Perkembangan komunikasi secara global telah menciptakan ketergantungan pada negara konsumen, contoh ketergantungan dari masyarakat Indonesia terkait perkembangan komunikasi global.!

Sejak dulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Seseorang menggunakan teknologi karena manusia memiliki akal dan pikiran. Dengan akalnya ia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman dan sebagainya. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya dan pikirannya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya.

Dan saat ini, segala aspek kehidupan tersebut telah mampu berkembang dengan pesatnya, perkembangan tersebut beriringan pula dengan perkembangan masyarakat dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat moderen, kemudian secara otomatis perkembangan tersebut menuntut masyarakat menuju kearah globalisasi. Penyebab utama yang paling terasa pada perubahan tersebut adalah pada aspek Teknologi Informasi.

1. contoh paling sederhana tentang hal ini yaitu contoh pada lokasi di lingkup Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan juga meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama Jakevo, aplikasi ini dengan fungsi yang sama seperti OSS. Pada Aplikasi pelayanan merupakan sebagai aplikasi solusi untuk kemudahan perizinan system online perizinan/nonperizinan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem satu pintu. Didalam pengurusan legalitas dan layanan administrasi semuda dalam genggaman. Aplikasi ini diluncurkan pada dilakukan layout soft launching pada 26 April 2017. JakEVO dapat digunakan untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pengajuan izin hanya melalui tiga langkah mudah, yakni pengunggahan dokumen, tagging lokasi melalui map, dan disclaimer. Jika diterima, pemohon sudah dapat menerbitkan izin SIUP dan TDP dalam waktu kurang lebih 30 menit. JakEVO juga akan terhubung dengan seluruh izin di Jakarta sehingga lebih efisien (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
Maka para masyarakat DKI Jakarta dapat menggunakan aplikasi JakEVO dapat diunduh melalui Playstore atau dengan mengunjungi website jakevo.jakarta.go.id. Sejak soft launching pada 26 April 2018 hingga peluncuran resminya pada 7 Mei, JakEVO sudah melayani sebanyak 115 izin. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan peringkat Ease of Doing Business Index (EODB) Indonesia di dunia. 
Dan juga masyarakat Indonesia dengan keterkaitan pekembangan komunikasi secara global ini dengan kondisi adanya sebuah wabah virus Pandemi COVID-19 ini bagi para khalayak wajib mengajukan Selama masa Pandemi COVID-19 untuk keluar masuk wilayah DKI Jakarta wajib memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta. Perizinan ini diberikan untuk warga domisili Jakarta dan domisili non-Jabodetabek. Fungsinya memiliki SIKM untuk Perjalanan orang berpergian dikelompokan dalam dua macam: perjalanan berulang (aktivitas rutin selama masa PSBB) dan perjalanan sekali (situasional karena keadaan tertentu). Cara memiliki SIKM (Surat Izin Keluar Masuk) tergolong sangat mudah, pasalnya pemohon/warga indonesia cukup mengajukan secara online melalui website jakevo.jakarta.go.id secara gratis tanpa diungut biaya. Bisa berkonsultasi menghubungi Call Center 1500-164 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta).

2. Contoh Ketergantungan masyarakat Indonesia terkait perkembangan komunikasi global

Dalam penerapan Revolusi industri 4.0 berpotensi menjadi wadah pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang berpotensi untuk meningkatkanpendapatan global dan kualitas hidup bagi masyarakat dunia. Selain itu, artificial intelligence juga akan menghasilkan harga yang murah dan kompetitif, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menurunkan biaya transportasi dan komunikasi, meningkatkan efektivitas logistik dan rantai pasokan global, biaya perdagangan akan berkurang, membuka pasar baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di era technology disruption kini, setiap industri harus siap bergerak menghadapi perubahan-perubahan yang dinamis. Industri keuangan dan perbankan pun mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Berdasarkan riset Salesforce pada Digital Banking Report, 62% konsumen di zaman sekarang berharap perusahaan beradaptasi dengan persona mereka (tingkah laku, pola komunikasi, dan kebiasaan). Oleh karena itu seiring bergantinya pola gaya hidup, mobilitas, dan kebutuhan nasabah, bank harus siap melakukan transformasi digital.
Transformasi digital lebih dari sekedar menyediakan layanan online dan mobile banking. Industri finansial perbankan perlu berinovasi dalam menggabungkan teknologi digital dengan interaksi nasabah, dalam hal ini temuan-temuan teknologi baru tersebut haruslah mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam mengakses layanan perbankan. Salah satunya adalah perbankan digital yang menggambarkan proses virtual penunjang seluruh layanannya.
Kini, banyak bank yang sudah mulai mengembangkan fitur-fitur perbankan digital mereka. Tak hanya penyediaan aplikasi dan website untuk bertransaksi saja, digitalisasi juga dilakukan pada kantor cabang. Misalnya, kini beberapa bank sudah memiliki aplikasi untuk reservasi nomor antrean, lalu untuk cetak dan ganti buku tabungan sudah bisa dilakukan lewat mesin Mandiri atau otomatis tanpa harus ke teller. Bahkan untuk membuka rekening pun kini sudah dapat dilakukan secara self service oleh nasabah, tanpa harus datang ke kantor cabang. Begitu juga dengan kinerja teller, yang dulu menghitung uang secara manual, kini sudah menggunakan mesin khusus.
Peralihan dunia perbankan konvensional menjadi digital dapat meningkatkan efisiensi proses kerja dan meningkatkan kualitas layanan nasabah. Apalagi, pola transaksi nasabah di zaman kini mengharuskan adanya kemudahan dalam setiap layanan perbankan. Terciptanya pasar baru dari generasi nasabah yang lebih muda juga menjadi salah satu faktor mengapa perbankan harus siap berubah.
Dengan melakukan digitalisasi, bank sudah melakukan “investasi” jangka panjang untuk masa depan. Dikatakan demikian karena channel-channel digital mampu menghemat biaya cost per transaction. Bank yang sudah digital, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabahnya, juga akan menggaet banyak nasabah-nasabah baru yang notabene kini berada di usia produktif dan relatif muda, namun dengan hal ini maka bagi masyarakat yang masih minim informasi menjadi sebuah kendala bagi perbankan untuk melakukan sosialisasi.
Kesimpulannya : 
Dengan adanya perkembangan teknologi, maka industri perbankan juga harus siap dengan era digitalisasi. Karenanya, perbankan harus bisa meningkatkan investasi terkait teknologi informasi (TI). Ini sejalan dengan kebutuhan digitalisasi perbankan guna menghadapi era digital. Bagaimana bank secara organisasi menghadapi masalah struktural ini, sehingga bank mampu mengambil keputusan dalam menghadapi era digitalisasi. Digitalisasi saat ini harus diikuti oleh perbankan. Kondisi ini juga akhirnya dapat mendorong efisiensi dan kemudahan, baik bagi bank maupun nasabah. Untuk menjawab tantangan ini pun perbankan juga berlomba-lomba untuk menerapkan layanan digital. Digitalisasi bukan pilihan, melainkan keharusan bagi bank. Semua harus terhubung dengan digital channel, konsumen juga mencari kemudahan dalam transaksi.
Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) terus mendorong perbankan agar dapat melakukan kolaborasi dengan perusahaan layanan keuangan berbasis teknologi alias financial technology (fintech). Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Di era digital seperti saat ini, mau tidak mau kolaborasi antara perbankan dengan fintech harus terwujud. Kalau tidak, maka perbankan bisa terlibas oleh fintech. Untuk mendorong akselerasi kolaborasi tersebut, OJK akan segera menerbitkan aturan mengenai layanan perbankan digital. Aturan tersebut akan berbentuk Peraturan OJK (POJK).

3. ketergantungan dengan negara lain sehingga serta merta harus dapat memberikan akses secara terbuka kepada negara lain dalam banyak bidang tak terkecuali dengan informasi.

Ketergantungan-ketergantungan tersebut antara lain:
1. Indonesia adalah pasar empuk bagi negara lain dalam hal penyebarluasan budaya termasuk informasi dan konsumsi yang terkait dengan nya:
Contoh: dengan masuknya budaya Korea maupun Barat, maka barang-barang yang menjadi trendsetter budaya tersebut akan mengelili indonesia karena dibutuhkan masyakarat indonesia dalam mewujudkan budaya baru 
2. Masuk nya teknologi perangkat keras yang membuat ketergantungan thdp perangkat tersebut secara otomatis kita akan dipaparkan kepada terhadap komunikasi yang membawa pesan dan informasi dari negara asalnya,

Contoh: satelit, komputer, swicth, TV Smart, Mobil pintar dan sejenisnya
3. Teknologi perangkat lunak yang membuat interaksi tanpa batas ruang dan waktu membuat masykarat indonesia semakin mengalami ketergantungan terhadap perangkat lunak negara lain, contoh: Zoom Meeting, Whatsapp, Gmail, Facebook, instagram dll. 

Referensi:

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/29/162700626/ojk--kalau-tidak-kolaborasi-perbankan-bisa-tergilas-fintech

https://www.jaringanprima.co.id/id/transformasi-perbankan-digital

Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 2, Nomor 1, 2014

Teori Penilaian Pesan Pada Salah Satu Berita terkait Covid 19

Teori Penilaian Sosial, Teori ini dikembangkan oleh Muzafer Sherif, seorang psikolog dari Oklahoma University AS (Barker, 1987). Secara singkat teori ini menyatakan bahwa perubahan sikap seseorang terhadap objek sosial dan isu tertentu merupakan hasil proses pertimbangan (judgement) yang terjadi dalam diri orang tersebut terhadap pokok persoalan yang dihadapi

Menurut Muzafer Sherif ada 3 rujukan yang digunakan dalam merespons suatu stimulus yang dihadapi, ketiganya merupakan suatu hal yang terkait :

1.    Latitude of acceptance yang terdiri dari pendapat yang masih dapat diterima dan ditoleransi

2.    Latitude of rejection yang mencakup gagasan yang ditolak 
3.    Latitude of no commitment yang terdiri dari pendapat atau pesan persuasive yang tidak kita tolak dan tidak kita terima karena tidak rasional

Saya akan menganalisis berita terkaid Covid-19 dengan judul Anggaran Besar Hasil Belum Sesuai Harapan, Pasien Positif 18.010 Sembuh 4.324 meninggal 1.191

1.    Latitude of acceptance yang terdiri dari pendapat yang masih dapat diterima dan ditoleransi

Menurutnya, kebijakan dan imbauan serta intervensi maupun ketegasan pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan penanganan covid-19, akan efektif. Bila disertai kesadaran dan displin masyarakat menaati dan melaksanakan  imbauan yang telah disampaikan pemerintah.

Pernyataan di atas sangat bisa diterima karena memang sangat dirasakan bahwa untuk menjalankan PSBB harus juga disertai kesadaran dan disiplin masyarakat, jika tidak semuanya bisa sia-sia

2.    Latitude of rejection yang mencakup gagasan yang ditolak 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik serta imbauan dan anjuran pemerintah yang telah menghabiskan anggaran jumlah besar tetapi hasilnya jauh dari harapan

Himbauan ini sudah dilaksanakan namun masih banyak yang melanggar sehingga hasilnya tidak sesuai harapan

3.    Latitude of no commitment yang terdiri dari pendapat atau pesan persuasive yang tidak kita tolak dan tidak kita terima karena tidak rasional (tanpa petanyaan)

Diharapkan, kecanggihan peralatan yang kita miliki, akan mempercepat proses testing untuk  mendapatkan data dan informasi yang valid tentang covid-19. Sehingga dapat ditentukan pola tindakan dan tracing yang efisien dan efektif untuk memutus rantai penyebaran dan penularan covid-19.

Walau anggaran keluar banyak dan masih banyak yang tidak menaati aturan, pemerintah masih tetap beursaha untuk melakukan tindakan penyebarluasan covid

Link Terkait:

 https://www.beritabatavia.com/detail/37945/anggaran-besar-hasil-belum-sesuai-harapan-pasien-positif-18-010-sembuh-4-324-meninggal-1-191#.XuSRg0UzbIV

Pendapat Terkait Kericuhan Penyaluran Bantuan Sosial pada masa Covid-19 di DKI Jakarta, dengan Teori Kepemimpinan

Krisis covid-19 saat ini, menjadi momentum dalam menilai kualitas dan kemampuan, Kepemimpinan seorang Kepala Daerah, atas banyaknya masalah yang dihadapi dan memerlukan langkah-langkah sistematis dan apresiasif.

Bantuan sosial dan Program Jaring Pengaman Sosial (KPS) kata Mendagri, menjadi salah satu program penting Pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu akibat dampak Covid 19. Kepala daerah, memegang peranan penting untuk melaksanakan validasi, sinkronisasi dan eksekusi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran pada warga yang benar-benar memerlukan bantuan dan pengaturan waktu penyaluran. Tugas ini sekali lagi, tidak mudah karena mencakup jumlah warga yang massif, baik yang sudah kurang mampu sebelum krisis Covid-19 maupun yang terdampak karena krisis ini.
Untuk mensinergikan pusat dan daerah, Kemendagri telah melaksanakan beberapa kegiatan video conference yang dihadiri oleh kementerian teknis yang menangani Bansos dan seluruh Kepala Daerah se-Indonesia. Koordinasi lanjutan juga dilaksanakan dengan aparat pengawas dan penegak hukum KPK, Kejaksaan, Bareskrim Polri,BPK, BPKP dan LKKP.

Case :
Bantuan tersebut diluncurkan khusus untuk masyarakat yang terdampak pandemi virus corona atau covid-19. Namun, beberapa masyarakat merasa penerima bantuan ada yang tidak tepat sasaran. Ada yang dari golongan ekonomi menengah keatas mendapatkan bantuan. Berbagai kericuhan terjadi dan justru menyebabkan pelanggaran masa PSBB sendiri yang di terapkan permerintah yang seharusnya menghindari kerumunan atau menghormati keputusan kekarantinaan.

Gaya Kepemimpinan yang cocok untuk situasi tersebut adalah
Gaya Tim • Perhatian yang tinggi terhadap tugas dan manusia. • Merupakan pendengar yang baik dan memiliki keyakinan yang kuat mengenai apa yang harus dilakukan. • Bila ada konflik, akan memeriksa alasan timbulnya perbedaan dan mencari penyebab utamanya. • Memiliki kemampuan untuk menumbuhkan rasa saling mempercayai dan saling menghargai di antara sesama anggota tim.

Hal tersebut dapat diterapkan seperti contoh berikut :

Pemerintah Kota Bandung berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Dengan begitu, bantuan bisa tersalurkan secara tertib dan tepat sasaran.
Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, Yana Mulyana mengungkapkan, dari diskusi dengan KPK melalui rapat daring, salah satu kunci keberhasilan penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) ditentukan oleh akurasi data.
KPK mengawal pendistribusian bantuan sosial tependataan di Kota Bandung berproses secara berjenjang. Selain dari pemerintah pusat, data diselaraskan melalui verifikasi dan validasi di tingkat kewilayahan sampai pada level RT dan RW. Langkah Pemkot Bandung tersebut mendapat apresiasi dari KPK, lantaran dengan waktu satu pekan mampu mengolah data cukup komprehensif dan penuh ketelitian.
Selain dengan melibatkan aparat kewilayahan, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) sebagai leading sector juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Kesimpulan :
Validasi itu punya data dulu termasuk yang dari pusat. Kita serahkan lagi ke kewilayahan kemudian balik lagi, di validasi lagi. Dinsos dan Disdukcapil membersihkan data, kewenangan kemudian di berikan kepada kewilayahan sesuai dengan Pagu anggaan yang telah disepakati, menggunakan data terpadu kesejahteraan atau data pendukung lain. Setelah itu validasi dikembalikan lagi ke kewilayahan diperiksa periodik. Apabila ada yang perlu diperbaiki, atau ada yang kemudian pantas diberikan bisa diusulkan. Pemkot Bandung ingin memastikan bantuan JPS ini bisa diberikan secara adil dan merata. Sehingga, harus cermat agar tidak ada duplikasi penerima antara bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi maupun Pemkot.
Hal ini dapat dilakukan dan tepat sasaran apabila dilakukan dengan koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dan daerah serta pihak-pihak terkait yang mampu memberikan akurasi data yang maksimal. Kemudian pada pelaksanaannya melibatkan aparat dan instansi terkait seperti KPK agar penyaluran bantuan tepat dilakukan secara transparan dan tertib.

Berdasarkan referensi dari berbagai media yang saya simak mengenai kericuhan penyaluran bantuan sosial pada masa Covid-19 dapat diasumsikan penyebab kericuhan tersebut adalah karena 
1. kurangnya data yang valid mengenai masyarakat yang terdampak dan berhak menerima bantuan sosial
2. kurangnya koordinasi dari pihak terkait sehingga teknis pembagian terkesan mendadak
3. kurang responsifnya pemerintah terhadap komplain warga

Source:

https://jabarprov.go.id/index.php/news/37705/2020/05/07/Launching-Penyaluran-Bantuan-Sosial-Dampak-Covid-19-Dari-APBD-Subang. 

https://regional.kompas.com/read/2020/04/24/14020261/warga-jabar-terdampak-covid-19-dapat-9-jenis-bantuan. 

https://bandung.bisnis.com/read/20200514/549/1240701/pemkot-bandung-dengan-kpk-pastikan-penyaluran-bansos-tepat-sasaran

Panggung Pencitraan Dan Tantangan Demokrasi Di Tengah Pandemi Covid-19 (Webinar Universitas Mercu Buana 20 Juni 2020)

Narasumber : 

1. Plt. Dirjen politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar. 

2. Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

3. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar

4.Dosen Ilmu Komunikasi Politik, Universitas Mercu Buana (UMB), Heri Budianto

_________________________________________________________________________________

• Pilkada Serentak 2020 Diharapkan Lahirkan Pemimpin Kritis Hadapi Kondisi Krisis- Plt. Dirjen politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar

Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum  yang juga Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, Pilkada Serentak Tahun 2020 diharapkan mampu melahirkan pemimpin kritis yang mampu menghadapi kondisi krisis. Hal itu dikatakannya saat menjadi Narasumber dalam webinar yang bertajuk "Panggung Pencitraan dan Tantangan Demokrasi ditengah Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Jakarta, Sabtu (20/06/2020).

"Justru pandemi ini, terutama untuk 270 daerah itu, diharapkan mendapatkan pemimpin terbaik, pemimpin kritis yang memimpin dalam kondisi krisis, bukan pemimpin biasa, karena kondisinya berbeda," kata Bahtiar.

Ditambahkan, tidak banyak pemimpin yang dapat menghadapi situasi krisis dan membawa optimisme di tengah masyarakat.

"Pemimpin di keadaan krisis itu luar biasa, pemimpin yang banyak galau dan suka baper justru tidak cocok memimpin disaat krisis, karena disaat krisis, pemimpin harus memberikan kepastian, semangat, optimisme, supaya masyarakat tidak larut dalam keadaan itu," ujarnya.

Dilaksanakannya Pilkada Serentak Tahun 2020 yang merupakan sebuah tatanan kenormalan baru dalam kehidupan politik dan berdemokrasi itu juga diharapkan mampu membangkitkan optimisme dan kepercayaan diri masyarakat untuk bergerak bersama mengahadapi kenormalan baru dengan dilengkapi pemahaman ilmu pengetahuan dan protokol kesehatan yang ketat.

"Justru kita hendak menjadikan Pilkada Serentak 2020 ini adalah instrumen atau alat untuk negara kita bangkit, supaya masyarakat kita mulai percaya diri lagi, kita harus bergerak kembali, tentu harus dibekali ilmu pengetahuan dan protokol kesehatan yang ketat," tuturnya.

"Kebijakan Pilkada dilanjutkan tahun 2020 bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, jadi jangan  dipandang sekadar memilih pemimpin tetapi bagian dari aktivitas sosial kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan kita dan bagian dari tatanan kenormalan batu kehidupan berdemokrasi," pungkasnya.

Selain dihadiri Bahtiar, dalam webinar tersebut juga turut dihadiri sejumlah narasumber lain yakni; Komisioner KPU RI Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi; Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar; dan Dosen Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto.

• KPU Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital Pada Tahapan Pilkada 2020- Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

Pemanfaatan teknologi digital untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 didorong oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk diatur di dalam Peraturan KPU (PKPU).

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Pusat, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam diskusi daring yang digelar Universitas Mercu Buana bertajuk "Panggung Pencitraan dan Tantangan Demokrasi di Tengah Pandemi Covid-19", Sabtu, 20/6/20.

"Materi tentang digitalisasi penyelenggarana pemilu di era pandemik, berdasarkan situasi yang ada dan perkembangan terkahir, kami sedang menyiapakan satu PKPU tentang pemilihan kepala daerah dalam masa bencana non alam pandemi Covid-19," ujar I Dewa Kade.

Dalam penjelasannya, mantan Ketua Bawaslu Provinsi Bali itu menyebutkan sejumlah tahapan yang bisa memanfaatkan teknologi digital.

Diantaranya tahapan pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, KPPS, dan PPDP; pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dan pencalonan; kampanye; pelaporan dana kampanye; pemungutan dan perhitungan suara; rekapitusali hasil suara dan penetapan; serta sosilisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat.

"KPU dalam sejumlah tahapan mengambil penerapannya dengan protokol kesehatan dan penerapan tekhnologi informasi," sambungnya.

Lebih lanjut, I Dewa Kade mengatakan bahwa sejumlah tahapan itu bukan tidak mungkin untuk tetap dilaksanakan secara tatap muka. Kendati begitu, dia memastikan dalam implementasinya nanti akan mengutamakan penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19 yang ketat.

"Setelah menerima masukan dari banyak pihak, kami mengadopsi ketentuan-ketentuan ini selama sesuai. Khusus PKPU bencana, mudah-mudahan jika tidak ada kendala hari Senin akan dilaksanakan konsultasi di DPR, yang kemudian terkait dengan bagaiamana pemanfaatan alat digital, media daring dan sebagainya," demikian I Dewa Kade menambahkan.

• Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar

Kritik penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemik virus corona baru atau Covid-19 masih terus bermunculan.

Bahkan belum lama ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapati pernyataan publik yang menganggap pilkada kali ini akan lebih ribet ketimbang sebelum-sebelumnya.

Dalam diskusi daring yang digelar Universitas Mercu Buana bertajuk “Panggung Pencitraan dan Tantangan Demokrasi di Tengah Pandemi Covid-19”, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menanggapi hal tersebut.

“Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini pilkada ribet. Bagaimana kalau kita kembali pemilihan Pilkada dalam konsep yang dipilih oleh anggota DPRD? Kita mundur ke belakang, kembali,” ujar Fritz, Sabtu (20/6).

Perdebatan penyelenggaraan pilkada ini, menurut Fritz, memang memiliki banyak pandangan dengan berbagai macam dasar hukum. Namun, jika ketetapan saat ini dianggap ribet oleh masyarakat, maka mau tidak mau sejarah akan berulang.

Karena ia juga menemukan pendapat masyarakat yang menganggap pilkada lewat DPRD tidak demokratis, karena dimungkinkan akan ada kongkalikong antar partai politik.

“Kalau begitu kita kembali lagi ke masa-masa sebelumnya, di mana pemerintah daerah itu ditentukan oleh pemerintah pusat kepada siapa yang mau menjadi kepala daerah,” ungkapnya.

Dengan demikian, Fritz mengajak semua pihak mensukseskan pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung di 270 daerah.

Sekarang merupakan ujian demokrasi bagi kita semua, bagaimana kita tetap melangkah dalam rencana konstitusional. Kita telah melakukan perubahan-perubahan dan tetap melaksanakan agenda nasional,” tuturnya.

“Tentu kita semua tidak mau kembali kepada itu,” demikian Fritz Edward Siregar menambahkan

• Dosen Ilmu Komunikasi Politik, Universitas Mercu Buana (UMB), Heri Budianto 

Sosialisasi dan narasi mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak di 270 Kabupaten/kota dan Provinsi secara masif harus segera dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama peserta Pilkada dan Pemerintah. 

Masyarakat sudah mulai harus mendapat sosialisasi dan informasi bahwa Pilkada serentak Tahun 2020 dilaksanakan Rabu, 9 Desember 2020.

"Kita harus bersama-sama mendorong masyarakat membangun awareness yang secara psikologi ketakutan ada ancaman kesehatan sudah mulai harus memberikan informasi atau sosialisasi yang masif terhadap pilkada, sehingga secara psikologis ada pemecahan konsentrasi massa atau masyarakat bahwa pilkada dilaksanakan sacara serentak, terutama di wilayah 270," kata Dosen Ilmu Komunikasi Politik, Universitas Mercu Buana (UMB), Heri Budianto pada Webinar Panggung Pencitraan dan Tantangan Demokrasi ditengah Pandemi Covid-19, Sabtu (20/06/2220) di Jakarta.

Menurut Heri Budianto, KPU juga harus update information terkait dengan status suatu wilayah misalnya Sulawesi Selatan kurvanya mengalami peningkatan, kemudian Jawa Timur, juga misalnya di kalimantan Selatan. Tidak bisa disamakan situasi dan kondisi yang menyerang suatu wilayah dengan satu mekanisme atau protokol kesehatan yang diterapkan dalam wilayah tersebut. 

Strategi Marketing Politik Partai Demokrat Dalam Memenangkan Kandidat Presiden, Bill Clinton tahun 1996.

Pemilihan Umum (Pemilu)1996 di Amerika Serikat memberikan pelajaran penting bagi bidang komunikasi politik di dunia saat Bill Clinton kembali terpilih sebagai presiden untuk periode ke dua kalinya dari Partai Demokrat, setelah berhasil mengalahkan calon Partai Republik, Bob Dole. Beberapa riset menyebutkan bahwa Bill Clinton berhasil memenangkan kursi kepresidenan karena menggarap pemilih perempuan. Kesuksesan itu juga terjadi pada pemilu 1997 di Inggris. Tony Blair memenangkan pemilu sebagai pemimpin Partai Buruh. Partai Buruh melihat bahwa mayoritas suara mengambang adalah suara perempuan, kemudian dimanfaatkan dengan baik dengan berbagai strategi dan kampanye yang pro-perempuan.

Pada pemilihan presiden tahun 1996 di Amerika Serikat, Clinton dan tim sukses melakukan riset dan analisa terhadap suara perempuan, bahwa perempuan belum terwakili dengan baik dalam politik dan untuk memenangkan pemilu suara perempuan sangat menentukan. Clinton menjadi kandidat yang menarik bagi perempuan. Dengan gaya dan presentasinya yang terorganisir dan melibatkan perempuan di tim utama. Kebijakan yang dikampanyekan tertuang dalam sebuah visi “a better America for our children”. Untuk memperkuat itu, relasi dengan media juga dilakukan dengan serius.

Kunci kemenangan Clinton adalah pada isu-isu kampanye yang diangkat dekat dengan kehidupan perempuan. Secara umum, banyak isu penting baik untuk laki-laki maupun perempuan, misalnya: isu ekonomi, pendidikan, kesehatan, kejahatan, dan sebagainya. Partai Demokrat mengadakan sesi “at the table” di seluruh Negara bagian danmengajak kelompok perempuan mendiskusikan prioritas dan kebutuhan mereka. Pollster Partai Demokrat menggambarkan sebuah tren dari pemilih perempuan yang telah diobservasi seperti “I can imagine myself needing the safety net at some time for my family”. Sedangkan pemilih laki-laki membuat statemen seperti “just leave me alone”. Perempuan memandang bahwa keringanan pajak menjadi kurang penting dibandingkan memastikan keamanan (Page, 1996).

Gambaran kampanye Partai Demokrat pada Pemilu 1996 yaitu:(1) program “get out the vote” dimana tergetnya perempuan dalam 50 wilayah. (2) melakukan briefing kepada pemimpin perempuan dalam isu ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan kejahatan. (3) pemerintah membayar tujuh staf di gedung putihuntuk inisiatif dan menjangkau perempuan. (4) lebih dari 500 kelompok relawanatau “table group” secaranasional dipimpin oleh AlGore, Hillary Clinton, Tipper Gore, dan lain lain. (5) program“what I want the president to know” oleh kelompok relawan. (6) Clinton mengkampanyekan bahwa perempuan mempunyai suara di white house (gedung putih).Di sisi lain, kandidat dari Partai Republik Bob Dolejuga bermaksud mengambil suara perempuan dan kemudian menyarankan istrinya Elisabeth untuk berdebat dengan Hillary Clinton. Pollster dari Partai Republika, Kellyanne Fitzpatrick, mengatakan bahwa Dole gagal untuk memproyeksikan citra visual kepada perempuan karena terlalu sering dikeliling laki-laki.

Kesimpulan dari pengalaman Partai Demokrat di Amerika bahwa perempuan tidak memahami topik utama dalam politik nasional, akan tetapi perempuan berpikir pada isu-isu penting yang seringkali hilang dari perdebatan yang selama ini dilakukan oleh politisi. Sementara agenda politik gagal untuk mengatasi masalah atau kepentingan perempuan, padahal perempuan pada populasi yang lebih besar dan menjadi suara penting untuk kemenangan.

Referensi tambahan:

-Hidayatul Ummah, Athik. (2019). Pemasaran Politik dan Kelompok Kepentingan: Memperjuangkan Isu-Isu Gender dalam Pemilu. Jurnal Tasamuh Volume 16, No. 2, Juni 2019.

Tiga Program Dalam Strategi Komunikasi Dan Distribusi

Arti penting dari kampanye tiada lain merupakan kegiatan peserta pemilu untuk menarik dan meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program-programnya yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan alat pendidikan politik partai kepada masyarakat sesuai dengan ideologi atau faham yang diusung partai tersebut. Bila dilihat secara pragmatis maka kampanye merupakan alat untuk mempersuai para calon pemilih untuk mau memilih dan mendukung partai serta para calegnya agar menduduki ruang kekuasaan yang lebih besar daripada partai lain. Karenanya maka kampanye semakin simetris dengan kegiatan iklan politik. Kesemitrisan tersebut terjadi karena iklan politik merupakan esensi dari strategi kampanye dan merupakan penentu terhadap image citra diri sang kandidat.

1. Program iklan Berbayar

Iklan merupakan salah satu alat dalam bauran promosi (promotion mix) yang terdiri dari lima alat (Kotler, 2000). Meskipun tidak secara langsung berakibat terhadap kemenangan dalam sebuah pemilihan, iklan merupakan sarana untuk membantu pemasaran yang efektif untuk menjalin komunikasi antara kandidat dengan masyarakat dalam usahanya untuk menghadapi pesaing.

Iklan politik sendiri secara pragmatis adalah merupakan bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi seseorang pemilih potensial dan mempromosikan partai atau caleg, untuk mempengaruhi pendapat publik, memenangkan dukungan publik untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan partai dan para caleg pemasang iklan politik. Artinya secara hakiki iklan politik tidaklah berbeda jauh dengan iklan komersial biasa, yang berbeda justru pada “produk” yang ditawarkan. Iklan politik menyebarkan informasi tentang sesuatu yang belum ada produknya atau layanannya. Jika diibaratkan produk barang, iklan politik seperti menjual barang yang mau diproduksi dan baru direncanakan. 

Dengan Iklan berbayar, kandidat akan mengelurkan uang kampanye nya untuk beriklan di televisi. Contoh: Iklan Partai Demokrat di Televisi dengan menggaungkan anti korupsi

2. Program penampilan pribadi

Progrram penampilan pribadi yaitu pengenalan calon atau partai melalui rapat umum, maupun acara-acara keagamaan atau ketokohan. Seorang kandidat, partai politik dan ideologi partai adalah identitas sebuah institusi politik yang ditawarkan ke pemilih. Para pemilih akan mempertimbangkan mana yang mewakili suara mereka. Loyalitas pemilih adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh sebuah institusi politik. Kandidat perlu menjaga kepercayaan pemilih agar pemilih tetap memberikan suaranya. Contohnya Sandiaga Uno langsung terjun ke kelompok yang disebutnya sebagai 'Emak-Emak' untuk mengenalkan prbadiny.

3. Program sukarelawan

Tidak semua pemilih mau dekat dengan partai politik. Karena itu, butuh tangan lain untuk mendekati mereka, terutama ketika agenda politik semakin padat. Tangan lain itu, antara lain diperankan oleh kelompok relawan politik. Contohnya Teman Ahok