencitraan berkonsentrasi menciptakan citra yang baik walaupun prestasi kerja sedang-sedang saja atau bahkan tidak berprestasi sama sekali. Tekniknya bermacam-macam, antara lain memanfaatkan momentum dengan cara membesar-besarkannya, atau dengan cara menempelkan diri dan bekerja sama dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya.

Dalam politik (pemilu), pencitraan selalu identik dengan “show off” pamer, menonjolkan diri maupun partai dengan mengedepankan ideologi, visi, berbagai macam perubahan hingga simbol-simbol tertentu yang akan memudahkan massa pemilih dalam mengingat partai maupun calon legislatifnya. Politik pencitraan intinya ingin membuat orang lain (pemilih) terpesona, kagum, memunculkan rasa ingin tahu, memunculkan kedekatan yang memang sengaja dibangun demi popularitas. Selama ini apabila berbicara tentang pencitraan mau tidak mau selalu kita identikan dengan media, iklan televisi, radio. Pencitraan juga identik dengan selebriti, pejabat yang menginginkan penampilan terbaik. (positif) yang akan selalu diingat dan mengubah citra negatifnya.

Dalam demokrasi, pencitraan menjadi penting karena adanya representasi suara yang disematkan ketika seseorang berlomba-lomba menjadi “wakil rakyat”. Seseorang yang ingin menjadi wakil rakyat paling tidak harus dikenal oleh massa pemilih dan kepentingan untuk menampilkan sosok dirinya dengan harapan massa  pemilih akan memilih dirinya. Konteks wakil rakyat sendiri bisa diperdebatkan. Idealnya, semua orang memiliki kans yang sama untuk menjadi wakil rakyat. Masyarakat sebagai warga negara biasa mempunyai akses sama ke politik. Dalam kenyataanya, akses ini dibagi secara tidak merata. Pembagian itu ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan, kepemilikan pada kelompok/agama dan posisi geografis. Ketiga faktor itu mencerminkan besarnya kapital yang dimiliki (kapital budaya, sosial, ekonomi, dan simbolik). Kepemilikan kapital menentukan hubungan kekuasaan yaitu daya tahan terhadap hak-hak mereka (Haryatmoko, 2008).

Sebagaimana diketahui, Pemilu dalam area demokrasi merupakan prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif  dalam rangka memperoleh suara rakyat (Huntington, 1997). Dengan kata lain, pemilu memang merupakan proses untuk menemukan wakil rakyat dengan kompetisi memperebutkan suara rakyat. Pada tataran ini, tidak heran kiranya, menjelang pemilu selalu ramai dengan hiruk pikuk calon wakil rakyat yang menggalang dukungan dengan mengunakan berbagai cara, melalui media, baik iklan, baliho, poster hingga mengadakan pertemuan setiap hari dengan harapan mendapatkan dukungan rakyat yang sebanyak-banyaknya. 

Pemilu menjadi ladang untuk membeli suara rakyat, politisi calon wakil rakyat kemudian berlomba- lomba untuk mem”populerkan” partai, nama dan nomor urut. Kampanye menjadi langkah awal politisi untuk berlari dan menjala suara yang mungkin bisa didapatkan dengan cara menyakinkan, memberi pengaruh hingga perang iklan politik. Bagi mereka, kampanye politik wajib dilakukan, karena inilah start awal perjuangan mereka meraih dukungan suara demi melanggengkan dan mendudukan mereka ditangga kekuasaan. Kemudian dalam perspektif ini, politik pencitraan menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari proses demokratisasi di Indonesia, terutama ketika dikaitkan dengan kampanye politik menjelang pemilihan, baik pemilihan calon legislatif, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan presiden.

Pencitraan identik dengan menonjolkan diri, membentuk persepsi masyarakat baik itu tentang partai maupun orang-orang berkepentingan di belakang partai. Pencitraan diperlukan sebagai sarana menjual “komoditas” partai dan cara efektif mengubah stigma negatif yang ada dalam masyarakat. Kampanye jelang pemilu kemudian menjadi ajang lomba untuk membentuk citra diri dan citra partai demi mengejar ambisi duduk di kursi panas wakil rakyat.

Pencitraan penting dilakukan karena Pencitraan merupakan salah satu bentuk penanaman ideologi, perpektif ke dalam benak orang lain, dalam kontek politik pencitraan kemudian lebih melihat pada bagaimana menampilkan citra diri yang baik bagi masyarakat. Politik pencitraan kemudian banyak digunakan dalam berbagai kampanye politik. Kehadirannya boleh jadi bersamaan dengan kemunculan dunia politik itu sendiri. Bahkan, sejarah politik Roma mencatat tentang pengaruh pencitraan politik dengan modal rangkaian kata yang terus diucapkan saat kampanye mampu menggiring opini masyarakat dalam memilih.

Representasi citra diri dalam iklan-iklan politik mencerminkan keinginan kandidat untuk menampakkan diri mereka sebagai representasi masyarakat umum yang memiliki sesuatu yang wajib dan harus diberi apresiasi untuk mewakili masyarakat.

Istilah representasi sosial mengacu pada produk dan proses yang menandai pemikiran pada masyarakat awam (diambil dari kata common sense dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai pikiran awam), suatu bentuk pemikiran praktis, secara sosial dielaborasi, ditandai oleh suatu gaya dan logika khas, dan dianut oleh para anggota sebuah kelompok sosial atau budaya (Jodelet, 2006). Iklan politik yang merupakan bagian dari representasi sosial, diproduksi untuk menciptakan image yang mendorong orang memunculkan ketertarikan. Pencitraan kemudian dimaknai sebagai alat untuk mengapai kekuasaan.

Pencitraan yang ditampilkan melalui iklan politik menabiskan bahwa selama ini ada kecenderungan calon legislative elit partai tidak dekat dengan konstituennya. Elit politik malah sibuk dengan kepentingan pribadi dan kepentingan partainya masing- masing. Pada kenyataannya, Parpol masih melihat rakyat sebagai “supporter” bukan sebagai “voters” yang sesungguhnya. Celakanya lagi, orientasi partai untuk merebut voters tidak dengan memperjuangkan kepentingan- kepentingan vital mereka, tetapi lebih dengan memanipulasi sentimen-sentimen primordial seperti etnisitas dan agama, penggunaan politik uang, hingga memanage psikologi masyarakat dengan penampakan citra diri.

Referensi:

- Bungin, Burhan. (2018). Komunikasi Politik Pencitraan, The Social Construction Of Public Administration (Scopa) Konstruksi Sosial Atas Citra Pemimpin Publik Dan Kebijakan-Kebijakan Negara Dalam Perspektif Post-Modern Public Communication And New Public Administration. Jakarta: Prenamedia Group.

- Hendrastomo, Grendi. (2009). Demokrasi dan Politik Pencitraan Perang Iklan Politik Menuju Demokratisasi Di Indonesia. Dalam Jurnal DIMENSIA, Volume 3, No. 2, September 2009.

- Setiyono, Budi. (2008) Iklan dan Politik, Menjaring Suara Dalam Pemilihan Umum, Yogyakarta: Galang Press.

Implementasi Propaganda Politik yang dilaksanakan di Tingkat Pilpres atau Pilkada. (Berikut Contoh)

Propaganda menjadi salah satu topik yang menarik, karena sampai saat ini. Para politikus dan pemimpin opini memahami media sebagai salah satu aspek yang kuat dalam mempengaruhi pemilih. Sehingga banyak pemilik media merasa mempunyai kekuatan dalam konstelasi politik. Dalam pileg 2014 nampak dari sejumlah pemilik media yang mencoba peruntungan dalam pileg untuk maju menjadi kandidat dengan modal kekuatan media. Konglomerasi media Nampak menonjol dalam pileg ini. Misalkan Hary tanoesoedibyo mencoba peruntungan menjadi cawapres Partai Hanura dengan kekuatan Grup Media Nusantara Citra (MNC) yang menguasai setidaknya 3 stasiun televisi. Surya Paloh dengan Partai nasional Demokrat (Nasdem) yang mempunyai Media Grup. Partai Golkar mengajukan peruntungan dengan mengajukan capres Aburizal Bakrie yang mempunyai Grup Viva dengan dua stasiun televisi. Dalam paradigma lama selalu menekankan bahwa media massa masih dianggap yang mempunyai kekuatan dalam menyebarkan propaganda politik. Meski pada akhirnya, kita akan melihat 2 pertaruangan antara televisi biru dan televisi merah sebagai alat propaganda capres Jokowi dan Prabowo.

Maka menjadi menarik dan penting untuk memahami pesan-pesan propaganda politik dalam kampanye pemilihan presiden 2014.

Misalnya saja hasil observasi dan survey terhadap Koran Kompas pada edisi 4 Juni sampai 5 Juli 2014 tentang propaganda calon Presiden Indonesia periode 2014 -2019. Berikut paparan profil data secara urut sesuai tujuan penelitian. 

 Berdasarkan Isu yang Dimunculkan Kecenderungan isu yang muncul dan kuat adalah :

•  Isu Jokowi sebagai Keturunan Tionghoa : Isu ini muncul dan menjadi ramai bermula dari beredar luas Tabloid Obor Rakyat yang disebarkan ke ponpes – ponpes. Isi dari tabloid tersebut berisi tentang informasi yang negative kepada Jokowi.

Isu Pelanggar Hak Asasi Manusia : Isu ini muncul sejak awal pencalonan Prabowo Subianto. Karena karir sebagai perwira militer Prabowo dipecat ditengah jalan. Karena kasus penculikan aktivis 1998. Isu ini semakin berkembang dengan beredarnya surat rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira Mabes TNI.

Testimonial Jenis propaganda ini yang paling sering muncul dalam pernyataan-pernyataan untuk capres. Kompas meminjam orang lain untuk memberikan persaksian tentang para calon presiden. Persaksian itu sendiri tidak selalu merujuk kepada orang kuat atau tokoh. Tetapi bisa juga memakai orang awam atau rakyat biasa. Dimana penggunaan orang awam itu akan berhubungan juga dengan jenis propaganda yang lainnya. Yaitu Plain Folks.

Plain Folks, adalah jenis propaganda yang muncul yang digunakan dalam memposisikan seolaholah tokoh tidak lain adalah orang awam biasa. Dalam konteks ini beberapa kali, baik Prabowo maupun Jokowi selalu disejajarkan untuk menjadi orang awam biasa. Teknik ini digunakan untuk mengurangi jarak sosial dengan rakyat biasa. Artinya proximity dengan rakyat dengan melakukan pengakuan bahwa dia juga rakyat biasa adalah bentuk yang lazim dalam propaganda manipulasi kepentingan sesaat saja.

Transfer, pada konteks propaganda ini ada hal menarik, dimana Prabowo dengan berani menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari Soeharto. Dengan melakukan ziarah ke makan Soeharto sebagai mantan menantu. Artinya Prabowo sudah menunjukkan bahwa dia siap bila dihubungkan dengan Orde Baru. Karena memang dia juga menjalani sebagian masa hidupnya dengan bekerja sebagai militer di masa Orde Baru. Tetapi yang menarik adalah bahwa Prabowo sedang menarik kembali simpati – simpati masa lalu melalui publikasi dia dalam hubungannya dengan Soeharto. Termasuk juga kehadiran mantan istrinya yang selalu ada dalam setiap kampanye.

Referensi Tambahan:

Sutandto, Himawan, 2014. Propaganda Politik Calon Presiden Republik Indonesia 2014 -2019 (Analisis Isi Berita Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2014 Pada Harian Kompas Edisi 4 Juni Sampai 5 Juli 2014). Dalam Jurnal Humanity ISSN 0216-8995

Peran Media Sosial dalam Membangun Citra Politik

Citra Politik erat kaitannya dengan proses pemasaran politik yang dilakukan partai/kandidat dalam komunikasi politik.

Sebagaimana kita ketahui, komunikasi politik salah satu tujuannya adalah membangun citra positif bagi khalayak. Citra politik terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik secara langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Citra politik berkaitan juga dengan pembentukan pendapat umum, karena pada dasarnya pendapat umum terbangun melalui citra politik, sedangkan citra politik terwujud sebagai konsekuensi kognitif dari komunikasi politik (Arifin, 2006: 1). Dinyatakan pula oleh Roberts (1977), bahwa komunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat atau perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citranya tentang lingkungan, dan citra itulah yang mempengaruhi pendapat atau prilaku khalayak (Arifin, 2006:1).

"Citra merupakan kesan, perasaan dan gambaran publik terhadap suatu organisasi atau perusahaan, sehingga citra positif perlu diciptakan dengan sengaja dan dipelihara sepanjang organisasi atau partai itu ingin tetap eksis di tengah-tengah publiknya, karena citra positif adalah aset penting bagi suatu organisasi dalam mempertahankan kehidupannya. Partai, sebagai organisasi politik sangat memerlukan terhadap terciptanya citra positif partai, citra positif dapat ditunjukan melalui penyikapan terhadap berbagai peristiwa politik dengan membawa aspirasi politik yang sesuai dengan tuntutan publik atau konstituennya."

Sementara itu, sikap adalah kecenderungan bertindak , berpersepsi, befikir, dan merasa dalam menghadapi obyek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. Sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Sikap menentukan apakan orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu, menentukan apa yang disukai, diharapkan dan diinginkan. Sikap di dalamnya ada aspek evaluatif, artinya bisa menyenangkan atau tidak menyenangkan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sikap ini juga dapat diperteguh atau diubah. Dalam proses komunikasi, orang-orang itu terlibat aktif dalam sikap, motif, opini, maupun ingatan terhadap pengalaman terdahulu. Perubahan sikap dalam berkomunikasi terjadi karena adanya interaksi yang dinamis (Winangsih-Syam, 2009: 110).

Proses pembentukan citra pada akhirnya akan menghasilkan sikap, pendapat, tanggapan atau perilaku tertentu. Untuk mengetahui bagaimana citra suatu organisasi atau perusahaan di benak publiknya dibutuhkan adanya suatu penelitian. Melalui penelitian organisasi atau perusahaan dapat mengetahui secara pasti sikap publik terhadap organisasinya, mengetahu apa yang disukai dan yang tidak disukai oleh publiknya (Soemirat dan Ardianto, 2005: 116).

Pembentukan citra positif organisasi partai yang perlu diketahui pertama kali adalah dengan membaca dan mengamati kecenderungankecenderungan dan keinginan publik atau konstituen, untuk kemudian merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh untuk menampung aspirasi konstituen. Organisasi partai politik selanjutnya memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menentukan sikap politiknya. Pencitraan yang dimaksud dalam konsep penelitian ini untuk menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh para ketua umum dalam membangun citra positif partai, dengan harapan akan mendapat simpati dan kepercayaan masyarakat. Pencitraan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh simpati dan kepercayaan publik, sehingga publik memberikan penialaian positif terhadap suatu organisasi atau perusahaan yang muaranya adalah menggaet pembeli atau dalam partai politik adalah menarik pemilih agar memberikan suaranya dalam pemilihan umum.

Politik pemasaran, istilah ini berasal dari pemasaran sektor bisnis yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat atau kelompok sasaran dalam situasi yang kompetitif. Kemudian ditransfer ke politik, yang berarti aplikasi pemasaran komersial dalam bidang politik, ini mengarah kepada desain produk yang berorientasi pasar, misalnya politik partai yang sesuai dengan preferensi pemilih. Dari sudut pandang pemasaran, PR adalah bagian dari pemasaran (seperti iklan dll), PR juga berbeda dengan propaganda, propaganda sejak perang dunia ke I khususnya di kalangan Nazi jerman menghasilkan konotasi negatif dari segi konsep. Sejak itu propaganda menunjukan arti parsial, manipulatif, dan bentuk komunikasi persuasif pendusta dan penuh kepura-puraan. Sedangkan PR berusaha menyajikan objektifitas, kejujuran, dan pesan informatif (Kaid & Holtz-Bacha, 2008: 677).

Citra politik berkaitan dengan sosialisasi politik, karena citra politik terbentuk melalui proses pembelajaran politik baik secara langsung maupun melalui pengalaman empirik. Citra politik mencakup beberapa hal, yaitu: (1) seluruh pengetahuan politik seseorang baik benar atau salah; (2) semua preferensi (afeksi) yang melekat kepada tahap tertentu dari peristiwa politik yang menarik: (3) semua pengharapan (konasi) yang dimiliki orang tentang apa yang mungkin terjadi jika ia berprilaku dengan cara berganti-ganti terhadap objek dalam situasi tersebut (Arifin, 2006: 3-4).

Citra politik akan selalu berubah sesuai dengan berubahnya pengetahuan dan pengalaman politik seseorang, serta situasi politik yang selalu berkembang. Sosialisasi politik terbangun melalui proses belajar secara terus-menerus, melalui pengalaman sosialisasi politik, seseorang mengembangkan kepercayaan dan harapan sesuai dengan cita-cita politik yang relevan. Sosialisasi politik dapat mendorong terbentuknya citra politik pada individu, sehingga dapat mendorong seseorang melakukan peranperan partisipasi politik seperti, kampanye, pemilu, kegiatan partai ataupun diskusi politik.

Hubungan Media Sosial dan Citra Politik

Maraknya traffic penggunaan media sosial sudah bukan hal yang baru di Indonesia. Sejak mengalami booming di tahun 2012, keterikatan masyarakat terhadap media sosial semakin meningkat. Media sosial yang awalnya hanya digunakan sebagai media untuk bersosialisasi dengan teman dan kerabat dekat, kini mulai menembus komunikasi antara individu dengan institusi. 

Melihat fenomena ini, partai politik dan kandidat mulai melirik media sosial sebagai suatu alat untuk berinteraksi dengan konstituennya, termasuk untuk mempromosikan produk mereka. Bahkan, menjelang Pemilu Legislatif, Partai Politik mulai gencar membuat akun untuk melakukan kampanye terhadap partai dan caleg mereka.

Kekuatan media sosial untuk mempengaruhi masyarakat didasarkan secara eksklusif pada aspek sosialnya: ini berarti interaksi dan partisipasi.

Media sosial dijadikan sebagai strategi komunikasi politik adalah merupakan relatif baru dan menjadi fenomena hangat hingga kini. Misalnya, yang paling mendapat sorotan, yaitu ketika kampanye politik kandidat presiden Amerika Serikat, Barac Obama dan tim suksesnya pada 2008 menggunakan media baru untuk menyebarkan informasi seputar program dan kegiatan kampanye dalam rangka menggalang simpati dan dukungan masyarakat Amerika pada saat itu. Di Indonesia, penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik yang paling marak ketika pemilihan presiden Republik Indonesia pada 2014. Maraknya media sosial di dunia maya dalam kampanye Pilpres 2014 berkaitan dengan makin banyaknya pengguna internet di negeri ini.

Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membangun citra positif bagi khalayak. Citra politik terbentuk berdasarkan informasi yang diterima khalayak, baik secara langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Citra politik berkaitan juga dengan pembentukan pendapat umum, karena pada dasarnya pendapat umum terbangun melalui citra politik, sedangkan citra politik terwujud sebagai konsekuensi kognitif dari komunikasi politik.

Terlebih, media sosial/ social media atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya bahwa muatan interaktif dalam media baru sangatlah tinggi. 

Kehadiran media dengan segala kelebihannya telah menjadi bagian hidup manusia. Perkembangan zaman menghasilkan beragam media, salah satunya media sosial. Media sosial merupakan media di internet yang memungkinkan pengguna untuk mewakilkan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial merupakan media digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang-waktu para penggunanya berinteraksi. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Pada dasarnya, beberapa ahli yang meneliti internet melihat bahwa media sosial di internet adalah gambaran apa yang terjadi di dunia nyata, seperti plagiarisme (Nasrullah, 2016)

Penggunaan media sosial dalam membentuk citra politik yang positif dinilai tepat dengan memperhatian karakteristik dari media sosial itu sendiri. Media sosial memliki beberapa karakter yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis media lainnya. Ada batasan maupun ciri khusus yang hanya dimiliki oleh media social. Berikut beberapa karakteristik media sosial yaitu (Nasrullah, 2016):

1. Jaringan. Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan atau internet. Karakter media sosial adalah membentuk jaringan diantara penggunanya sehingga kehadiran media sosial memberikan media bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi.
   
2. Informasi. Informasi menjadi hal yang penting dari media sosial karena dalam media sosial terdapat aktifitas memproduksi konten hingga interaksi yang berdasarkan informasi.
   
3. Arsip. Bagi pengguna media sosial arsip merupakan sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.
4. Interaksi. Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar pengguna. Fungsinya tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan maupun memperbanyak pengikut di internet. Bentuk sederhana yang terjadi di media sosial dapat berupa memberi komentar dan lain sebagaiannya.
5. Simulasi Sosial. Media sosial memiliki karakter sebagai media berlangsungnya masyarakat di dunia virtual (maya). Ibarat sebuah Negara, media sosial juga memiliki aturan dan etika bagi para penggunanya. Interaksi yang terjadi di media sosial mampu menggambarkan realitas yang terjadi akan tetapi interaksi yang terjadi adalah simulasi yang terkadang berbeda sama sekali.
6. Konten oleh pengguna. Karakteristik ini menunjukan bahwa konten dalam media sosial sepenuhnya milik dan juga berdasarkan pengguna maupun pemilik akun. Konten oleh pengguna ini menandakan bahwa di media sosial khalayak tidak hanya memproduksi konten mereka sendiri melainkan juga mengonsumsi konten yang diproduksi oleh pengguna lain.
7. Penyebaran. Penyebaran adalah karakter lain dari media sosial, tidak hanya menghasilkan dan mengonsumsi konten tetapi juga aktif menyebarkan sekaligus mengembangkan konten oleh penggunanya.

Dengan demikian, citra politik dewasa ini memiliki keterkaitan kuat dengan penggunaan media sosial. Sebab, citra merupakan kesan, perasaan dan gambaran publik terhadap suatu organisasi atau perusahaan, sehingga citra positif perlu diciptakan dengan sengaja dan dipelihara sepanjang organisasi atau partai itu ingin tetap eksis di tengah-tengah publiknya, karena citra positif adalah aset penting bagi suatu organisasi dalam mempertahankan kehidupannya.

Tambahan referensi:

Arifin, Anwar. 2006. Pencitraan dalam Politik: Strategi Pemenagan Pemilu dalam Persefektif Komunikasi Politik. Jakarta: Pustaka Indonesia.

Kaid, Lynda Lee & Christina Holtz-Bacha, 2008. Encyclopedia of Political Communication. Volume 1 & 2. California: SAGE Publication.

Nasrullah, Rulli. 2016. Media Sosial:Perspektif Komunikasi, Budaya, dan. Sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Syam, Nina Winangsih. 2009. Sosiologi Komunikasi. Bandung: Humaniora

Pertarungan incumbent dengan penantang, dalam pemilu presiden di Indonesia.

Pertarungan antara incumbent  (petahana) dan penantang dalam  pemilu di Indonesia memang menarik untuk dikaji. Terlebih, sejak pemilihan umum presiden diselenggarakan dan dipilih oleh rakyat langsung, Indonesia telah memiliki 3 (kali) kali masa pertarungan yang mempertemukan petahana dan penantang, yakni:

1. Pilpres 2004 yang mempertemukan petahana Megawati Soekarno Putri yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi, berhadapan dengan penantang utama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Jusuf Kalla.
2. Pilpres 2009 yang mempertemukan petaha Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Boediono, dengan Megawati Soekoarno Putri yang berpasangan dengan Prabowo Subianto, dan Jusuf Kalla yang berpasangan dengan Wiranto.
3. Pilpres 2019 mempertemukan petahana Joko Widodo sebagai pemenang pada Pilpres 2014 dan berpasangan dengan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019, berhadapan dengan penantangnya yang kalah pada Pilpres 2014 yakni Prabowo Subianto yang kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Meski dalam catatan sejarah demokrasi kita, tidak semua penantang memiliki catatan kemenangan dalam kontestasi pemilu. Misalnya saja pada Pillpres 2004, petahana Megawati dikalahkan oleh penantangnya SBY di putaran kedua dengan perolehan suara yang cukup telak yakni 60.62% dan 39.38%. Namun, kemenangan petahana pada 2 contoh kasus berikutnya yakni pada Pilpres 2019 dan Pilpres 2019 menjadi menarik perhatian.

Petahana, dinilai memiliki relasi kuasa yang menguntungkan pihaknya dalam perjalanan kampanye dan merebut hati pemilih. Terlebih, petahana juga memiliki sumber daya yang dapat digunakan pihaknya sebagai ajang  "kampanye gratis." Hal ini, dari segi biaya,  tentu memiliki keuntungan tersendiri dibandingkan dengan penantangnya untuk kampanye. Disisi lain, dukungan yang dimiliki incumbent atau petahana juga dapat  menimbulkan keuntungan yang unik dengan kemampuan untuk terlibat dengan kelompok kepentingan atau elit di tingkat lokal maupun nasional.

Mengutip (Ristian, 2016: 193-194) menyebutkan bahwa pada umumnya ada beberapa keuntungan yang diperoleh incumbent dalam pertarungan dalam kompetisi pemilu yakni:
Pertama, kelesuan politik: pemilih cenderung memilih incumbent yang relevan dengan pepatah "Jika tidak pecah, jangan memperbaikinya". 
Kedua, dapat belajar dari pengalaman kampanye pemilu sebelumnya ke- berhasilan biaya, apapun pekerjaan politik selama masa jabatannya, dan kesalahan perbaikan untuk bersaing lagi.
Ketiga, incumbent mampu menyatukan pihak, sehingga kesulitan penantang memperbaiki keretakan pada saat pemilu
Keempat mampu mengendalikan setiap peristiwa, merangsang ekonomi, dan mampu mengendalikan agenda. 
Kelima, harus mampu kampanye tanpa kampanye  “Kampaye siluman” hal ini biasanya dilakukan menjelang pemilu dengan pemasangan iklan layanan masyarakat yang itu dibiayai oleh APBN. 
Keenam, mengklaim sebagai calon yang mampu melewati perubahan “Beribukti bukan janji atau lanjutkan…!”

Pada Pilpres 2019, keuntungan itu semakin terasa manakala Mahkamah Konstitusi (MK) menolak secara keseluruhan tuntutan enam mahasiswa dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, terkait aturan kampanye bagi calon presiden petahana. Dengan kata lain, MK memutuskan bahwa presiden tak perlu cuti kampanye. Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan dalam pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), terkait dengan aturan kampanye calon presiden-wakil presiden bagi petahana adalah konstitusional. 
Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa hak kampanye bagi calon presiden-wakil presiden petahana tidak akan dikurangi. Menurut Mahkamah Konstitusi, bila calon presiden-wakil presiden petahana tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye, justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu karena akan menimbulkan perlakuan berbeda terhadap para capres dan cawapres. Dengan demikian, hal ini juga bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi petahana untuk melakukan 'kampanye terselubung' di tengah jabatannya sebagai presiden. 

Kampanye petahana juga kerap disebut sebagai Kampanye permanen (permanent campaign),adalah bentuk kampanye yang dilakukan oleh pejabat yang tengah memerintah (incumbent) dengan memanfaatkan posisi dan kantor pemerintahnnya (lihat Steger, 1999). Berbeda dengan kandidat lain, kandidat politik (DPR, presiden, kepala daerah) yang tengah memerintah (tengah menjabat)  mempunyai kedudukan yang memungkinkan mereka melakukan kampanye secara terus menerus sepanjang masa pemerintahannya. Kunjungan kerja, mendatangi pemilih, membuat kebijakan, mendengarkan keluhan dan aspirasi publik, selain menjadi tugas pejabat yang tengah memerintah juga bisa dilihat sebagai bentuk kampanye agar kandidat bisa terpilih kembali dalam periode pemilihan berikutnya. Incumbent juga bisa memanfaatkan sumber daya yang terdapat di kantor (kantor, staf, dana) untuk menjangkau pemilih. Karena kampanye itu punya potensi dilakukan secara terus menerus, bentuk kampanye ini disebut sebagai kampanye permanen (permanent campaign). Ini untuk membedakan dengan kampanye yang dilakukan oleh kandidat yang bukan incumbent. Umumnya kampanye dilakukan menjelang pemilihan. Kampanye juga tidak dilakukan melalui kantor pemerintahan, seperti halnya dalam kampanye yang diakukan oleh incumbent.

Strategi Incumbent dan Penantang, Simbolik dan Fragmatis dalam Kasus Pilpres 2019 di Indonesia.

Pada Pilpres 2019, keuntungan bagi petahana itu semakin terasa manakala Mahkamah Konstitusi (MK) menolak secara keseluruhan tuntutan enam mahasiswa dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, terkait aturan kampanye bagi calon presiden petahana. Dengan kata lain, MK memutuskan bahwa presiden tak perlu cuti kampanye. Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan dalam pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), terkait dengan aturan kampanye calon presiden-wakil presiden bagi petahana adalah konstitusional. 

Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa hak kampanye bagi calon presiden-wakil presiden petahana tidak akan dikurangi. Menurut Mahkamah Konstitusi, bila calon presiden-wakil presiden petahana tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye, justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu karena akan menimbulkan perlakuan berbeda terhadap para capres dan cawapres. Dengan demikian, hal ini juga bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi petahana untuk melakukan 'kampanye terselubung' di tengah jabatannya sebagai presiden. 

Kampanye petahana juga kerap disebut sebagai Kampanye permanen (permanent campaign), adalah bentuk kampanye yang dilakukan oleh pejabat yang tengah memerintah (incumbent) dengan memanfaatkan posisi dan kantor pemerintahnnya (lihat Steger, 1999). Berbeda dengan kandidat lain, kandidat politik (DPR, presiden, kepala daerah) yang tengah memerintah (tengah menjabat)  mempunyai kedudukan yang memungkinkan mereka melakukan kampanye secara terus menerus sepanjang masa pemerintahannya. Kunjungan kerja, mendatangi pemilih, membuat kebijakan, mendengarkan keluhan dan aspirasi publik, selain menjadi tugas pejabat yang tengah memerintah juga bisa dilihat sebagai bentuk kampanye agar kandidat bisa terpilih kembali dalam periode pemilihan berikutnya. Incumbent juga bisa memanfaatkan sumber daya yang terdapat di kantor (kantor, staf, dana) untuk menjangkau pemilih. Karena kampanye itu punya potensi dilakukan secara terus menerus, bentuk kampanye ini disebut sebagai kampanye permanen (permanent campaign). Ini untuk membedakan dengan kampanye yang dilakukan oleh kandidat yang bukan incumbent. Umumnya kampanye dilakukan menjelang pemilihan. Kampanye juga tidak dilakukan melalui kantor pemerintahan, seperti halnya dalam kampanye yang diakukan oleh incumbent.

Pilpres 2019 mempertemukan petahana Joko Widodo sebagai pemenang pada Pilpres 2014 dan berpasangan dengan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019, berhadapan dengan penantangnya yang kalah pada Pilpres 2014 yakni Prabowo Subianto yang kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Menurut Tret and Friedenberg (2000), strategi incumbent  terutama berpusat pada usaha untuk menekankan keberhasilan dan kinerja pemerintahan. Ini dilakukan pada level simbolik dengan memberikan citra mengenai legitimasi dan kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah. Citra yang banyak diangkat juga kharisma dari pejabat pemerintah, misalnya dekat rakyat, perhatian, jujur dan sebagainya. Selain aspek simbolik, pejabat yang tengah memerintah (incumbent) juga menciptakan stratregi pragmatois untuk menarik dukungan pemilih. Ini dilakukan paling tidak lewat lima cara (lihat Tret and Friedenberg (2000). 

Pertama, menciptakan persitiwa untuk mengontrol perhatian media. Pejabat bisa melakukan kunjungan, melemparkan sutau isu, atau rencana kebijakan tertentu agar mendapatkan perhatian dan liputan luas dari media. 

Kedua, membuat janji. Pejabat incumbent dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki bisa membuat kebijakan atau merencanakan kebijakan yang bisa langsung menarik perhatian pemilih. Misalnya, incumbent membuat kebijakan yang populis seperti kesehatan dan pendidikan murah agar mendapat dukungan dari mayoritas pemilih yang berpendidikan rendah.

Ketiga, pemberian dana dan bantuan. Menurut Tret and Friedenberg (2000), incumbent umumnya bisa memberikan bantuan kepada wailayah tertentu dan mencitrakan seolah-olah bantuan itu adalah wujud dari kepedulian kandidat. Misalnya, ketika ada bencana atau kerusakan di satu wilayah, pemerintah daerah bisa memberikan bantuan dan melajukan perbaikan kerusakan secepatnya. Bantuan itu bisa diitrakan sebagai bentuk kepedulian dari pejabat pemerintah (incumbent).

Keempat, incumbent juga bisa menciptakan ukungan dari tokoh-tokoh masyarakat. Dengan posisi sebagai pejabat dan berhubungan dengan banyak kalangan, incumbent umumnya membuat strategi pencitraan bagaimana dirinya didukiung oleh banyak kalangan. Misalnya dengan melakukan kunjungan ke pesantren, gereja, atau kelompok sosial lain dalam masyarakat. Kelima, incumbent juga bisa ”memanipulasi” persoalan ekonomi dan persoalan domentik lain. Misalnya dengan mengatakan pertumbuhan ekonomi yang rendah akibat krisis global dan sebagainya. Akses pada media memungkinkan incumbent melakukan hal tersebut.

Strategi Incumbent (Kampanye Permanen) (Joko Widodo)	Strategi Penantang (Prabowo Subianto)
SIMBOLIK
1. Legitimasi pemerintahan, misalnya dengan mengkampanyekan keberhasilan pembangunan infrastruktur	1. Mencitrakan sebagai tokoh perubahan (change), misalnya dengan membangun isu pemerintah telah gagal dalam membangun pertumbuhan ekonomi. Sementara Prabowo bersiap membangun pertumbuhan ekonomi tersebut.
2. Kemampuan dan kinerja pemerintah, misalnya dengan mengkampanyekan capaian dan kinerja pemerintah selama menjabat dengan iklan di bioskop-bioskop,dll.	2. Mencitrakan sebagai tokoh masa depan dan membangun optimisme di masa mendatang, misalnya dengan mengemukakan hutan luar negeri yang kian parah, dan bisa diatasi dibawah kepemimpinan Prabowo jika terpilih
3. Menciptaan image dan kharisma dari kantor pemerintahan, misalnya  dengan mencitrakan diri sebagai sosok yang dekat dengan rakyat, sederhana/	3. Image memenang nilai-nilai tradisional, misalnya mencitrakan diri sebagai sosok yang tegas namun dekat dengan rakyat dan mengakomodir kepentingan rakyat, misalnya konsep 'emak-emak' yang diusungnya.
PRAGMATIS
4. Menciptakan peristiwa untuk mengontrol perhatian media, misalnya dengan melakukan blusukan ke berbagai daerah, melakukan kunjungan kerja ke daerah yang terkena bencana dengan berfoto dan mengunggahnya di sosial media dengan caption menarik.	4. Menyerang pretasi dan kinerja pemerintah, misalnya dengan terus menggemborkan bahwa pemerintah gagal dalam melindungi aset bangsa misalnya kasus Indosat dan lebih pro terhadap tenaga kerja asing.
5. Membuat janji, misalnya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur, mengelurkan sejumlah kartu sakti seperti kartu prakerja	5. Menyerang posisi dan kebijakan pemerintah (incumbent) misalnya dengan mengatakan kebijakan pembangunaninfrastruktur tidak tepat apalagi dananya bersumber dari hutang luar negeri
6. Pemberian dana atau bantuan, misalnya dengan memberikan bantuan sosial.  Diketahui, total anggaran pemerintah yang dipakai untuk pos bantuan sosial hingga akhir Maret 2019 (kuartal I-2019)  mencapai Rp 37 triliun, atau 36,2% terhadap APBN 2019. Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat, atau 106,6% terhadap realisasi bantuan sosial kuartal I-2018 yang hanya Rp 17,9 triliun.	6. Menyerang karakter / kepribadian lawan, misalnya dengan mencitrakan karakter Jokowi sebagai sosok yang 'lembek' 'lemah' dan terlalu pro asing.
7. Dukungan dari tokoh politik dan masyarakat, misalnya dengan mempublikasikan dukungan sejumlah tokoh nasional dan public figure, serta relawan dari kalangan masyarakat. Contoh dukungan dari Jusu Kalla, dan dari kalangan artis	7. Dukungan dari tokoh politik dan masyarakat, misalnya dengan mempublikasikan dukungan sejumlah tokoh nasional dan public figure, serta relawan dari kalangan masyarakat. Contoh, dukungan dari Amien Rais dan relawan yang mereka sebut sebagai 'Emak-Emak'
8. Manipulasi persoalan ekonomi dan persoalan domestik lain, misalnya dengan mengklaim perteumbuhan ekonomi meningkat tajam seiring dnegan meningkatnya konektivitas akibat pembangunan infrastruktur	8. Manipulasi persoalan ekonomi dan persoalan domestik lain, misalnya dengan menyebut pemerintah gagal menaikan pertumbuhan ekonomi, dan menyebut pengangguran semakin meningkat.

Kandidat lawan, menurut Tret and Friedenberg (2000) punya strategi yang berbeda untuk menarik dukungan pemilih. Pada level simbolik, kandidat penantang umumnya menampilkan dirinya sebagai sosok yang berbeda dengan pejabat yang tengah memerintah. Sosok yang kerap ditampilkan adalah sosok sebagai tokoh perubaan (change). Kandidat juga mencitrakan dirinya sebagai tokoh masa depan, yang bisa memberikan harapan dan optimisme bagi pemilih. Citra lain yang umumnya ditekankan oleh kandidat penantang adalah sosok yang membawa nilai-nilai tradisional misalnya menampilkan dirinya sebagai sosok yang cinta keluarga, beriman, dan sebagainya.

Selain pada level simbolik, kandidat penantang juga melakukan strategi kampanye pada level pragmatis. Umumnya, menurut Tret and Friedenberg (2000) strategi yang dilakukan oleh kandidat penantang adalah menyerang prestasi dan kebijakan yang dibuat oleh kandidat incumbent. Yang diserang pertama kali adalah prestasi dan kinerja incumbent. Bahkan tidak ada perubahan yang berarti selama incumbent mempimpin. Jika prestasi dan kinerja incumbent bagus, kandidat penantang umumnya akan menyerang di sini kebijakan. Kandidat mengambil satu atau beberapa kasus kebijakan dan menunjukkan kepada khalayak pemilih bahwa kebijakan yang diambil oleh incumbent itu salah. Jika strategi ini tidak berhasil, kandidat akan menyerang karakter dan kepribadian kandidat misalnya sosoknya, affair dan skandal yang pernah dilakukan, kasus korupsi dan sebagainya.

Contoh Relevan Dari Konsep Negosiasi dan Persuasi dalam Konteks Costumer Relation, Media Relation, Investor Relations dan Government Relations.

Konsep Negosiasi dan Persuasi dalam Konteks Industrial

Dalam hubungan industrial, kepentingan yang sama antara pekerja dan pengusaha adalah dalam hal produksi. Kedua belah pihak menginginkan agar produksi berlanjut dan meningkat karena merupakan sumber penghasilan dan keuntungan mereka. Kepentingan yang bertentangan dalam hubungan industrial adalah pembagian porsi produksi untuk kedua belah pihak. Para pekerja memperoleh porsi bagian mereka melalui kondisi kepegawaian dan kondisi kerja yang baik, termasuk upah yang lebih tinggi, keselamatan, kesehatan dan jaminan kerja yang lebih baik, serta pekerjaan yang bebas stress. Pihak pengusaha memperoleh bagian mereka dalam bentuk profit / laba yang lebih tinggi dan dana yang lebih banyak untuk investasi.

Hubungan industrial melibatkan negosiasi dalam banyak bentuk: 

- Antara seorang pekerja secara individual dengan majikannya 

- Antara suatu serikat pekerja atau sekelompok pekerja dengan seorang pengusaha

- Antara satu kelompok serikat pekerja dengan satu kelompok pengusaha

Konsep Negosiasi dan Persuasi dalam Konteks Investor Relations dan Customer Relations (Negosiasi Bisnis)

Contohnya dalam Proses tender adalah proses yang penuh persaingan sehingga amatlah penting bagi perusahaan untuk mencantumkan penawaran yang kompetitif di dalam proposal yang diajukan. Mengajukan penawaran melalui tender tidak memberikan jaminan keberhasilan dalam bentuk apapun, akan tetapi kesiapan dan kematangan proposal, teknik presentasi dan seni negosiasi yang baik adalah faktor yang dapat menentukan kemenangan sebuah tender. Sebuah tender dapat diibaratkan sebagai sebuah peperangan, dimana perusahaan harus mempersiapkan kemampuannya semaksimal mungkin, portfolio, penguasaan atas medan (situasi) dan lawan tanding, dan senjata yang akan digunakan untuk menyerang. Tender melibatkan kemampuan komunikasi persuasif, teknik presentasi, dan gaya negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan perusahaan agar dapat memenangkan tender tersebut.

PT. Macanan Jaya Cemerlang merupakan perusahaan percetakan skala besar yang berlokasi di Klaten, Jawa Tengah. PT. Macanan memiliki pengalaman dalam partisipasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, dimana di dalamnya melibatkan teknik presentasi dan negosiasi sehingga dapat memenangkan tender tersebut. Perjalanan PT. Macanan Jaya Cemerlang menjadi perusahaan sebesar sekarang diperoleh dengan merintis jasa cetak untuk keperluan group perusahaan, yaitu PT. Intan Pariwara. Seiring dengan peningkatan permintaan, pengalaman, dan kapabilitas serta sumber daya yang dimiliki oleh PT. Macanan Jaya Cemerlang, maka perlahan-lahan perusahaan dipercaya melayani cakupan pasar yang lebih besar, khususnya dari daerah Klaten, Yogyakarta, Solo, dan sekitarnya. Bermodalkan pengalaman, kapabilitas, dan legalitas yang dimiliki maka PT. Macanan Jaya Cemerlang mulai berani berpartisipasi dalam tender yang diselenggarakan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Terlebih lagi, dengan adanya era keterbukaan informasi, PT. Macanan Jaya Cemerlang dapat mengakses informasi mengenai proyek-proyek yang membutuhkan jasa cetak pada instansi-instansi pemerintah, baik pada skala lokal maupun nasional. Beberapa proyek tender dari pemerintah yang pernah diikuti oleh PT. Macanan Jaya Cemerlang, antara lain adalah proyek KPU (Komisi Pemilihan Umum), Proyek KIA dari Kementrian Kesehatan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sekditjen Mendikdasmen, dan lain-lain. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis teknik presentasi dan negosiasi yang dilakukan oleh PT. Macanan Jaya Cemerlang dalam memenangkan tender.

Konsep Negosiasi dan Persuasi dalam Konteks Media Relations

Dalam hal ini contohnya adalh ketika sebuah perusahaan atau organisasi terkena masalah, maka dapat menggunakan strategi negosiasi kepada media massa untuk tidak telalu memblow-up pemberitaan negatif atau dengan memiliki stratgi kemitraan. Misalnya tempo.com tidak terlalu memblow-up kasus fenomenal anggaran APBD DKI Jakarta soal Lem Aibon, karena Pemprov DKI bermitra dan tengan membuat iklan advertorial besar-besaran di Tempo. Namun sleang beberapa lama asetelah tidak lagi beriklan di Tempo, tempo baru mempublikasikan berita negatif itu.

Konsep Negosiasi dan Persuasi dalam Konteks Government Relations

Pemerintah wajib memiliki strategi persuasi dan negosiasi terutama dalam mendamaikan konflik.

Indonesia kaya dengan pengalaman kerusuhan, ketegangan, dan konflik sosial, dan sekaligus kaya juga dengan cara-cara meredam konflik tersebut. Tapi sayangnya cara-cara yang dikembangkan untuk meredam kerusuhan, ketegangan, dan konflik sosial ini tidak pernah mampu meredam konflik secara tuntas. Kejadian kerusuhan, ketegangan, dan konflik muncul kembali di tempat lain atau mungkin juga di tempat yang sama dengan model konflik yang serupa dengan kejadian sebelumnya. Karena itu perlu untuk meninjau lebih dalam tentang konflik dan upaya menyelesaikannya. Negosiasi merupakan salah satu pendekatan untuk mengelola konflik dalam setting antarpribadi, kelompok, organisasi, sosial, dan internasional. Negosiasi dibedakan secara tipikal dari bentuk manajemen konflik melalui penekanannya pada tujuan-tujuan yang tidak sesuai diantara orang-orang dan pertukaran usul yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan antara dalam ketidaksesuaian dan menciptakan kesepakatan. Dalam konteks ini konflik dan negosiasi menjadi penting untuk dikaji terutama oleh Pemerintah. Konflik dan negosiasi adalah dua hal saling terkait secara dinamis, interaksi yang berulang antara sumber dan target yang secara simultan bergantian menjadi pengirim dan penerima pesan, usaha saling mempengaruhi. Menurut penulis, konflik muncul karena adanya perbedaan pandangan dalam mencapai tujuan. Sementara negosiasi digunakan untuk menyelesaikan konflik. Dalam dinamika konflik dan negosiasi ada upaya untuk saling mempengaruhi. Salah satu cara mempengaruhi adalah dengan persuasi yang diartikan sebagai aktivitas menciptakan, menguatkan, atau memodifikasi kepercayaan, sikap, atau perilaku.

Hendropuspito (1989) mengemukakan empat cara lain yang dapat dilakukan di dalam penanganan konflik etnis, yaitu melalui: konsiliasi, mediasi, arbitrasi, dan detensi.

 1. Konsiliasi atau perdamaian, yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dalam proses konsiliasi ini, kedua pihak yang berselisih dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk memberikan berbagai pertimbangan yang dianggap baik bagi kedua belah pihak untuk menghentikan sengketanya. Contoh penanganan konflik dengan cara konsiliasi ini misalnya perdamaian antara etnis Madura dan Dayak yang dilakukan pada 2 Maret 2001 di Yogyakarta. Etnis Madura diwakili oleh mahasiswa pelajar Madura, sedangkan wakil etnis Dayak diwakili oleh mahasiswa pelajar se-Kalimantan. Kemudian wakil dari pemerintah adalah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai juru damai yang sekaligus memandu acara perdamaian tersebut. Sebagai juru damai Sri Sultan Hamengkubuwono X mengambil langkah-langkah untuk berdamai bagi kedua belah pihak yang berselisih. Akan tetapi pengambilan keputusan untuk berdamai harus dilakukan oleh pihak yang berselisih itu sendiri. 

2. Mediasi yaitu suatu cara menyelesaikan suatu pertikaian dengan menggunakan perantara (mediator). Mediator memberikan konsultasi kepada pihak-pihak yang bertikai, jadi perannya lebih bersifat konsultatif, dan tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa itulah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan. Jadi peran mediator di sini hampir sama dengan peran konsiliator. Konsiliator biasanya berasal dari pihak yang masih memiliki ikatan fungsi struktural, seperti pemerintah. Sedangkan mediator bisa berasal daripihak yang tidak memiliki ikatan fungsi struktural, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kepedulian pihak- pihak yang tidak terlibat sengketa, seperti LSM sangat penting untuk menjembatani kebuntuan penyelesaian konflik. Peran seperti ini telah dilakukan LSM di Kalimantan. 

3. Arbitrasi artinya, dalam menyelesaikan konflik dilakukan melalui proses pengadilan, dengan hakim (arbiter) bertindak sebagai pengambil keputusan. Melalui proses pengadilan ini, arbiter memberikan keputusan yang mengikat dan wajib ditaati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila salah satu pihak tidak puas terhadap keputusan pengadilan di tingkat pertama itu, maka ia dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

4. Paksaan (coersion) ialah suatu cara untuk menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik ataupun psikologis. Paksaan fisik digunakan bila paksaan psikologis tidak berhasil. Pihak yang menggunakan penyelesaian konflik dengan cara paksaan ini biasanya adalah pihak yang merasa dirinya lebih kuat, dan mampu menghancurkan musuh. Karena merasa menang, maka pihak yang kuat inilah yang menentukan persyaratan untuk menyerah dan berdamai yang harus diterima oleh pihak yang lemah.

5. Detensi (mengendorkan) artinya mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang bertikai. Model penyelesaian konflik ini hanya merupakan persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkahlangkah mencapai perdamaian. Dengan demikian belum ada penyelesaian yang bersifat defenitif, karena belum ada pihak yang dinyatakan menang atau kalah.

Konsep Negosiasi dan Persuasi dalam Konteks Costumer Relation, Media Relation, Investor Relations dan Government Relations.

Negosiasi adalah suatu proses dimana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan. Pertentangan kepentingan memberikan alasan terjadinya suatu negosiasi. Persamaan kepentingan juga memberikan alasan terjadinya negosiasi atas dasar motivasi untuk mencapai kesepakatan.

People negotiate all the time (Roy J. Lewicki, 2003:2). Dalam proses negosiasi, bukan hanya perselisihan atara sesuatu dan sesuatu saja yang memerlukan negosiasi. Dalam pengambilan keputusan saja, diperlukan negosiasi, bahkan dalam tahapan komunikasi intra personal. Sesuai dengan alasan mengapa diperlukannya komunikasi menurut Lewicki, yaitu untuk (1) untuk menciptakan sesuatu yang baru baik secara kelompok atau individu, atau (2) untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan

Sementara itu, Negosiasi melibatkan Persuasi / bujukan untuk mencapai suatu maksud serta Kompromi yang konstruktif / membangun.

Melalui persuasi / bujukan, kita mendorong dan berusaha untuk meyakinkan pihak lain untuk menerima hal-hal yang Anda ingin mereka terima. Kompromi yang konstruktif artinya menyesuaikan posisi sebagai tanggapan atas kurangnya keinginan pihak lain untuk menerima proposal atau usulan. Kompromi ini adalah kebalikan dari perundingan posisional, dimana salah satu pihak dengan kerasnya mempertahankan suatu rangkaian posisi dan menolak untuk berkompromi atau menyesuaikan diri sebagai tanggapan atas suatu argumentasi atau ajakan yang persuasif.

Meski demikian, ada perbedaan antara persuasi dengan negosiasi yaitu dalam negosiasi sumber dan target saling mempengaruhi dalam suatu keadaan yang saling ketergantungan. Hasil (out come) tergantung pada tindakan orang lain. Sementara persuasi mengandung satu potret interaksi dimana sumber tidak secara langsung memengaruhi target dengan perhatian pada satu dimensi masalah, tidak ada saling ketergantungan. Persuasi dikatakan berhasil jika bisa mengubah pemikiran atau kepercayaan seseorang, dimana perubahan pemikiran dan sikap akan memengaruhi perubahan perilaku.

Keberhasilan dalam mengukuhkan atau mengubah sikap atau keprcayaan dan dalam mengajak seseorang untuk berbuat sesuatu akan sangat bergantung pada pemanfaatan prinsip-prinsip persuasi. Ada empat prinsip utama persuasi yang dirangkum Devito (1996) dari Bettinghaus & Cody, 1987; Littlejohn & Jabusch, 1987, Smith, 1982 yaitu: 

1. Prinsip Pemaparan selektif (Selective Exposure Principle) Prinsip ini memiliki dua bagian yaitukhalayak secara aktif mencari informasi yang mendukung opini, kepercayaan, nilai, keputusan, dan perilaku mereka. Khalayak akan secara aktif menghindari informasi yang bertentangan dengan opini, kepercayaan, sikap, nilai dan perilaku mereka sekarang. 

2. Prinsip Partisipasi Khalayak Persuasi akan berhasil jika khalayak berpartisipasi secara aktif dalam upaya persuasi tersebut. Agitator yang berhasil mengumpulkan massa seringkali mengajak massanya menyanyikan slogan-slogan, mengulangi semboyan, dan sebagainya. Pada prinsip ini, persuasi adalah proses transaksional yang melibatkan pembicara maupun pendengar.

 3. Prinsip Inokulasi Khalayak yang telah terinokulasi - khalayak yang telah mengetahui posisi pembicara dan telah menyiapkan senjata berupa argumen-argumen yang menentang pembicara - agak sulit diyakinkan. Akan lebih mudah membujuk khalayak yang belum terinokulasi karena tidak perlu menembus tameng penolakan mereka. Sebagai contoh, mungkin lebih mudah untuk meyakinkan sekelompok lulusan SMA akan manfaat kurikulum inti sebuah universitas karena mereak barangkali belum pernah memikirkan masalah ini. Mereka barangkali belum mempunyai pendapat tentang kurikulum tersebut

 4. Prinsip Besaran Perubahan. Makin besar dan makin penting perubahan yang ingin dihasilkan atas diri khalayak, makin sukar jalan yang harus dilalui. Sebabnya jelas: kita biasanya menuntut sejumlah besar alasan dan bukti sebelum mengambil keputusan penting—perubahan karier, pindah ke daerah lain, atau menginvestasikan uang pesangon dalam bentuk saham tertentu.

Konsep Negosiasi dan Persuasi dalam Konteks Industrial

Dalam hubungan industrial, kepentingan yang sama antara pekerja dan pengusaha adalah dalam hal produksi. Kedua belah pihak menginginkan agar produksi berlanjut dan meningkat karena merupakan sumber penghasilan dan keuntungan mereka. Kepentingan yang bertentangan dalam hubungan industrial adalah pembagian porsi produksi untuk kedua belah pihak. Para pekerja memperoleh porsi bagian mereka melalui kondisi kepegawaian dan kondisi kerja yang baik, termasuk upah yang lebih tinggi, keselamatan, kesehatan dan jaminan kerja yang lebih baik, serta pekerjaan yang bebas stress. Pihak pengusaha memperoleh bagian mereka dalam bentuk profit / laba yang lebih tinggi dan dana yang lebih banyak untuk investasi.

Hubungan industrial melibatkan negosiasi dalam banyak bentuk: 

- Antara seorang pekerja secara individual dengan majikannya 

- Antara suatu serikat pekerja atau sekelompok pekerja dengan seorang pengusaha

- Antara satu kelompok serikat pekerja dengan satu kelompok pengusaha

Konsep Negosiasi dan Persuasi dalam Konteks Investor Relations dan Customer Relations (Negosiasi Bisnis)

Negosiasi bisnis banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk meminimalisir ketidaksepahaman kepentingan dengan melakukan negosiasi dengan banyak klien, baik dengan klien perseorangan, perusahaan menengah,ataupun perusahaan besar. Negosiasi antar perusahaan, antar kelompok, dan antar individu umumnyaterjadi karena salah satu pihak mempunyai sesuatu yang diinginkan pihak lain, dan pihak lain tersebut bersedia melakukan tawar-menawar. 

untuk mendapatkannya. Proses tawar-menawar tersebut juga merupakan salah satu kegiatan komunikasi. Dalam konteks proses komunikasi, negosiator memiliki peran sebagai komunikator yang mengawali proses terjadinya komunikasi dalam negosiasi. Oleh karena itu sebagai komunikator negosiator harus dapat memahami kliennya yang di pihak lain ia berperan sebagai komunikan.

Negosiasi bisnis adalah satu bentuk proses komunikasi dalam suatu transaksi bisnis dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi bisnis merupakan rangkaian proses komunikasi yang direncanakan danterstruktur, di mana dua orang atau lebih dan dengan tujuan yang berbeda-beda bertukar informasi dan kepentingan untuk mendapatkan hasil yangmenguntungkan semua pihak yang bertujuan untuk mempertahanka ndan memperbaiki standar sertakualitas hidup mereka. Negosiasi bisnis merupakan halyang tidak dapat dihindari dalamdunia bisnis, sesuai dengan pernyataaan Wroe Alderson, tokoh pemasaran yang menobatkan negosiasi sebagai salah satu proses bisnis. Melalui proses negosiasi bisnis masing-masing pihak yang dapat berinteraksi untuk mengkoordinasikan keinginannya.

Menurut Leornard Greenhalgh, tahap-tahap negosiasi integratif adalah sebagai berikut

1. Persiapan

Persiapan merupakan hal yang penting, yang mana pada persiapanini negosiator mendefinisikantujuan, berfikir ke depan tentangcara bekerjasama dengan pihak lain. 

2. Pembinaan Hubungan

Pada proses pembinaan hubunganini negosiator berusaha mengenal pihak lain, memahami letak  persamaan dan perbedaan Andadan pihak lain, serta membangunkomitmen untuk komitmen untuk mencapai serangkaian hasil yangmenguntungkan.

3. Pengumpulan InformasiPada pengumpulan informasi ini, negosiator mempelajari hal yang perlu diketahui tentang isu-isu,tentang penyelesaian, dan tentangkemungkinan yang terjadi jika kitagagal mencapai kesepakatandengan pihak lain.

4. Penggunaan Informasi

Pada tahap ini, negosiator membangun posisi yang mereka inginkan untuk hasil dan penyelesaian yang merekainginkan, yaitu posisi yang akanmemaksimalkan kebutuhan

5. Penawaran (Bidding )

 Bidding adalah proses mengambillangkah posisi awal, di manadilakukan proses penawaran awaluntuk menuju proses penawaran pijakan tengah.

6. Menutup penawaran

Tujuan dari tahap ini adalah untuk membangun komitmen terhadap persetujuan yang dicapai di tahapselanjutnya.

7. Menerapkan kesepakatan Pada tahap ini masing-masing pihak menentukan: siapa yangharus melakukan dan apa isi kesepakatan tersebut.

Konsep Negosiasi dan Persuasi dalam Konteks Media Relations

Konsep persuasi dan negosiasi dalam konteks media rlations dilakukan dengan pendekatan Public Relations (PR). PR dituntut mewakili perusahaan berhubungan dengan pihak luar seperti media massa.  Sesuai dengan Fungsinya Sebagai Komunikator Perusahaan, maka PR harus mampu menjadi Mediator yang Mampu menyampaikan pesan dari organisasi ke khalayaknya melalui media massa. Negosiasi dan persuasi dibutuuhkan agar media massa menangkap citra positif dari organisasi atau perusahaan

Konsep Negosiasi dan Persuasi dalam Konteks Government Relations

Pemerintah wajib memiliki strategi persuasi dan negosiasi terutama dalam mendamaikan konflik.

Indonesia kaya dengan pengalaman kerusuhan, ketegangan, dan konflik sosial, dan sekaligus kaya juga dengan cara-cara meredam konflik tersebut. Tapi sayangnya cara-cara yang dikembangkan untuk meredam kerusuhan, ketegangan, dan konflik sosial ini tidak pernah mampu meredam konflik secara tuntas. Kejadian kerusuhan, ketegangan, dan konflik muncul kembali di tempat lain atau mungkin juga di tempat yang sama dengan model konflik yang serupa dengan kejadian sebelumnya. Karena itu perlu untuk meninjau lebih dalam tentang konflik dan upaya menyelesaikannya. Negosiasi merupakan salah satu pendekatan untuk mengelola konflik dalam setting antarpribadi, kelompok, organisasi, sosial, dan internasional. Negosiasi dibedakan secara tipikal dari bentuk manajemen konflik melalui penekanannya pada tujuan-tujuan yang tidak sesuai diantara orang-orang dan pertukaran usul yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan antara dalam ketidaksesuaian dan menciptakan kesepakatan. Dalam konteks ini konflik dan negosiasi menjadi penting untuk dikaji terutama oleh Pemerintah. Konflik dan negosiasi adalah dua hal saling terkait secara dinamis, interaksi yang berulang antara sumber dan target yang secara simultan bergantian menjadi pengirim dan penerima pesan, usaha saling mempengaruhi. Menurut penulis, konflik muncul karena adanya perbedaan pandangan dalam mencapai tujuan. Sementara negosiasi digunakan untuk menyelesaikan konflik. Dalam dinamika konflik dan negosiasi ada upaya untuk saling mempengaruhi. Salah satu cara mempengaruhi adalah dengan persuasi yang diartikan sebagai aktivitas menciptakan, menguatkan, atau memodifikasi kepercayaan, sikap, atau perilaku.

Hendropuspito (1989) mengemukakan empat cara lain yang dapat dilakukan di dalam penanganan konflik etnis, yaitu melalui: konsiliasi, mediasi, arbitrasi, dan detensi.

 1. Konsiliasi atau perdamaian, yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dalam proses konsiliasi ini, kedua pihak yang berselisih dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk memberikan berbagai pertimbangan yang dianggap baik bagi kedua belah pihak untuk menghentikan sengketanya. Contoh penanganan konflik dengan cara konsiliasi ini misalnya perdamaian antara etnis Madura dan Dayak yang dilakukan pada 2 Maret 2001 di Yogyakarta. Etnis Madura diwakili oleh mahasiswa pelajar Madura, sedangkan wakil etnis Dayak diwakili oleh mahasiswa pelajar se-Kalimantan. Kemudian wakil dari pemerintah adalah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai juru damai yang sekaligus memandu acara perdamaian tersebut. Sebagai juru damai Sri Sultan Hamengkubuwono X mengambil langkah-langkah untuk berdamai bagi kedua belah pihak yang berselisih. Akan tetapi pengambilan keputusan untuk berdamai harus dilakukan oleh pihak yang berselisih itu sendiri. 

2. Mediasi yaitu suatu cara menyelesaikan suatu pertikaian dengan menggunakan perantara (mediator). Mediator memberikan konsultasi kepada pihak-pihak yang bertikai, jadi perannya lebih bersifat konsultatif, dan tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa itulah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan. Jadi peran mediator di sini hampir sama dengan peran konsiliator. Konsiliator biasanya berasal dari pihak yang masih memiliki ikatan fungsi struktural, seperti pemerintah. Sedangkan mediator bisa berasal daripihak yang tidak memiliki ikatan fungsi struktural, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kepedulian pihak- pihak yang tidak terlibat sengketa, seperti LSM sangat penting untuk menjembatani kebuntuan penyelesaian konflik. Peran seperti ini telah dilakukan LSM di Kalimantan. 

3. Arbitrasi artinya, dalam menyelesaikan konflik dilakukan melalui proses pengadilan, dengan hakim (arbiter) bertindak sebagai pengambil keputusan. Melalui proses pengadilan ini, arbiter memberikan keputusan yang mengikat dan wajib ditaati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila salah satu pihak tidak puas terhadap keputusan pengadilan di tingkat pertama itu, maka ia dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

4. Paksaan (coersion) ialah suatu cara untuk menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik ataupun psikologis. Paksaan fisik digunakan bila paksaan psikologis tidak berhasil. Pihak yang menggunakan penyelesaian konflik dengan cara paksaan ini biasanya adalah pihak yang merasa dirinya lebih kuat, dan mampu menghancurkan musuh. Karena merasa menang, maka pihak yang kuat inilah yang menentukan persyaratan untuk menyerah dan berdamai yang harus diterima oleh pihak yang lemah.

5. Detensi (mengendorkan) artinya mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang bertikai. Model penyelesaian konflik ini hanya merupakan persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkahlangkah mencapai perdamaian. Dengan demikian belum ada penyelesaian yang bersifat defenitif, karena belum ada pihak yang dinyatakan menang atau kalah.

Referensi selain modul:

- Johannes Natanael Sianturi. (2013). Penerapan Teknik Negosiasi Dan Persuasi Dalam Pemasaran Album Merdesa Pandji Pragiwakson. E-Journal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi Periklanan.

- Robert Heron dan Caroline Vandenabeele. (1998). Negosiasi Efektif, sebuah Panduan Praktis. Penerbit edisi bahasa Indonesia: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Perwakilan Indonesia ILO (International Labour Organization) East Asia Multidisciplinary Advisory Team (ILO/EASTMAT) ILO Regional Office for Asia and the Pacific Bangkok.

- Sitti Syahar Inayah. (2014). Konflik Dan Negosiasi Dalam Perspektif Komunikasi. Jurnal Paradigma Vol. XVI, No. 2, Juli 2014.

- Zulfa Ulinuha. (2013). Strategi Negosiasi Bisnis Jack Advertising dan Klien, Studi Pada Klien Jack Advertising: Sampoerna, LG, Dan Primarasa Food). E-Journal Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijayamalang